Ramai-ramai bela PLN aman dari kebangkrutan

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan ancaman kebangkrutan PT PLN (Persero) jika tarif tenaga listrik (TTL) tak mengalami kenaikan. Penyebabnya, PLN memiliki banyak utang baik dari perbankan, obligasi ataupun lembaga keuangan internasional untuk membiayai program 35.000 Megawatt (MW).

Sementara, pertumbuhan kas bersih operasi tidak mendukung untuk melunasi kewajiban korporasi. "Kemenkeu dalamn tiga tahun terakhir harus mengajukan permintaan waiver kepada peminjam sebagai dampak terlanggarnya kewajiban pemenuhan covenant PLN," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan dengan pertimbangan sumber penerimaan PLN dari TTL dan subsidi pemerintah, maka kebijakan peniadaan kenaikan TTL perlu didukung dengan adanya regulasi yang mendorong penurunan biaya produksi tenaga listrik. Maka dari itu, Menkeu mengharapkan Menteri Jonan dan Menteri Rini dapat melakukan efisiensi biaya operasi.

"Pertumbuhan penjualan listrik tidak sesuai dengan target dan adanya kebijakan untuk meniadakan kenaikan TTL yang dapat berpotensi meningkatkan risiko gagal bayar PLN," katanya.

Atas surat peringatan Menteri Sri Mulyani ini, sejumlah pihak melontarkan pembelaannya untuk PLN. Baik Menteri Rini, Menteri Jonan, maupun PLN itu sendiri. Apa saja pembelaannya? Berikut merdeka.com akan merangkumnya untuk pembaca.

Menteri Rini pastikan PLN aman dari kebangkrutan

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan tidak ada masalah pada realisasi proyek 35.000 MW. Sebab, pembagian sudah memperhitungkan kemampuan PLN."Orang banyak salah persepsi. Proyek 35.000 MW, hampir 26.000 dikerjakan IPP itu pendanaan dan konstruksi. 9.000-an MW yang tanggung jawab PLN, plus transmisi dan gardu induk. Itu kita lihatnya tidak problem," tegasnya.Menteri Rini menegaskan tak akan merevisi target kapasitas listrik dalam proyek tersebut. "Tidak ada revisi terhadap proyek 35.000 MW," ujar Menteri Rini.

Surat peringatan merupakan bagian tugas menkeu

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan surat yang dikirimkan Sri Mulyani ini merupakan hal lumrah. Surat ini dinilai sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap kinerja BUMN, salah satunya PLN. "Jadi normal dong sebagai Menkeu mengingatkan kita. Hei, ini kamu (PLN) proyeknya banyak, tolong jagain rasionya, debt equity ratio," ujar Menteri Rini.Dia mengatakan pengawasan juga dilakukan oleh Kementerian BUMN agar kondisi keuangan perusahaan-perusahaan pelat merah berada dalam kondisi yang sehat."Ini yang memang selama tiga tahun kita di BUMN tekankan terus kepada direksi ini harus dijaga. Harus selalu ada worst position. Kalau tidak begini, harus begitu, dan lain-lain. Jadi normal saja," jelas Menteri Rini.

PLN hanya berkurang pendapatan bukan rugi

Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Sofyan Basir menegaskan bahwa saat ini kondisi keuangan PLN masih aman. Menurutnya, batalnya kenaikan tarif listrik tidak berpengaruh ke kondisi keuangan PLN. Yang terjadi keuangan berkurang namun tidak rugi."Kurang kurang dikit lah tapi kita bukan rugi. Kita masih laba," katanya.Proyek 35.000 MW, lanjutnya, masih tetap berjalan. PLN tetap mengerjakan bagiannya sebesar 10.000 MW.

Presiden Jokowi sudah berikan solusi untuk PLN

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, mengaku pesan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika PLN ada kesulitan cash flow, proyek 35.000 MW yang tengah digarap boleh diberikan ke pihak swasta."Saat ini 35.000 MW bagi dua. 25.000 MW IPP, 10.000 MW PLN, sisanya 5.000 MW swasta," kata dia.Menteri Jonan menuturkan, apabila keuangan PLN sudah lampu kuning dia dan menteri BUMN akan melaporkan ke presiden. Namun, karena ini aman maka bisa terkendali.

PLN telah lakukan sejumlah efisiensi

Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah mengatakan PLN telah menyiapkan langkah-langkah dalam memenuhi pendanaan di antaranya revaluasi aset, meningkatkan produktivitas aset eksisting, efisiensi operasi dan pengadaan barang dan jasa.Saat ini porsi penggunaan BBM dalam komposisi produksi tenaga listrik menurun dari 11,4 persen pada 2014 menjadi 5,8 persen di 2017. Sementara, Biaya Pokok Produksi (BPP) tenaga listrik telah menurun dari Rp 1.419 per Kwh pada 2014 menjadi Rp 1.303 per Kwh. "Dalam saat bersamaan, PLN juga mengemban tugas PSO, di mana selain menjual listrik bersubsidi kepada beberapa golongan pelanggan juga berupaya memberikan tarif yang mampu meningkatkan persaingan bisnis," jelasnya.