PUPR: Setiap Tahun Ada 800 Keluarga Baru Membutuhkan Rumah

Merdeka.com - Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jendral Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Fitrah Nur mengatakan, pada periode 2015 – 2019, program sejuta rumah ditarget sebesar 5 juta unit. Namun di akhir 2019 yang terpenuhi cuma 4,8 juta, di mana 928.000 itu di danai melalui dana APBN dan sisanya didukung dari swasta dan pengembang.

Menurutnya kolaborasi antara pemerintah khususnya Kementerian PUPR dengan swasta sangat penting dalam mewujudkan dan memenuhi kebutuhan perumahan di Indonesia, apalagi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Jadi sangat tinggi peranan dari teman-teman dari pengembang untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi Indonesia, karena kita tahu setiap tahun ada 700-800 keluarga baru yang membutuhkan rumah," kata Fitrah dalam Media Briefing Virtual: Satu Tahun Pandemi Rumah.com, Selasa (16/3).

Di 2020-2024, lanjutnya, terjadi perubahan paradigma dalam bidang perumahan. Di mana, Kementerian PUPR lebih memfokuskan untuk meningkatkan rumah tangga yang menghuni rumah laik.

"Di tahun 2020 sampai tahun 2024, ada perubahan paradigma bahwa kalau di tahun 2015-2019 itu adalah kebutuhan, tapi di tahun 2020-2024 ada perubahan paradigma untuk meningkatkan rumah tangga yang menghuni rumah layak," tuturnya.

Selanjutnya

Dia menyebutkan, di Kementerian PUPR ada program stimulan rumah swadaya yang berfungsi memberikan bantuan kepada masyarakat untuk memperbaiki rumah. Pada 2020, ada sekitar 229.000 rumah, tapi di 2021 ini besarannya turun karena adanya kebutuhan biaya untuk covid-19 menjadi 114.000 rumah.

Demikian, untuk mewujudkan perumahan yang laik bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Kementerian PUPR bekerjasama dengan stakeholder lain. Salah satunya dengan Pemerintah daerah melalui inovasi 'Sibaru'.

Sibaru merupakan bantuk kemudahan untuk akses bantuan perumahan yang dikelola oleh Ditjen Perumahan, untuk mempermudah penyaluran bantuan dari pemerintah pusat yang bisa diakses pemerintah daerah untuk menyalurkan insentif untuk pengembang.

"Jadi mereka (pengembang) tidak perlu mengantar proposal ke Kementerian PUPR," pungkasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6