PUPR: Integrasi Program Konversi 1 Juta Kompor Gas ke Listrik Saling Menguntungkan
Merdeka.com - PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero) menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk merealisasikan program konversi 1 juta kompor gas LPG ke kompor listrik. Menanggapi itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadi Muljono menilai program ini akan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
Program ini akan membantu Kementerian PUPR dalam memantau penggunaan rumah yang telah dibangun. Sebab selama ini pihaknya mengalami kesulitan dalam mendeteksi hunian yang telah selesai dibangun.
"Ini nanti diintegrasikan dari PLN jadi simbiosis mutualisme untuk memonitor berapa hunian yang telah dipakai," kata Basuki dalam konferensi pers virtual, Jakarta, Rabu (31/3).
-
Siapa yang membantu proses pembangunan rumah? Meskipun melewati jangka waktu yang ditargetkan, Mona dan Indra tetap bersyukur serta bahagia dalam proses pembangunan rumah baru mereka.
-
Gimana KKP bantu Rumah Puspita? Selain itu, melalui dukungan dan fasilitasi penguatan legalitas, mutu produk, pemberdayaan usaha, promosi dan pemasaran, Rumah Puspita diharapkan dapat berperan untuk meningkatkan produksi dan kapasitas usahanya secara berkelanjutan.
-
Bagaimana Kementerian PUPR mengatasi masalah air? Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air seperti membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektare jaringan irigasi.
-
Bagaimana cara renovasi rumah KPR? Developer biasanya akan mengizinkan renovasi rumah KPR selama tidak mengubah tampilan depan atau fasad hunian.Pasalnya, jika sampai mengubah fasad, maka pemilik harus mengurus perubahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas rumah tersebut. Sementara, IMB baru bisa diambil setelah cicilan kredit rumah lunas atau selesai.
-
Bagaimana PNM bantu nasabah dapat hunian layak? PNM bekerja sama dengan Sarana Multifungsi Finansial (SMF) (Persero) untuk menyalurkan dukungan affordable housing bagi nasabah yang sudah diuji kelayakannya.
-
Bagaimana kondisi rumah di permukiman terbengkalai? Rata-rata, rumah di permukiman padat tersebut masih berbentuk utuh, dan tak jauh dari pinggir jalan.Semakin dalam masuk ke dalam gang, beberapa rumah yang awalnya masih layak ditinggali, perlahan-lahan berganti menjadi rumah yang tampak rusak karena tidak terurus lama.
Dia menjelaskan, dalam ketentuan yang ada, rumah yang telah dibangun, paling lambat selama 1 tahun harus dihuni. Sebelum adanya kerja sama ini, pihaknya telah memiliki 3 aplikasi pendeteksi sebuah rumah yang dibangun telah dihuni pemiliknya.
Namun, sayangnya aplikasi tersebut dinilai masih kurang efektif. Sehingga dengan adanya kerja sama penggunaan kompor induksi di rumah yang baru dibangun ini akan memudahkan proses pemantauan.
"Kalau ada pemakaian listrik itu artinya kan ada penghuninya," kata dia.
Dalam kerja sama ini, Kementerian PUPR dan PLN akan saling bertukar data untuk merealisasikan program ini. Ketiga aplikasi yang dipakai pemerintah juga akan diintegrasikan satu sama lain.
"Inovasi ini akan mendukung kerja sama FLPP dengan PLN tadi," kata dia.
Mudahkan PUPR
Basuki berharap integrasi program ini akan memudahkan PUPR dalam memonitor jumlah hunian yang telah terbangun dan yang bisa dibangun dengan lebih cepat dan efisien. Di sisi lain, dia juga menyinggung soal ketersediaan energi yang dimiliki Indonesia saat ini.
Baginya, program ini sudah sangat tepat untuk memanfaatkan energi matahari yang dimiliki Indonesia untuk menggantikan LPG sebagai salah satu energi yang digunakan konsumsi rumah tangga. Sebab selama ini gas LPG yang digunakan rumah tangga tidak dihasilkan sendiri atau impor dari luar negeri.
"Tenaga surya kita banyak tapi kita impor LPG. Ini kan kontradiksi atau kurang match. Kita punya EBT dan sekarang PLN sudah menuju ke sana dengan rencana tenaga surya di bendungan atau waduk dan ini lebih murah daripada impor," kata dia mengakhiri.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sejak era kabinet kerja Presiden Joko Widodo dari tahun 2015-2022 ini telah membangun atau memfasilitasi sebanyak 1.553.459 unit rumah layak huni.
Baca SelengkapnyaKementerian ATR/BPN sudah melakukan koordinasi awal dengan Satgas Perumahan mengenai penataan satu juta rumah.
Baca SelengkapnyaAlasannya program ini bisa mengurangi impor gas elpiji (LPG).
Baca SelengkapnyaBasuki mengakui mengurus perumahan cukup rumit dan sulit.
Baca SelengkapnyaDapat Perintah dari Luhut, Konversi LPG ke Kompor Induksi Listrik Kembali Dilanjutkan Tahun Ini
Baca SelengkapnyaTujuan utama konversi kompor minyak tanah menjadi kompor gas LPG untuk mengurangi subsidi. Sebab, biaya produksi minyak tanah setara dengan Avtur.
Baca SelengkapnyaPemisahan Kementerian PUPR ini dimaksudkan untuk memperkuat fungsi Pekerjaan Umum.
Baca SelengkapnyaPihaknya akan meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk di antaranya memperpanjang bebas pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaAnggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dibagi dua dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
Baca SelengkapnyaCalon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengakui rumah DP Rp0 program Anies Baswedan tidak mudah untuk dijalankan.
Baca SelengkapnyaPerumahan tersebut sangat tidak terurus. Mayoritas bangunan rumah-rumah itu hancur karena tidak berpenghuni.
Baca SelengkapnyaJaringan gas (jargas) di Pondok Kelapa merupakan bagian dari proyek yang sedang dibangun PGN pada 2023 sebanyak 303.039 sambungan rumah.
Baca Selengkapnya