PUPR: 30 kontraktor asing gulung tikar karena tak kebagian proyek di Indonesia
Merdeka.com - Maraknya pembangunan infrastruktur di era Jokowi-JK turut memberi dampak pada kontraktor lokal yang kedapatan jatah untuk mengerjakan proyek. Akibatnya, beberapa kontraktor asing di Indonesia terpaksa gulung tikar karena tidak kedapatan lahan pekerjaan.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin mengatakan, dari sekitar 636 kontraktor luar yang ada di Tanah Air, sekitar 30 perusahaan kini terpaksa tutup.
"Ini tentu jadi hal yang perlu diinformasikan juga, bahwa di Indonesia ini kurang lebih ada 636 kontraktor asing. Sekitar 300 itu sudah tidak aktif, yang aktif hanya 196. Bahkan ada yang closed kurang lebih 30-an karena mereka tidak dapat pekerjaan sampai setahun, maka sesuai aturannya kita tidak memperpanjang," tuturnya di Jakarta, Selasa (2/10).
-
Apa saja yang dibangun Kementerian PUPR untuk air? Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air seperti membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektare jaringan irigasi.
-
Kenapa Kementerian PUPR membangun bendungan? Oleh sebab itu, di hadapan peserta World Water Forum ke-10 Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air seperti membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektare jaringan irigasi.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Siapa yang dipecat dari pekerjaannya? Pada 19 September, bank tersebut mengumumkan pemutusan hubungan kerja Shi dan pengeluaran dirinya dari Partai Komunis China setelah dilakukan penyelidikan terkait masalah tersebut, menurut laporan dari media China, Securities Times.
-
Siapa saja yang terlibat dalam proyek ini? Kesepakatan ketiga perusahaan ini akan berlangsung pada business matching di flagship event KTT ASEAN ke-43 yaitu ASEAN Indo Pacific Forum (AIPF) yang berlangsung pada 5 - 6 September 2023.
Syarif menyebutkan, kebutuhan untuk memperpanjang masa kerja pihak kontraktor yakni harus memiliki kegiatan selama 3 tahun. Jika dalam kurun waktu tersebut tidak terlibat dalam suatu proyek, maka Bina Konstruksi memiliki wewenang untuk menyudahi kontrak.
Menurut perhitungannya, saat ini terdapat sekitar 126 ribu kontraktor lokal yang juga aktif berkegiatan mengerjakan proyek. Dari jumlah tersebut, mayoritas atau sekitar 85 persen merupakan kontraktor kecil. Sementara 12-15 persen adalah kontraktor berskala menengah, dan kurang dari 1 persen merupakan kontraktor besar.
"Di kondisi tertentu kita harus bangga dengan kontraktor kita. Asing itu kan ada di sini kalau memang kita butuhkan. Kalau di sini tersedia, ya ngapain," cetusnya.
Namun begitu, dia menekankan, negara sebenarnya masih membutuhkan bantuan jasa dari pihak kontraktor luar negeri. "Ini tentu kita juga masih membutuhkan kerjasama dengan mereka dalam hal-hal tertentu," tandasnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Erick berencana jumlah BUMN akan dipangkas, menyisakan 40 perusahaan saja di tahun ini.
Baca SelengkapnyaAngka ini meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sekitar 25.000 orang yang di-PHK.
Baca SelengkapnyaSedikitnya 10 pabrik tekstil berskala besar di Jawa Tengah bangkrut sehingga sekitar 10 ribu karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Baca SelengkapnyaPeraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 memicu komoditas tekstil impor secara lebih bebas ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaDi masa kepemimpinannya sebagai Menteri Investasi, Bahlil mengklaim telah melanjutkan investasi mangkrak senilai Rp600 triliun.
Baca SelengkapnyaPHK yang terjadi sebagian besar dipicu oleh krisis di berbagai lini pada sektor manufaktur.
Baca SelengkapnyaPembubaran terhadap tujuh perusahaan BUMN tersebut lantaran secara bisnis sudah tidak mampu lagi bersaing.
Baca SelengkapnyaIndustri tekstil terus menurun karena produk impor ilegal yang membanjiri pasar dalam negeri.
Baca SelengkapnyaKementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi PHK.
Baca SelengkapnyaKondisi kritis sektor tekstil tidak hanya dialami oleh Sritex.
Baca Selengkapnyadampak dari meningkatnya harga gas dan derasnya impor dari China.
Baca SelengkapnyaSituasi ketenagakerjaan di Indonesia sedang menghadapi tantangan serius, dengan hampir 60 ribu pekerja yang di-PHK pada tahun 2024.
Baca Selengkapnya