Rachmat Gobel Ingin Produk UMKM Daerah Tembus Pasar Internasional

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi berkomitmen mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Presiden ingin produk UMKM bisa bersaing dengan produk luar negeri. Berbagai kebijakan pun telah dilakukan Jokowi untuk meningkatkan produk UMKM.

Pengusaha sekaligus Ketua DPP NasDem bidang Ekonomi, Rachmat Gobel berpendapat, pembangunan infrastruktur dan berbagai program di pemerintah pusat seperti dana desa, dan kredit usaha rakyat sudah memicu pertumbuhan UMKM. Menurutnya, infrastruktur yang baik akan berimbas kepada biaya produksi yang rendah, sehingga harga bisa bersaing.

"Sekarang peran pemerintah daerah yang perlu ditingkatkan, mereka harus punya goal (tujuan) agar UMKM unggulan bisa menjadi produk nasional dan internasional," ujarnya Rabu (13/3).

Pria yang juga Caleg Nasdem dari Dapil Gorontalo ini menuturkan, saat ini peran pemerintah daerah baik di Provinsi, hingga Kabupaten/Kota dalam pengembangan UMKM belum maksimal. Padahal, kata Rachmat, UMKM membutuhkan pembinaan di berbagai sisi, mulai dari kualitas produk, pengemasan, hingga pemasaran.

"Pasar Indonesia itu masih sangat besar, lalu kita bicara pasar Internasional, Malaysia, Asean, lalu juga Timur Tengah, itu harus mampu ditembus oleh UKM kita, jadi pemerintah daerah jangan asal sudah melakukan, tetapi tujuan utamanya tercapai tidak? Komitmen pemda ini yang dibutuhkan," katanya.

Dikatakannya, produk unggulan di daerah pasti sudah diketahui oleh pemerintah daerah. Pemerintah Daerah, lanjutnya, pasti akan bangga memiliki produk yang bisa tembus internasional.

Mantan Menteri Perdagangan melanjutkan, Pemerintah Daerah yang sudah cukup baik dalam hal pembinaan UMKM seperti di Surabaya, atau DIY. "Kalau kita lihat, seperti rendang dalam kemasan, itu kan bagus betul. Kita ini sebenarnya bisa sekali menembus internasional, kalau Indomie, itu perusahaan besar, jangan heran bisa dijual dimana-mana di dunia, yang kecil-kecil ini yang harus kita pikirkan bersama," tegasnya.

Mantan Menteri Perdagangan, Muhammad Luthfi menjelaskan potensi ekspor usaha kecil menengah masih sangat besar. Namun, salah satu produk UKM yang masih bisa bertumbuh dengan agresif adalah di sektor makanan.

Dia menjelaskan untuk produk-produk tradisional seperti kerajinan dan perhiasan sebenarnya pertumbuhannya sudah mulai dua digit. Tetapi jika pemerintah ingin membawa lagi produk potensial lain ke mancanegara, maka sektor produk makanan bisa menjadi peluang besar. "Kalau mau bawa yang lain seperti produk makanan, ini potensinya sangat besar," kata Muhammad Luthfi.

Tetapi memang, kata Luthfi, tidak mudah memasarkan produk makanan untuk tujuan ekspor. Hal yang paling penting ialah bagaimana membuat standarisasi mutu. "Karena ini makanan, maka harus ada standarisasi" ujar Luthfi.

Menurut Luthfi, soal peningkatan standarisasi ini mesti terus diperbaiki. Terkait standarisasi, salah satu yang dikerjakan oleh pemerintah misalnya menyangkut sertifikasi halal. Menurutnya, sebuah langkah positif jika sertifikasi halal ini ditanggung pemerintah. "Saya dengar untuk sertifikasi halalnya ini ditanggung pemerintah," terangnya.

Jika rencana ini berjalan tepat, Luthfi optimis hasilnya bakal baik. Menurut dia, produk UKM di sektor makanan olahan ini, pertumbuhannya bakal meningkat. "Kita bisa mengharapkan pertumbuhan yang agresif" katanya.

Tetapi memang, disebutkan Luthfi, masih butuh waktu untuk mewujudkannya. Sebab, soal olahan makanan yang layak ekspor bukan hanya soal sertifikasi halal saja. Produk-produk UKM makanan olahan juga masih harus melalui beberapa tahap. Misalnya ialah bagaimana lolos uji di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Kita harus menunggu karena ini bukan cuma soal halal saja, tapi kan menyangkut sertifikasi di BPOM," tuturnya.

Sementara itu , Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan pemerintahan Jokowi terus meningkatkan ekspor. Hal ini dilakukan dengan memudahkan perizinan, mendukung UKM berbasis ekspor, dan membuka pasar baru di luar negeri.

"Ekspor Indonesia masih tumbuh positif 6,7 persen dari Rp 168,8 miliar pada 2017 menjadi Rp 180 miliar di 2018," katanya.

Enggar menambahkan, pada tahun 2018 Kemendag telah menyelesaikan berbagai perjanjian perdagangan dengan Chili, Australia dan Palestina tanpa melakukan studi. Terlebih, Presiden meminta Indonesia mendukung Palestina dalam segala hal.

"Dan kami realisasikan dengan dukungan penuh. Korma dari Palestina sudah bisa ditemui di pasar. Inilah dukungan kongkret. Dengan negara Afrika, Rusia, Maroko, Korea, Bangladesh, jadi prioritas selesaikan negosiasi," katanya. (mdk/idr)