Follow
PUPN Catat Jumlah Piutang Negara dan Daerah Tembus Rp76,89 triliun
Merdeka.com - Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) mencatat per 11 November 2021, jumlah piutang negara dan daerah yang diurus PUPN berjumlah 50.679 Berkas kasus Piutang Negara (BKPN) aktif dengan total nominal Rp76,89 triliun.
Kepala Subdirektorat Piutang Negara II, Sumarsono mengatakan, hal itu merupakan pekerjaan rumah bagi PUPN untuk bisa segera menyelesaikan berkas kasus piutang negara tersebut. Dia berharap, dengan diurusnya BKPN itu bisa menambah pemasukkan terhadap kas negara.
"Ini merupakan PR kami PUPN untuk bisa menyelesaikan berkas-berkas ini dan semoga bisa kita laksanakan, dan semoga ada pemasukan kepada negara guna bisa membiayai kebutuhan-kebutuhan negara," kata Sumarsono dalam Bincang Bareng DJKN Eksekusi Aset Debitur oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Jumat (12/11).
-
Siapa Menteri PPN saat ini? Adapun, Menteri PPN saat ini dijabat oleh Suharso Monoarfa, yang dipilih langsung oleh presiden pada tahun 2019.
-
Apa yang KPK setorkan ke kas negara? 'Mencakup uang pengganti Rp10.07 miliar, uang rampasan perkara gratifikasi dan TPPU Rp29.9 miliar, serta uang rampasan perkara TPPU sebesar Rp577 juta,' kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/9), melansir dari Antara.
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Apa yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset dengan estimasi nilai yang terselamatkan mencapai ± Rp643,9 triliun.
-
Apa saja yang dilakukan PPK selama masa kerjanya? Masa kerja PPK mencakup berbagai tahapan penting. Mulai dari persiapan sebelum pemilihan, pelaksanaan hari pemilihan pada 27 November 2024 hingga perhitungan dan rekapitulasi suara yang berakhir pada 16 Desember 2024.
Kendati demikian, PUPN berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setiap tahunnya memiliki indikator kinerja Utama (IKU), tujuannya untuk melakukan penurunan nilai kasus piutang negara.
"Di tahun 2021 ini kami mempunyai target untuk menurunkan outstanding piutang sebesar Rp 2.261 triliun, dan BKPN yang tadi 50.000 (lebih)itu kami harus menurunkan sebanyak 19.760 tahun ini," ujarnya.
Hingga kini PUPN telah melakukan penurunan jumlah piutang negara/daerah sebesar Rp 2.238 triliun dari target Rp 2.261 triliun. Sementara untuk BKPN nya baru diselesaikan 18.332 berkas, dari target 19.760 BKPN tahun 2021 ini.
"Jadi itu yang masih, kalau oustandingnya kita sudah di atas 100 dan untuk penyelesaian BKPN nya masih dibawah 100. Kalau ditanyakan mengenai target-target yang harus kita selesaikan di tahun 2021," pungkasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Angka tunggakan ini meningkat dibanding jumlah piutang di tahun sebelumnya sebsar Rp25,04 triliun yang tersebar di 62 kementerian lembaga.
Baca Selengkapnya
Mayoritas utang pemerintah per Juni 2024 didominasi oleh SBN sebesar 87,85 persen, sedangkan sisanya adalah pinjaman sebesar 12,15 persen.
Baca Selengkapnya
Angka penerimaan pajak ini kemudian meningkat hingga Rp6,76 triliun pada tahun 2023.
Baca Selengkapnya
Menghitung utang tidak sama dengan membagi secara rata jumlah utang pemerintah Indonesia dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini yang mencapai 270 juta jiwa.
Baca Selengkapnya
Hal itu berdasarkan laporannya sejak Januari hingga Juni 2024
Baca Selengkapnya
Sejumlah pajak yang sudah disetor ke pemerintah. Di antaranya, PPh atas transaksi kripto terkumpul Rp52 miliar.
Baca Selengkapnya
Penerimaan pajak dari usaha ekonomi digital seperti fintech, kripto, dan sebagainya.
Baca Selengkapnya
Adapun total penerimaan pajak berasal dari pajak penghasilan (PPh) non migas Rp810,76 triliun atau 76,24 persen dari target.
Baca Selengkapnya
Penerimaan pajak sejak Januari-Agustus 2024 telah mencapai Rp1.196,54 triliun atau 60,16 persen dari target APBN.
Baca Selengkapnya
Rekening Panji Gumilang telah dibekukan oleh polisi. Dalam waktu dekat penyidik akan menerima data dari rekening itu.
Baca Selengkapnya
Penerimaan tersebut berasal dari PPN PMSE, pajak kripto, pajak pinjaman online dan pajak SIPP.
Baca Selengkapnya
Bareskrim Polri bertugas menangani seluruh tindak pidana asal dari pencucian uang.
Baca Selengkapnya