PT PP dan Jakpro bakal bangun perumahan di wilayah kumuh Jakarta
Merdeka.com - Penandatanganan nota kesepahaman antara PT Perusahaan Perumahan (PP) dan Jakarta Propertindo (Jakpro) incar proyek properti tak strategis. Termasuk, membangun perumahan di wilayah-wilayah kumuh DKI Jakarta.
"Kami akan kembangkan kawasan-kawasan yang mungkin 'idle' di Jakpro, untuk jadi lebih bermanfaat dan bernilai tinggi. Jadi kami akan kembangkan mungkin di daerah-daerah, seperti perumahan, perumahan rakyat juga, rusun juga, di Marunda," kata Direktur Utama Pembangunan Perumahan Bambang Tri Wibowo kepada wartawan di Balaikota, Jakarta, Jumat (4/12).
Bambang berencana membuat tim bersama secara teknis serta menyiapkan payung hukumnya. PT PP juga menginventarisir beberapa aset milik Pemprov DKI yang siap dikerjakan bersama.
-
Bagaimana Kanwil BPN Jatim meningkatkan sinergi dengan Pemda? Keterbukaan Informasi ini dinilai memiliki pengaruh besar terhadap kesuksesan program-program yang sedang dijalankan. Bukan hanya itu, dukungan dari seluruh pihak terkait juga memegang peranan penting, sehingga di tiap penyelenggaraan sosialisasi, Kementerian ATR/BPN selalu menekankan penguatan sinergi lintas sektor.
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Apa tujuan utama dari sinergi antara Kanwil BPN Jatim dengan Pemda? Ini dalam rangka mewujudkan Peta Jawa Timur Lengkap. Pencetusan semangat sinergi melalui Pola Trijuang ini sudah dicanangkan sejak 25 September 2020,“
-
BUMN dan BUMS punya tujuan apa? BUMS sendiri didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
BUMN bangun KEK Sanur bagaimana? Perlu diketahui, KEK Sanur yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2022 ini merupakan inisiatif strategis Pemerintah untuk memanfaatkan potensi kawasan Sanur sebagai destinasi pariwisata kesehatan dengan menjadikan Bali sebagai landmark dalam peningkatan dan diversifikasi perekonomian Indonesia.
"Kami berdua akan membuat tim, tim ini yang akan mengevaluasi, mana-mana saja aset yang bisa kita berdayakan, mana pekerjaan yang bareng-bareng akan kita kerjakan. Tim ini, nanti kita sampaikan ke media nantinya. Ini langkah awal atau payungnya," ujar Bambang.
Di tempat yang sama, Menteri Badan Umum Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno berharap kerjasama antar BUMN dan BUMD tersebut mampu mengoptimalisasikan pertanahan properti yang dimiliki Pemprov DKI.
"Memang harapan kami kedepan, bahwa ini suatu permulaan kerjasama PP dengan Jakpro lebih dengan bagaimana mengoptimalisasikan pertanahan properti yang dimiliki dki sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat DKI," ujar Rini.
Kendati demikian, investasi yang ditanamkan kedua perusahaan tersebut sedang dalam perincian. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan kedua perusahaan ini nantinya akan dibagi rata yaitu 50:50.
"Lima puluh-lima puluh persen," ujar Ahok. (mdk/sau)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pembangunan ini akan diserahkan kepada UMKM, koperasi, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil-Suswono (RIDO) bakal menjalankan Program Kampung Keren Jakarta, yaitu penataan kawasan kumuh agar sehat dan indah.
Baca SelengkapnyaTujuannya, untuk memanfaatkan aset-aset tertentu milik Pemerintah DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaTiko menyampaikan, pembangunan TOD yang menggunakan lahan milik KAI telah berhasil dilakukan di Stasiun Pondok Cina, Margonda, Depok dan Stasiun Tanjung Barat.
Baca SelengkapnyaSecara ekonomi kerja sama ini memberikan pendapatan bagi PTPN I melalui dividen yang diserahkan oleh PT NDP hingga 2023 sebesar Rp96,32 miliar.
Baca SelengkapnyaPemisahan Kementerian PUPR ini dimaksudkan untuk memperkuat fungsi Pekerjaan Umum.
Baca SelengkapnyaPramono Anung berencana membangunkan hunian di kantor atau bangunan pemerintahan selain di pasar.
Baca SelengkapnyaEkspansi bisnis ini tidak hanya memperluas portofolio PPRO tetapi juga memperkuat posisi perusahaan di pasar yang semakin kompetitif.
Baca SelengkapnyaPihaknya akan meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk di antaranya memperpanjang bebas pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaProduk Properti Patra Jasa yang akan dipasarkan berupa unit – unit apartemen siap huni/siap guna dan rumah tapak yang berada di beberapa lokasi.
Baca SelengkapnyaPGN komitmen untuk terus berupaya dalam memenuhi target jargas yang sudah dicanangkan oleh Pertamina.
Baca SelengkapnyaKementerian ATR/BPN sudah melakukan koordinasi awal dengan Satgas Perumahan mengenai penataan satu juta rumah.
Baca Selengkapnya