Putus kontrak Freeport dinilai bisa timbulkan PHK massal

Merdeka.com - Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara mengatakan kontrak PT Freeport Indonesia tak diperpanjang bakal menyebabkan peningkatan pemutusan hubungan kerja. Selain itu, langkah ini dapat mengurangi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Minimal kita bicara lapangan kerja itu mungkin sementara ada yang kena PHK, ada yang tidak bisa melanjutkan pekerjaan, yang kedua dari sisi penerimaan negara jelas dari PNBP akan ada pengurangan penerimaan negara di apbn, kemudian juga bisa saja ada hal negatif yang bisa dilakukan Freeport atau pemerintah Amerika, ini bisa saja dan ini perlu di antisipasi," ujar dia di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (5/12).

Marwan menegaskan pemerintah harus hati-hati dalam memutuskan perpanjangan kontrak Freeport. Dia juga mengimbau pemerintah harus memperhatikan kondisi perekonomian tanah air yang tengah mengalami penurunan dan iklim investasi yang kondusif.

"Tapi, kalau kita lakukan hal yang kontradiktif untuk itu maka tidak akan yang datang tapi bukan berarti juga kita harus menyerah untuk tidak memperjuangkan apa yang terbaik," jelas dia.

Menurut dia, perpanjangan kontrak kali ini adalah momentum yang pas bagi pemerintahan yang baru untuk tidak memperjuangkan kebijakan yang rawan menimbulkan kerugian bagi Indonesia.

"Nah, saya lihat itu belum muncul hanya melanjutkan apa yang dulu sudah dirintis oleh pak SBY, ada MoU, ada kesepakatan divestasi 30 persen, lalu tidak ada permintaan untuk meningkatkan royalti, tidak ada permintaan misalnya untuk ganti rugi kerusakan lingkungan. Mumpung ini pemerintahannya baru ada hal-hal yang memang menjadi rentan untuk diperjuangkan kita harus meminta pak jokowi melakukan itu," pungkas dia.