Ragam Dampak pada Ekonomi RI Saat PPKM Darurat Diperpanjang

Merdeka.com - Pemerintah memberi sinyal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat akan diperpanjang. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendi.

"Hari ini kebetulan saya juga bergabung dalam rapat kabinet melalui video conference. Bapak Presiden menyatakan bahwa PPKM Darurat diperpanjang," ujar Muhadjir, di Solo.

Menurutnya, dalam rapat tersebut dijelaskan perpanjangan PPKM Darurat rencananya diberlakukan sampai akhir bulan Juli ini. "Hingga akhir Juli," katanya.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan perpanjangan atau tidaknya PPKM Darurat akan disampaikan pada hari ini. "Kira-kira perpanjangannya seberapa lama dan kita akan lihat sampai hari Senin nanti," jelas dia.

Keputusan pemerintah jika memperpanjang PPKM Darurat tentu akan memiliki dampak. Salah satunya pada perekonomian. Berikut merdeka.com akan merangkumnya.

1. Perusahaan Bangkrut Terancam Makin Banyak

Ekonom Bhima Yudhistira mengatakan, dampak jika PPKM darurat diperpanjang akan sangat memukul sektor-sektor ekonomi yang berkaitan dengan mobilitas masyarakat seperti ritel, transportasi, perhotelan, dan restoran.

"Perusahaan yang mengajukan penundaan bayar utang bahkan mengajukan pailit akan meningkat pada kuartal III 2021," katanya seperti dikutip dari Antara.

Maka dari itu, dia mengusulkan bantuan sosial tunai dinaikkan menjadi Rp1 juta dari Rp300 ribu per keluarga per bulan dan bantuan subsidi gaji kembali diberikan kepada pekerja untuk memitigasi dampak ekonomi jika pemerintah memperpanjang PPKM darurat.

"Bansos jelas tidak cukup jika bantuan tunai hanya Rp300 ribu per bulan per keluarga penerima. Itu artinya dalam situasi krisis nominal dana bansos tidak beda jauh dengan kondisi normal," kata Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) itu.

Bhima menganggap PPKM darurat memang perlu diperpanjang sebanyak satu kali, namun dengan target signifikan yakni hingga menekan pertambahan kasus harian di bawah 5.000 kasus COVID-19 dan juga tingkat keterisian tempat tidur (bed occupancy ratio/BOR)di rumah Sakit kembali terkendali.

Konsekuensinya adalah anggaran bantuan perlindungan sosial harus dinaikkan untuk memitigasi dampak ekonomi kepada masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. "Secara paralel, jumlah anggaran bansos harus naik signifikan. Nonsense ada pembatasan sosial efektif kalau anggaran bansosnya terlalu kecil dan pencairan terlambat," ujarnya.

2. Harga Pangan Naik

Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), Abdullah Mansuri mencatat adanya kenaikan harga kebutuhan pokok saat ini. Komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga di antaranya cabai rawit merah, rawit hijau, merah besar, bawang merah dan bawang putih.

"Yang naik, cabai rawit merah, harganya Rp72.800 per Kg, rawit hijau Rp50.500, cabai merah besar Rp39.000, bawang merah Rp34.000, bawang putih Rp31.000,” kata Abdullah.

Selain itu, terdapat beberapa komoditas yang berpotensi mengalami kenaikan harga seperti daging, gula pasir, minyak goreng, ayam dan telur. Sementara untuk komoditas beras masih dalam pantauan.

Menurutnya, kenaikan harga tersebut disebabkan karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. Tentunya, penerapan pembatasan kegiatan masyarakat itu mempengaruhi pasokan dan permintaan dari setiap komoditas.

"Dinamika harga juga disebabkan oleh perubahan jam operasional pasar di beberapa daerah akibat pelaksanaan PPKM darurat. Menurut saya hal ini ikut mempengaruhi supply dan demand dari setiap komoditas," ungkapnya.

3. Pertumbuhan Ekonomi Terkontraksi

Senior Vice President Economist Bank Permata, Josua Pardede memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021 dapat menurun sebesar 0,5-0,8 persen persen dari asumsi dasar (baseline). Ini dampak jika pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat diperpanjang hingga akhir Juli 2021 dari periode awal 3-20 Juli 2021.

"Apabila PPKM darurat diputuskan untuk diperpanjang hingga akhir Juli dari jadwal awal hingga 20 Juli, maka diharapkan kasus COVID-19 akan lebih terkelola dan penurunan kasus akan lebih signifikan. Meskipun demikian, dampak dari perpanjangan PPKM darurat hingga akhir Juli itu akan mendorong penurunan pertumbuhan PDB tahun 2021 sebesar 0,5-0,8 persen dari proyeksi baseline," kata Josua seperti dikutip dari Antara di Jakarta.

Josua mengatakan keputusan pemerintah untuk memperpanjang atau tidak kebijakan PPKM darurat akan sangat tergantung dengan perkembangan kasus harian COVID-19 selama periode 3-20 Juli 2021.

Bahkan, tidak menutup kemungkinan, pemerintah memiliki rencana untuk kembali memperpanjang PPKM darurat untuk periode yang lebih lama lagi setelah akhir Juli 2021, jika penularan kasus COVID-19 terus memburuk.

"Jika penanganan COVID-19 belum cukup optimal hingga akhir Juli, maka PPKM darurat berpotensi untuk diperpanjang lebih lama lagi sehingga akan berdampak pada perlambatan ekonomi yang lebih signifikan lagi pada tahun 2021 ini," ujar dia.

Ketika PPKM darurat diterapkan pada 3-20 Juli 2021, Josua menuturkan, kebijakan tersebut telah membatasi laju dari pemulihan ekonomi. Dia memproyeksikan dampak dari PPKM darurat periode 3-20 Juli 2021 akan mendorong penurunan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2021 sebesar 0,2-0,4 persen dari proyeksi dasar.