Follow
Rakyat tertipu pepesan kosong tim anti mafia migas
Merdeka.com - Pembubaran anak usaha PT Pertamina (persero), PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral) dinilai bukan langkah tepat memperbaiki sektor energi nasional. Masalah utamanya terletak di lemahnya peran pemerintah dalam sektor migas.
Pengamat Ekonomi Politik Salamuddin Daeng mengatakan peran negara kurang kuat sehingga kebijakan pemerintah menjadi celah mafia migas. Kewenangan pemerintah pun menjadi pintu masuk bagi para oknum mencari keuntungan di sektor energi.
"Ini menyebabkan kewenangan dalam lembaga-lembaga negara yang berkaitan dengan migas rawan tukar guling untuk memperkaya diri oknum atau kelompok tertentu," ujar dia dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Rabu (3/6).
-
Siapa yang BPH Migas ajak kerjasama? BPH Migas bekerja sama dengan berbagai pihak agar BBM dapat dinikmati masyarakat. Salah satunya adalah Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas).
-
Apa peran BPH Migas untuk masyarakat? BPH Migas menyampaikan bahwa peran masyarakat sangat penting dan tentunya dibutuhkan dalam menjaga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan kompensasi negara serta memanfaatkan gas bumi melalui pipa.
-
Bagaimana Pertamina meningkatkan produksi migas? Hal ini dihasilkan dari upaya Pertamina yang melakukan pengeboran secara massif dan agresif, baik untuk sumur eksplorasi dan eksploitasi yang mencapai 820 sumur maupun pemeliharaan sumur (Workover) sebanyak 32.530 sumur.
-
Bagaimana BPH Migas tingkatkan konsumsi gas bumi? BPH Migas terus mendorong peningkatan konsumsi gas dalam negeri serta memberikan dukungan penyediaan energi bersih lewat penetapan harga gas bumi melalui pipa.
-
Kenapa BPH Migas berkolaborasi dengan Pemprov Sultra? Untuk itu, BPH Migas memerlukan dukungan dan kerja sama dalam melaksanakan pengendalian, pembinaan dan pengawasan dalam penyaluran JBT dan JBKP pada konsumen pengguna di Provinsi Sultra.
-
Apa yang dilakukan BPH Migas di Bengkulu? Kesempatan ini pun dimanfaatkan Halim untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah agar kendaraan untuk aktivitas pembangunan infrastruktur dan sarana fasilitas yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak menggunakan BBM Subsidi.
Tidak hanya itu, dia menilai langkah yang diambil Tim Reformasi dan Tata Kelola Migas telah keliru dalam membubarkan Petral. Sehingga, mafia migas malah semakin menggeliat dalam liberalisasi migas dari hulu hingga ke hilir.
"Sekali lagi rakyat tertipu dengan pepesan kosong Tim Anti Mafia Migas," katanya.
Salamuddin menuding mafia migas identik dengan penguasa. Baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
"Dalam sistem yang berlangsung sekarang sangat tidak mungkin presiden, Menko Perekonomian, Menteri ESDM, SKK Migas, BUMN migas dan pemda tidak menjadi mafia atau menjadi antek mafia migas," katanya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Usaha pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) dari sumur ilegal tak habis-habisnya di Sumatera Selatan. Teranyar, satu lokasi diungkap dan ditutup di Ogan Ilir.
Baca Selengkapnya
Meski sudah ditertibkan oleh para APH, Agung menuturkan para penambang ilegal tetap kembali datang
Baca Selengkapnya
Aset Pertamina penting bagi hajat hidup masyarakat umum, sehingga keamanannya menjadi salah satu fokus utama bersama.
Baca Selengkapnya
Saksi mengatakan PT RBT membina penambang rakyat dan membayar ke penambang atau kolektor bijih timah tersebut.
Baca Selengkapnya
Hal tersebut terungkap dalam agenda sidang dakwaan Harvey di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (14/8).
Baca Selengkapnya
Saksi yang hadir dalam persidangan pada Kamis, 12 September 2024 antara lain warga Keposang Toboali Kabupaten Bangka Selatan Suyatno alias Asui selaku pengepul
Baca Selengkapnya
Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui ada lima perusahaan yang bekerjasama dalam rangka menampung kegiatan penambangan biji timah ilegal dari IUP PT Tim.
Baca Selengkapnya
Awalnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menanyakan soal sejumlah biji timah yang diperoleh oleh PT Timah Tbk.
Baca Selengkapnya
Sumadi bersaksi dalam kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah pada tahun 2015-2022.
Baca Selengkapnya
ejauh ini sudah melakukan berbagai penyitaan terhadap aset perusahaan berupa 53 unit ekskavator, lima smelter, dan dua unit bulldozer.
Baca Selengkapnya
Hasil kerja sama itu pun membuat aktivitas penambangan makin masif hingga akhirnya membuat negara rugi hingga Rp300 triliun.
Baca Selengkapnya
Tersangka ditahan 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejagung.
Baca Selengkapnya