PT Pos Sudah Bayarkan Gaji Karyawan Rp 137 Miliar
Merdeka.com - PT Pos Indonesia (Persero) menegaskan sudah membayar upah atau gaji sebanyak 24 ribu pegawainya pada sore hari ini. Upah tersebut dibayarkan dengan total sebesar Rp 137 miliar.
."Sudah-sudah, sudah dibayarkan Rp 137 miliar baru saja ya, sore ini," ucap SVP Kerja Sama Strategis dan Hubungan Kelembagaan Pos Indonesia, Pupung Purnama saat dihubungi Liputan6.com, Senin (4/2).
Saat ditanya mengenai aksi demo yang bakal digelar oleh serikat pekerja, pihaknya mengaku tetap fokus untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.
-
Mengapa demo buruh dilakukan? Elemen buruh melakukan rasa di daerah Bekasi, Jawa Barat dan sekitarnya.
-
Dimana demo buruh berlangsung? Elemen buruh melakukan rasa di daerah Bekasi, Jawa Barat dan sekitarnya.
-
Bagaimana polisi menanggapi demo buruh? Polisi saat ini sudah melakukan rekayasa lalu lintas. Adapun, exit tol Cikarang dialihkan ke exit tol lain seperti Bekasi Barat maupun Cibitung.
-
Kapan demo buruh terjadi? Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman menerangkan, pada 14.31 Wib, polisi mendapat laporan massa buruh berdemontrasi di jalan arteri tepatnya sekitar exit tol Cikarang.
-
Siapa pendiri PPPI? Beberapa nama besar yang pada saat itu masih menjadi mahasiswa di balik berdirinya PPPI ada Raden Tumenggung, Soegondo Djojopoespito, Abdullah Sigit, Suwiryo, Suryono, Susalit, Goenarso, dan lain sebagainya.
-
Apa yang menjadi alasan protes buruh? Pasalnya, mereka memandang bahwa tak sedikit perusahaan swasta berperan dalam kebangkitan perekonomian nasional saat itu.
"Untuk demo kan hak semua warga negara ya. Kita akan tetap menjaga agar layanan kepada masyarakat tetap baik. Intinya kami juga melihat perkembangan ke depan juga," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPI KB) Hendri Joni mengungkapkan, pihaknya akan tetap menggelar aksi demo meski manajemen telah membayarkan upah karyawan pada sore ini.
Kata dia, serikat pekerja menuntut perbaikan pengelolaan perusahaan. Mereka pun mendesak agar direksi yang ada mundur dari kursi jabatannya saat ini.
"Iya sebesar Rp 137 miliar, tapi tetap kami akan demo pada tanggal 6 Februari 2019 ini. Hari Rabu ya, usai imlek," jelasnya.
Dia menambahkan, aksi demo bakal digelar di Kantor Pos Pusat Indonesia dimulai dari Gedung Kesenian Jakarta. Dia meminta agar pemerintah peka pada kondisi yang menimpa karyawan PT Pos Indonesia saat ini.
"Ya secara legowo mereka (direksi) harusnya mundur. Ini kan BUMN yang harus kita selamatkan, jadi pemerintah juga harus peka dong. Ini bukan BUMN kemarin sore, sudah tua. Makanya kita perlu menyelamatkan," pungkasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penunggakan upah pekerja sudah terjadi sejak tahun 2018.
Baca SelengkapnyaPihak perusahaan juga telah melakukan pertemuan bersama dengan para karyawan untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut.
Baca SelengkapnyaMereka meminta kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 sebesar 15 persen.
Baca SelengkapnyaBerbagai elemen buruh dari Jawa Tengah bakal ikut aksi tersebut.
Baca SelengkapnyaMassa menuntut Heru untuk keluar dari kantor dan bertemu dengan buruh.
Baca SelengkapnyaSambil menahan air mata, seorang pegawai Indofarma mengungkapkan sepotong kue yang menjadi suguhan menjadi barang mewah bagi mereka.
Baca SelengkapnyaKenaikan upah tersebut disandarkan dengan posisi Indonesia saat ini, yang sudah masuk ke dalam Middle Income Country.
Baca SelengkapnyaAPINDO Jakarta menerima besaran Rp5.067.381 karena masih sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku
Baca SelengkapnyaSejauh ini Kepolisian Resor Kota (Polresta) Tangerang telah berkoordinasi dengan sejumlah serikat pekerja untuk pengawalan tersebut
Baca SelengkapnyaNantinya, perhitungan formula kenaikan UMP 2024 akan mengacu pada regulasi yang masih digodok pemerintah.
Baca SelengkapnyaPesangon 233 buruh Bata yang terkena PHK akan dibayarkan pada Senin.
Baca SelengkapnyaPramono menyambut gembira dukungan kaum buruh, dan berjanji akan memperjuangkan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang terbaik buat buruh.
Baca Selengkapnya