PUPN Catat Jumlah Piutang Negara dan Daerah Tembus Rp76,89 triliun
Merdeka.com - Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) mencatat per 11 November 2021, jumlah piutang negara dan daerah yang diurus PUPN berjumlah 50.679 Berkas kasus Piutang Negara (BKPN) aktif dengan total nominal Rp76,89 triliun.
Kepala Subdirektorat Piutang Negara II, Sumarsono mengatakan, hal itu merupakan pekerjaan rumah bagi PUPN untuk bisa segera menyelesaikan berkas kasus piutang negara tersebut. Dia berharap, dengan diurusnya BKPN itu bisa menambah pemasukkan terhadap kas negara.
"Ini merupakan PR kami PUPN untuk bisa menyelesaikan berkas-berkas ini dan semoga bisa kita laksanakan, dan semoga ada pemasukan kepada negara guna bisa membiayai kebutuhan-kebutuhan negara," kata Sumarsono dalam Bincang Bareng DJKN Eksekusi Aset Debitur oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Jumat (12/11).
-
Apa total utang Amerika Serikat? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
-
Bagaimana utang negara dihitung? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
-
Bagaimana PPN dihitung? 'Seperti yang disampaikan Bu Menkeu, ada kelompok hunian mewah yang bernilai di atas 30 M, balon udara yang bisa dikendalikan, pesawat udara dan private jet, senjata api, helikopter, kapal pesiar, dan mobil mewah. Di luar barang-barang ini, tetap dengan tarif PPN 11% seperti semula,' tegas Prita.
-
Siapa yang terlilit utang ratusan juta? Eko Pujianto merupakanpengusaha muda yang pernah mengalami keterpurukan karena terjebak utang ratusan juta.
-
Dimana negara dengan utang terbesar? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
-
Siapa yang memiliki utang terbesar? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
Kendati demikian, PUPN berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setiap tahunnya memiliki indikator kinerja Utama (IKU), tujuannya untuk melakukan penurunan nilai kasus piutang negara.
"Di tahun 2021 ini kami mempunyai target untuk menurunkan outstanding piutang sebesar Rp 2.261 triliun, dan BKPN yang tadi 50.000 (lebih)itu kami harus menurunkan sebanyak 19.760 tahun ini," ujarnya.
Hingga kini PUPN telah melakukan penurunan jumlah piutang negara/daerah sebesar Rp 2.238 triliun dari target Rp 2.261 triliun. Sementara untuk BKPN nya baru diselesaikan 18.332 berkas, dari target 19.760 BKPN tahun 2021 ini.
"Jadi itu yang masih, kalau oustandingnya kita sudah di atas 100 dan untuk penyelesaian BKPN nya masih dibawah 100. Kalau ditanyakan mengenai target-target yang harus kita selesaikan di tahun 2021," pungkasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Angka tunggakan ini meningkat dibanding jumlah piutang di tahun sebelumnya sebsar Rp25,04 triliun yang tersebar di 62 kementerian lembaga.
Baca SelengkapnyaMayoritas utang pemerintah per Juni 2024 didominasi oleh SBN sebesar 87,85 persen, sedangkan sisanya adalah pinjaman sebesar 12,15 persen.
Baca SelengkapnyaAngka penerimaan pajak ini kemudian meningkat hingga Rp6,76 triliun pada tahun 2023.
Baca SelengkapnyaMenghitung utang tidak sama dengan membagi secara rata jumlah utang pemerintah Indonesia dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini yang mencapai 270 juta jiwa.
Baca SelengkapnyaHal itu berdasarkan laporannya sejak Januari hingga Juni 2024
Baca SelengkapnyaSejumlah pajak yang sudah disetor ke pemerintah. Di antaranya, PPh atas transaksi kripto terkumpul Rp52 miliar.
Baca SelengkapnyaPenerimaan pajak dari usaha ekonomi digital seperti fintech, kripto, dan sebagainya.
Baca SelengkapnyaAdapun total penerimaan pajak berasal dari pajak penghasilan (PPh) non migas Rp810,76 triliun atau 76,24 persen dari target.
Baca SelengkapnyaPenerimaan pajak sejak Januari-Agustus 2024 telah mencapai Rp1.196,54 triliun atau 60,16 persen dari target APBN.
Baca SelengkapnyaRekening Panji Gumilang telah dibekukan oleh polisi. Dalam waktu dekat penyidik akan menerima data dari rekening itu.
Baca SelengkapnyaPenerimaan tersebut berasal dari PPN PMSE, pajak kripto, pajak pinjaman online dan pajak SIPP.
Baca SelengkapnyaBareskrim Polri bertugas menangani seluruh tindak pidana asal dari pencucian uang.
Baca Selengkapnya