Raih anggaran Rp 100 M, BKPM siap ambil alih layanan online single submission
Merdeka.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) siap mengambil alih operasional layanan perizinan terintegrasi secara online atau Online Single Submission (OSS). Saat ini layanan tersebut masih berada di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian.
Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan, untuk bisa mengoperasikan layanan tersebut, BKPM telah mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 100 miliar di 2019. Meski sebenarnya tambahan anggaran ini jauh lebih kecil dari yang telah diusulkan BKPM.
"OSS sudah disetujui antara Menkeu dan Banggar bahwa di APBN 2019 BKPM ditambahi anggaran Rp 100 miliar, meski pun masih di bawah permohonan kami Rp 200 miliar per tahun secara permanen supaya bisa menjalankan OSS dengan layak dan pantas," ujar dia di Kantor BKPM, Jakarta, Selasa (30/10).
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Bagaimana Kemnaker meningkatkan kapasitas TKS pendamping TKM Pemula? 'Kapasitas, kapabilitas serta kecakapan TKS dalam mendampingi kelompok wirausaha TKM Pemula sangat menentukan keberhasilan dalam mewujudkan wirausaha baru yang berprospek untuk tumbuh dan berkembang, ' kata Staf Khusus (Stafsus) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Titik Masudah saat memberikan pembekalan TKS pendamping TKM Pemula tahap III tahun 2023 di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (14/11).
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
-
Siapa yang usulkan tambahan anggaran BPS? BPS mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp764,80 miliar pada pagu anggaran tahun 2024 yang digunakan untuk beberapa kegiatan seperti survei wisatawan nusantara, survei statistik e-commerce, survei metropolitan statistical area, hingga pengadaan tanah untuk bangunan kantor dan revitalisasi bangunan kantor.
-
Siapa yang ajukan tambahan anggaran Kemensos? Komisi VIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial.
Saat ini, lanjut Thomas, pihaknya masih dalam proses pengambilalihan layanan tersebut. Dia meyakini proses ini akan berjalan mulus."Kami sekarang sedang bersiap-siap mengambil alih OSS dari Kemenko Perekonomian. Secara informal kami diberitahu bahwa untuk tambahan lagi agar saya menindaklanjuti dengan Ibu Menkeu langsung. Mungkin dari kantong-kantong anggaran yang lain. Dengan anggaran yang ada kami simpulkan sebaiknya kami segera bergerak untuk ambil alih OSS," jelas dia.
Selain itu, Thomas juga meminta maaf dengan belum maksimalnya layanan ini sejak diluncurkan pada pada pertengahan tahun ini. Namun, diharapkan di bawah BKPM, layanan ini bisa berfungsi maksimal dan berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan investasi.
"OSS ini jauh dari mulus dan banyak sekali kendala. Tentunya kami mohon maaf atas ketidaknyamanan dan kesulitan yang dialami akibat OSS selama ini," tandas dia.
Reporter: Septian DenySumber: Liputan6.com
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pada 2018-2019, ini adalah tahun yang sangat polemik karena pemipin BKPM terdahulu.
Baca SelengkapnyaTersendatnya sistem tersebut karena masih ada 2 kementerian yang belum terkoneksi dengan OSS.
Baca SelengkapnyaPada RAPBN 2025, pagu anggaran Kementerian BUMN ditetapkan sebesar Rp277 miliar. Angka ini lebih rendah dari pagu anggaran 2024 sebesar Rp284,36 miliar.
Baca SelengkapnyaAda kecendurungan penurunan signifikan dalam izin penggunaan PNBP.
Baca SelengkapnyaRp45,59 miliar untuk pelaksanaan sosialisasi Pancasila bagi influencer, content creator, YouTuber dan TikToker.
Baca SelengkapnyaSistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko telah berhasil menerbitkan 10 juta Nomor Induk Berusaha (NIB).
Baca SelengkapnyaOJK mencatat, industri fintech menunjukkan kinerja yang baik.
Baca SelengkapnyaSederet aturan yang akan dibuat untuk pinjaman online (pinjol) oleh OJK.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkonfirmasi jika belanja anggaran kementerian/lembaga tahun depan lebih kecil dibanding APBN 2024.
Baca SelengkapnyaKominfo telah menyiapkan master plan dan mock-up untuk Gov-Tech.
Baca SelengkapnyaRealisasi PNBP yang dikelola Kementerian Kominfo cenderung meningkat dalam Tahun Anggaran 2021–2024.
Baca SelengkapnyaBambang mengaku anggaran Badan Otorita Ibu Kota Nusantara tahun 2024 diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Baca Selengkapnya