Punggawa Kabinet Kerja mulai gerah, ramai-ramai kepret Menko Rizal

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli terkenal vokal dalam mengkritisi kebijakan pemerintah. Padahal, dia ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menduduki pos baru dalam Kabinet Kerja.

Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono, pos Kementerian Koordinator Kemaritiman belum dibentuk. Pembentukan Kemenko ini lantaran Presiden Jokowi ingin memanfaatkan kekayaan laut Indonesia dengan program poros maritim.

Saat pertama ditunjuk, Rizal Ramli sudah buat gaduh. Menko Rizal 'kepret' program Jokowi terkait pembangunan megaproyek 35.000 megawatt (MW).

"Target 35 ribu megawatt dan sisa target masa SBY 7 ribu megawatt. Total 42 ribu megawatt MW itu akan sulit. Saya minta untuk ESDM, Dewan Energi Nasional evaluasi mana yang betul-betul masuk akal. Jangan kasih target tinggi tapi dicapainya susah," ujar Rizal usai serah terima jabatan menteri koordinator kemaritiman di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, Kamis (13/8).

Belum lagi, kritikan Menko Rizal soal aksi ekspansi PT Garuda Indonesia. Yakni soal rencana pembelian 30 unit pesawat.

Dia menilai pembelian 30 unit pesawat jenis Airbus yang bakal dilakukan Garuda tidak cocok untuk penerbangan dalam negeri. Pesawat berbadan besar digunakan untuk penerbangan internasional yang menurutnya justru membuat Garuda menanggung rugi.

"Karena sebulan yang lalu beli pesawat dengan pinjaman USD 44,5 miliar dari China Aviation Bank untuk beli pesawat airbus 350, 30 unit. Itu hanya cocok Jakarta-Amerika dan Jakarta-Eropa. Pengalaman Garuda selama ini Jakarta-Amsterdam, Jakarta-London, penumpang 30 persen. Merugi melulu," ungkapnya.

Banyaknya lontaran kritik yang disampaikan Menko Rizal membuat punggawa kabinet kerja gerah. Para menteri mulai melakukan 'kepretan' balik kepada mantan Dirut Perum Bulog ini.

Berikut merdeka.com merangkum kepretan balik ke Menko Rizal:

Presiden Joko Widodo

Presiden Joko Widodo meminta semua menteri-menteri Kabinet Kerja untuk kompak dan tidak berbuat gaduh dalam mengambil keputusan. Menurut dia, kegaduhan dapat menimbulkan polemik yang menghambat kinerja pemerintah.

Kegaduhan dalam kabinet disebabkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli. Menko Rizal sering berseberangan dengan keputusan pemerintah.

"Kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan kementeriannya bisa disampaikan dalam rapat itu. Sekali lagi saya ingatkan, dan yang terakhir, kalau sudah diputuskan dalam rapat kabinet dan rapat terbatas, semua menteri harus berikan dukungan. Setuju atau tidak setuju disampaikan dalam rapat, jangan sampai sudah disetujui masih ada bunyi tidak setuju di luar. Saya sangat terbuka, sampaikan, jangan sampai di luar, apalagi dipolemikkan," ujar Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/11).

Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi membahas penyerapan anggaran yang masih rendah. Menurut Jokowi, pemerintah hanya punya waktu dua bulan untuk memaksimalkan anggaran.

"Laporan Menteri Keuangan serapan anggaran sudah mencapai 70 persen, masih sisa waktu November dan Desember, saya harapkan saudara konsen melihat secara detail yang bisa secepatnya dilakukan untuk yang berkaitan dengan serapan anggaran ini segera putuskan dan lakukan. Sehingga target serapan anggaran 2015 segera bisa kita lakukan dan target antara 92-93-94 benar-benar bisa kita capai," papar Jokowi.

Untuk itu, dia meminta para menteri untuk memaksimalkan kinerja dan selalu menjaga kekompakan agar penyerapan anggaran dapat sesuai target pemerintah.

Wapres Jusuf Kalla

Wakil Presiden Jusuf Kalla ( JK) mengatakan, seharusnya Rizal Ramli memahami terlebih dahulu setiap persoalan sebelum berkomentar.

"Itu sudah ditegur oleh Presiden. Makanya paham dulu, (Garuda Indonesia) tidak pernah beli, baru penandatanganan letter of intent, saya berminat, bukan kesepakatan jual beli," kata JK di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8).

JK menegaskan agar setiap menteri harus memahami setiap perkara sebelum mengeluarkan pernyataan atau komentar. Menurut JK, akan berbahaya apabila seorang menteri yang tidak memahami persoalan, lantas mengeluarkan pernyataan.

"Ya tentu semuanya menteri itu harus paham dulu baru bicara, jangan bicara tanpa paham persoalan, itu berbahaya," kata JK.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani meminta Menko Kemaritiman Rizal Ramli tidak mengumbar kritikan di publik. Namun, hal itu disarankannya dibicarakan terlebih dahulu secara internal.

"Kami berharap bahwa apa yang jadi hal yang tak sesuai dibicarakan secara internal dan tidak di publik," kata Puan Maharani di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (19/8).

Puan sendiri berharap ke depan hal itu akan menjadi bahan pelajaran tersendiri di samping juga memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga.

"Ke depan ini akan dilakukan satu koordinasi yang lebih baik kan memang secara struktur kan memang dari bawah ke atas dan atas ke bawah. Arahan dari Presiden setelah Wapres ya Menko-menko. Kita punya persamaan program-program," terangnya dikutip Antara.

Lebih jauh, dia mengingatkan tindakan Rizal Ramli akan menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat. Hal itu juga mempengaruhi pemerintah dalam mewujudkan program-programnya.

"Saya berharap ke depan tidak lagi terjadi seperti ini. Ini mungkin di rapat ini mau dibicarakan. Kita harapkan semua program bisa selaras dan harmoni jadi program yang senada," pungkasnya.

Menteri BUMN Rini Soemarno

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno geram Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli ikut mengurusi Garuda Indonesia. Dia mengatakan Garuda Indonesia berada di bawah kewenangannya dan bertanggung jawab pada Menko Perekonomian Darmin Nasution.

"BUMN itu (Garuda) jelas di bawah Kemenko Perekonomian, bukan di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Jadi, jangan ada yang mencampuri Garuda di luar Kemenko Perekonomian," kata Rini, saat 'Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Pada Kementerian BUMN TA 2014 dan Pemaparan Sinergi BUMN' seperti dilansir dari Antara, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (13/8).

Menurut Menteri Rini, saat ini Garuda sedang dalam pengembangan usaha, sehingga penanganannya pun harus dilakukan secara menyeluruh.

Menteri ESDM Sudirman Said

Pernyataan Menko bidang kemaritiman Rizal Ramli mengenai rencana mengevaluasi megaproyek 35.000 MW membuat suasana di dalam kabinet memanas. bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik pernyataan itu yang disebutnya keluar tanpa dipelajari terlebih dulu. Seolah tak mau disalahkan, Menko Rizal justru balik 'menantang' Wapres JK berdebat di depan umum.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said memiliki pandangan sendiri. Meski untuk merealisasikannya bukan hal mudah, proyek 35.000 MW harus tetap dijalankan.

"Memang benar membangun (proyek 35.000 MW) bukan hal mudah, tapi dikerjakan bersama akan jadi batu uji kreativitas bersama untuk cari solusi," katanya saat membuka acara The 4th Indonesia EBTKE Conex, JCC Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (19/8).

Menteri Sudirman Said mengingatkan, jika proyek ini tidak diwujudkan, dampaknya besar ke seluruh rakyat. Sebab, listrik merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Sudirman mengibaratkan pembangunan proyek ini seperti perjuangan yang dilakukan pahlawan dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia.

Dengan memodifikasi pepatah, Menteri ESDM seolah menyindir Menko Rizal Ramli yang sebelumnya menyangsikan implementasi mega proyek ini.

"Lebih 70 tahun lalu para pejuang merdeka atau mati. Kalau kita sekarang 35.000 MW atau mati lampu. Ada pepatah mengatakan, dari pada mengutuk kegelapan baik kita membangun 35.000 MW," tegasnya.