Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ragam Jurus Pemerintah Jokowi Turunkan Besaran Utang

Ragam Jurus Pemerintah Jokowi Turunkan Besaran Utang utang. shutterstock

Merdeka.com - Jumlah utang pemerintah selalu menjadi sorotan. Salah satunya datang dari Presiden keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

SBY mengkritik utang Indonesia yang terus menggunung selama pandemi virus Corona. Menurutnya, betapa berat ekonomi Indonesia apabila nantinya 40 persen lebih belanja negara harus dikeluarkan untuk membayar cicilan dan bunga utang.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menanggapi santai berbagai kritik keras yang diarahkan kepadanya atas kebijakan utang Indonesia yang dianggap terlampau tinggi. Menurutnya, utang terpaksa diambil mengingat dampak pandemi Covid-19 yang begitu memukul perekonomian nasional.

"Terus pada orang yang nyinyir ke saya itu utang-utang. Ya tidak apa apa orang ini utang untuk menyelamatkan jiwa seluruh republik Indonesia," ujar dia.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo memastikan, pemerintah akan terus mewaspadai peningkatan utang di tengah kondisi pandemi Covid-19. Bahkan, secara bertahap, pemerintah berjanji akan menurunkan posisi utang.

"Pemerintah juga mewaspadai peningkatan utang saat pandemi dan berupaya keras untuk menurunkan secara gradual," jelas dia.

Bagaimana cara pemerintah menurunkan jumlah utang ini? Berikut merdeka.com akan merangkumnya untuk pembaca.

1. Kehadiran LPI Diharap Turunkan Penarikan Utang

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) bertujuan untuk mempercepat pembangunan yang berkelanjutan. Dengan begitu, pembangunan khususnya infrastruktur bisa dilakukan tanpa mengandalkan utang.

"Mengapa kami membuat institusi baru ini? Karena Indonesia tidak bisa terus membangun hanya melalui pembiayaan yang berasal dari leverage atau utang," ujarnya.

Bendahara Negara itu meyakini, lembaga seperti INA bisa meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset negara secara jangka panjang dan menyediakan alternatif pembiayaan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pembiayaan dari investor ini tidak dengan utang tapi kerjasama.

"Harus ada instrumen dan lembaga, yang memungkinkan kesempatan untuk mendukung modal, dengan cara yang berbeda, yaitu dalam pembiayaan ekuitas," jelasnya.

Menteri BUMN, Erick Thohir meyakini, masih banyak investor-investor yang bersedia menanamkan dananya di Indonesia. Sebab, para investor memiliki rasa percaya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus meningkat.

Dia mengatakan, pemerintah akan terus mengerjakan berbagai pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Indonesia meski masih dalam situasi pandemi Virus Corona.

"INA sendiri berpartner dengan banyak negara yang percaya pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Prioritas project yang ada di INA ada tiga, infrastruktur, tol, airport dan pelabuhan. Ini bagian bagaimana optimalisasi market dan kesinambungan aset di BUMN," tandasnya.

2. Optimalkan Pendapatan Negara

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo mengatakan, untuk menekan posisi utang pemerintah, secara bersamaan juga akan mengoptimalkan pendapatan negara. Sehingga hal tersebut akan membantu meminimalisir jumlah utang.

Dia mengatakan, utang saat pandemi tidak boleh dibandingkan dengan sebelum pandemi. Sebab kondisi saat pandemi dan sebelumnya sangat jauh berbeda, salah satunya dari sisi penerimaan pajak.

"Kita mendapat kritik seolah olah kita ini bisanya utang, utangnya bertumpuk, nominalnya bertambah sangat besar tapi lupa kuenya juga membesar. Sehingga kita yakin kita mampu membayar itu terutama dengan yield yang semakin kompetitif," ujar Yustinus.

"Apalagi selama pandemi tak bisa dibandingkan peningkatan utang 2020 karena apa karena tadi penerimaan pajak menurun kebutuhannya meningkat otomatis mengandalkan utang," sambungnya.

Meskipun terjadi penarikan utang di 2020 yang cukup besar, rasio utang terhadap PDB masih cukup terjaga bila dibandingkan dengan beberapa negara tetangga termasuk negara maju. Di antaranya adalah Malaysia, Thailand dan Vietnam.

"Thailand 50 persen, Vietnam 46 persen. Malaysia 47 persen. Negara maju di atas 100 persen seperti AS, Prancis itu 130 persen. Kita bersyukur dengan stimulus moderat, kita bisa mencapai pertumbuhan defisit rasio utang yang lebih dibanding banyak negara lain," jelasnya.

 

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Berkuasa Selama 10 Tahun, Segini Harta Kekayaannya Susilo Bambang Yudhoyono Tembus Rp13,9 Miliar
Berkuasa Selama 10 Tahun, Segini Harta Kekayaannya Susilo Bambang Yudhoyono Tembus Rp13,9 Miliar

Ternyata, pada masa akhir pemerintahan SBY, ia memiliki harta kekayaan senilai Rp13,9 miliar yang dilaporkan kepada LHKPN.

Baca Selengkapnya
Anak Buah Sri Mulyani Sebut Utang Pemerintah Tak akan Bebani Masyarakat Kelas Menengah
Anak Buah Sri Mulyani Sebut Utang Pemerintah Tak akan Bebani Masyarakat Kelas Menengah

Rasio utang pada Agustus sendiri ini di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.

Baca Selengkapnya
JK: Siapa pun Pemerintah Selanjutnya Hadapi Tantangan Berat
JK: Siapa pun Pemerintah Selanjutnya Hadapi Tantangan Berat

Wapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.

Baca Selengkapnya
10 Tahun Berkuasa dan Sebentar lagi Lengser, Segini Harta Presiden Jokowi Tembus Rp 71,4 Miliar
10 Tahun Berkuasa dan Sebentar lagi Lengser, Segini Harta Presiden Jokowi Tembus Rp 71,4 Miliar

Berikut harta kekayaan Presiden Jokowi selama 10 tahun berkuasa.

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Kritik Jokowi: Utang Swasta dan BUMN Hampir USD200 Miliar
Sekjen PDIP Kritik Jokowi: Utang Swasta dan BUMN Hampir USD200 Miliar

Menurut Hasto, jika kedua utang itu digabung, Indonesia ke depan berpotensi menghadapi masalah serius.

Baca Selengkapnya
Utang Pemerintah Tembus Rp8.461 Triliun per Agustus 2024
Utang Pemerintah Tembus Rp8.461 Triliun per Agustus 2024

Kemenkeu mencatat, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) kini sebesar 38,49 persen.

Baca Selengkapnya
Utang Pemerintah Terus Naik, Kini Tembus Rp8.444 Triliun
Utang Pemerintah Terus Naik, Kini Tembus Rp8.444 Triliun

Mayoritas utang pemerintah per Juni 2024 didominasi oleh SBN sebesar 87,85 persen, sedangkan sisanya adalah pinjaman sebesar 12,15 persen.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Prabowo Harus Bayar Utang Negara Rp800 Triliun di 2025
Pemerintah Prabowo Harus Bayar Utang Negara Rp800 Triliun di 2025

Kemenkeu mencatat, utang jatuh tempo tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp705,5 triliun dan pinjaman senilai Rp94,83 triliun.

Baca Selengkapnya
10 Tahun Jokowi dan Warisan Utang Pemerintah
10 Tahun Jokowi dan Warisan Utang Pemerintah

Per Agustus 2024, posisi utang Indonesia berada di angka Rp8.461,93 triliun, setara dengan 38,49 persen dari PDB.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Tarik Utang Rp72 triliun per 15 Maret 2024, Turun Drastis Dibanding Tahun Lalu Mencapai Rp181 Triliun
Pemerintah Tarik Utang Rp72 triliun per 15 Maret 2024, Turun Drastis Dibanding Tahun Lalu Mencapai Rp181 Triliun

Secara rinci, pembiayaan utang tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp70,2 triliun atau setara dengan 10,5 persen terhadap APBN.

Baca Selengkapnya
AHY Kritik Pemerintah: Ekonomi Tumbuh Rendah, Utang Justru Meroket
AHY Kritik Pemerintah: Ekonomi Tumbuh Rendah, Utang Justru Meroket

AHY menilai sembilan tahun terakhir ekonomi alami sejumlah kemandekan dan kemunduran serius

Baca Selengkapnya
Utang Jatuh Tempo RI Capai Rp800 Triliun pada 2025
Utang Jatuh Tempo RI Capai Rp800 Triliun pada 2025

Kepercayaan diri dalam mengelola pasar, tergantung dengan kepercayaan pasar.

Baca Selengkapnya