Punya 200.000 hektar lahan, Palangka Raya siap jadi Ibu Kota baru
Merdeka.com - Wali Kota Palangka Raya, Riban Satia, mengaku siap jika Palangka Raya dijadikan Ibu Kota pengganti Jakarta. Menurutnya, ada sekitar 200.000 hektar tanah kosong untuk pembangunan di Palangka Raya.
"Jokowi sempat berkunjung Desember lalu, kita juga sudah mempersiapkan data-data dan meminta untuk mempersiapkan lahan, Palangka Raya siap dengan lebih dari 200.000 ha lahan ada. Kami diundang pak gubernur untuk mempersiapkan peta wilayah," ujar Riban dalam diskusi 'Pro Kontra Pemindahan Ibu Kota' di Univeritas Indonesia (UI) Depok, Kamis (10/8).
Menurut dia, dalam kajian pemerintah daerah, ada tiga kabupaten dan satu kota yang cocok untuk dijadikan Ibu Kota di Kalimantan Tengah. Namun, Palangka Raya lebih dominan disebut sebagai Ibu Kota negara.
-
Bagaimana Palangka Raya dipersiapkan jadi ibu kota? Pemerintahan Soekarno pun jor-joran membangun sejumlah fasilitas di tengah kondisi negara yang baru saja merdeka. Beberapa bangunan yang didirikan di antaranya pusat kota seluas 10 x 10 kilometer persegi, gedung perkantoran, perumahan pegawai, sekolah, poliklinik, rumah sakit, pasar, hotel, dan pembangkit listrik.
-
Kenapa Banten Girang diduga sebagai ibu kota? Dilansir dari Indonesia.go.id, dari temuan sumber-sumber Portugis, Banten Girang sebenarnya merupakan ibu kota kerajaan tua.
-
Kenapa Palangka Raya gagal jadi ibu kota? Adapun terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Kota Palangka Raya batal jadi ibu kota Indonesia. Pertama karena sebagian besar tanah di sana merupakan daerah gambut, sehingga kualitasnya akan sangat buruk untuk menunjang pembangunan ibu kota pemerintahan juga kebutuhan air. Kemudian, wilayah tersebut juga jauh dari pelabuhan dan harus memutar ke wilayah Sampit, Kalimantan Tengah dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan jarak masing-masing sekitar 4 jam. Pembangunan di Palangka Raya akan memakan banyak biaya, karena proses perkerasan tanah akan dilakukan berulang-ulang dan memakan waktu yang lama, sehingga pembangunan akan banyak yang tertunda.
-
Siapa yang memimpin Daerah Istimewa Kalimantan Barat? Dalam deklarasi tersebut, Sultan Hamid II dipilih sebagai kedua dewan serta dibantu oleh badan pemerintahan harian yang berjumlah lima orang.
-
Di mana lokasi Daerah Istimewa Kalimantan Barat? Wilayahnya terdiri dari 12 kesultanan-kerajaan atau daerah swapraja serta tiga daerah neo-swapraja.
-
Dimana letak Balai Kota Padang? Balai kota ini berada di Jalan Mohammad Yamin, No.57, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang.
"Kawasan ini penduduknya lebih sedikit. Kemungkinan menjadi salah satu opsi lainnya," kata Riban.
Kendati begitu, dia enggan disebut mengemis supaya kota yang dipimpinnya itu dijadikan sebagai pengganti Jakarta. Sebab, kata dia, pada masa Presiden Soekarno, Palangka Raya pernah akan dijadikan Ibu Kota negara. Namun, lantaran ada konflik akhirnya Ibu Kota berada di pulau Jawa.
"Ini adalah pemikiran presiden pertama awalnya saat meresmikan kota Palangka Raya tahun 1957. Dulu Palangka itu masih hutan, belum ada penduduk nya. Karena ada konflik, jadi Ibu Kota di Jawa bukan Kalimantan," tandas dia.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah menyiapkan sekitar 3.100 hektare lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur
Baca SelengkapnyaPangan dan investasi pendidikan menjadi salah satu tantangan di ibu kota baru
Baca SelengkapnyaDia juga menyoroti keberanian Gibran sebagai sosok pemuda yang ingin menghadirkan perubahan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMantan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan riset pertimbangan ibu kota pindah ke IKN.
Baca SelengkapnyaIKN Nusantara akan dibangun menjadi kota green dan smart
Baca SelengkapnyaDi depan investor asing, Prabowo juga menegaskan IKN proyek politis.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data SKPG Bapanas, Ibu Kota Nusantara masuk dalam kategori daerah rawan pangan.
Baca SelengkapnyaPerlu ada pemerataan penduduk agar tidak jawa sentris dengan cara pindah ibu kota.
Baca SelengkapnyaFormulasi pembangunan IKN adalah percampuran dari Pusat Administratif (KIPP) dan Pusat Perekonomian.
Baca SelengkapnyaAnies menegaskan, Indonesia hari ini membutuhkan pemerataan pertumbuhan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi memimpin rapat paripurna perdana bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Garuda, IKN, Kalimantan Timur, Senin (12/8) kemarin.
Baca SelengkapnyaSaat ini yang tersisa di wilayah IKN itu adalah hutan-hutan sekunder yang berasal dari area bekas terbakar.
Baca Selengkapnya