Raih Anggaran 2021 Rp 3,1 T, ini Fokus Penggunaan Kemenperin
Merdeka.com - Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengungkapkan anggaran Kemenperin pada 2021 sebesar Rp 3,181 triliun akan dialokasikan untuk 4 program. Pertama, program dukungan manajemen sebesar Rp 1,443 triliun.
Kedua, program nilai tambah dan daya saing industri sebesar Rp 663 miliar. Ketiga yaitu untuk riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi Rp 112 miliar. Program keempat untuk pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar Rp 962 miliar.
Menteri Agus memohon kepada Komisi VI untuk memperjuangkan kembali penambahan anggaran jika ada celah terbuka bagi Kementerian Perindustrian.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
-
Apa strategi Kementan untuk meningkatkan produktivitas? Mentan mengatakan penanaman 1000 hektare adalah strategi pemerintah dalam menjaga dan meningkatkan produktivitas.
-
Apa yang dibiayai oleh APBN untuk Kalimantan Timur? Subsidi Angkutan Udara Penumpang untuk penerbangan perintis ke wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) selama ini dibiayai oleh APBN melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Apa yang akan dibangun dengan anggaran Rp16 triliun di IKN? 'Dugaan saya secara politik ini adalah komitmen prabowo terhadap IKN, setelah Pak Jokowi selesai nanti. Tapi disisi lain secara realitas uangnya juga enggak ada, nggak banyak uang yang bisa diinvestasikan ke situ,' Eko menilai anggaran sebesar Rp16 triliun paling tidak hanya bisa membangun kantor para menteri.
"Kami siap untuk bekerja sesuai dengan anggaran yang telah disetujui baik itu DPR maupun Pemerintah melalui Kemenkeu untuk membina industri dan mendorong pertumbuhan industri untuk pertumbuhan ekonomi," jelasnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR terkait Penyusunan RKA K/L Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran, Selasa (22/9).
Komisi VI Janjikan Dukungan Penambahan Anggaran di 2022
Menanggapi permohonan Menteri Agus, Komisi VI menyetujui untuk memperjuangkan penambahan Pagu anggaran pada APBN 2021 atau APBN tahun 2022 sebesar Rp 289 miliar tersebut. Adapun rinciannya anggaran itu akan dialokasikan untuk 3 program berikut:
- Penyiapan infrastruktur dalam rangka kebijakan international mobile equipment identity (IMEI) sebesar Rp 25 miliar.- Fasilitas sertifikasi produk penggunaan tanda standar nasional Indonesia (SPPT SNI Wajib) dan Penguatan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) sebesar Rp 109 miliar.- Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar Rp 163 miliar.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah akan menjamin pemberian insentif bagi industri khususnya manufaktur.
Baca SelengkapnyaRencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementan 2025 akan difokuskan pada empat program yakni ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas.
Baca SelengkapnyaKemenperin memikul tanggung jawab untuk menjaga dan meningkatkan ekosistem industri dalam negeri.
Baca SelengkapnyaPemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN dan program Makan Bergizi Gratis di 2025.
Baca SelengkapnyaAnggaran Kementerian Pertahanan menjadi yang terbesar di 2024.
Baca SelengkapnyaBelanja untuk penanganan iklim setara 3,5 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca SelengkapnyaUsai melakukan rapat, pimpinan rapat mendoakan agar Basuki atau biasa disapa pak Bas kembali menjabat sebagai menteri
Baca SelengkapnyaPemerintah menyiapkan anggaran Rp20 miliar untuk industri makanan dan minuman (mamin) di tahun 2024.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani memastikan anggaran itu juga disalurkan melalui kementerian/lembaga maupun non kementerian/lembaga
Baca SelengkapnyaDalam RAPBN 2025, terdapat struktur penerimaan perpajakan Rp2.490,9 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun.
Baca SelengkapnyaWakil Jaksa Agung, Sunarta menyampaikan kebutuhan anggaran Kejaksaan Agung tahun anggaran 2024 sebesar Rp43,56 triliun.
Baca SelengkapnyaPermohonan penambahan anggaran ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi saat rapat bersama DPR RI.
Baca Selengkapnya