Rapat bersama Banggar, dua menko minta tambahan anggaran tahun depan
Merdeka.com - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama empat menteri koordinator kabinet kerja rapat bersama untuk membahas Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) 2017.
Rapat ini dihadiri langsung Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, dan Menko Polhukam Wiranto.
Menko Polhukam, Wiranto, menjelaskan pihaknya meminta tambahan Rp 3,5 miliar dari pagu anggaran Rp 281,1 miliar. Sebab, pihaknya mencatat kebutuhan anggaran belanja pegawai operasional Rp 54,51 miliar, sementara, anggaran yang dialokasikan hanya Rp 51 miliar.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Siapa yang ajukan tambahan anggaran Kemensos? Komisi VIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial.
-
Kenapa DPR setuju tambah anggaran Kemensos? Dukungan wakil rakyat tidak lepas dari berbagai upaya nyata pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya melalui program unggulan dan respon cepat.
-
Kenapa anak buah Jokowi minta tambah anggaran? Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja kementerian dan lembaga dengan DPR. Mereka yang meminta tambahan anggaran di antaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Siapa yang minta tambah anggaran? Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim meminta tambahan anggaran sebesar Rp25,01 triliun dalam APBN 2025.
"Jadi kami mengajukan usulan tambahan anggaran untuk tahun 2017 sebesar itu," jelasnya saat rapat di Banggar DPR, Jakarta, Rabu (14/8).
Wiranto melanjutkan arah kebijakan Kemenko Polhukam adalah kepastian dan penegakan hukum, stabilitas dan ketertiban, reformasi birokrasi, dan konsolidasi demokrasi dan efektivitas diplomasi.
Menko Perekonomian Darmin Nasution juga meminta anggaran tambahan untuk 2017 sebesar Rp 210,5 miliar. Sebelumnya anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 359,23 miliar dan diusulkan naik menjadi Rp 560,9 miliar.
Rincian dari, adalah koordinasi makro dan keuangan Rp 12,3 miliar, koordinasi pangan dan pertanian Rp 15,1 miliar, pengelolaan energi SDA dan lingkungan hidup Rp 16,1 miliar, koordinasi ekonomi kreatif Rp 12 miliar, perniagaan dan industri Rp 16,7 miliar, percepatan infrasuktur dan pengembangan wilayah Rp 80,2 miliar
"Usulan tambahan tersebut juga termasuk penyesuaian tunjangan kinerja Kemenko Perekonomian untuk 2017. Sejak 2014 itu pegawai menerima tunjangan kinerja sebesar 70 persen. Kemenkeu telah menaikkan tunjangan sejak tahun lalu," kata Menko Darmin.
Arah kebijakan atau pokok yang dilakukan Kemenko Perekonomian, lanjut Menko Darmin, adalah koordinasi kebijakan pengembangan ekonomi makro yang kondusif, koordinasi kebijakan keuangan inklusif, kebijakan kedaulatan pangan dan ketahanan air, ketahanan energi dan pemanfaatan SDA secara berkelanjutan, peningkatan peranan UMKM dan ketenagakerjaan, peningkatan investasi dan pengembangan industri, peningkatan ekspor dan pengendalian impor, serta sistem logistik.
Sementara, Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan mengajukan anggaran sebesar Rp 350,5 miliar. Penggunaan anggaran terbesar adalah untuk belanja barang dan menyelesaikan berbagai persoalan.
"Distribusi pagu anggaran sementara 2017 belanja barang paling banyak sekitar 85-86 persen karena untuk kantor dan kunjungan-kunjungan dan penelitian ke daerah," tuturnya.
Terakhir. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani, mengajukan anggaran Rp 381,5 miliar. "Pagu Kemenko PMK adalah Rp 381,5 miliar," ujar Menko Puan.
Banggar pun menyetujui pengajuan anggaran keempat menko tersebut beserta penambahannya. "Kita sepakati anggaran seluruh Menko beserta penambahannya," kata Ketua Banggar Kahar Muzakir, sembari mengetok palu.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Permintaan tambahan anggaran dari anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini dinilai akan membebani anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Baca SelengkapnyaPembahasan penting Jokowi dan Prabowo terkait kenaikan anggaran Kemenhan di 2024.
Baca SelengkapnyaRapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari dan diikuti beberapa anggota Komisi I lainnya.
Baca SelengkapnyaPembahasan penting Jokowi dan Prabowo terkait kenaikan anggaran Kemenhan di 2024.
Baca SelengkapnyaUsai melakukan rapat, pimpinan rapat mendoakan agar Basuki atau biasa disapa pak Bas kembali menjabat sebagai menteri
Baca SelengkapnyaPagu indikatif untuk Kemenko Perekonomian 2025 sebesar Rp459,7 miliar.
Baca SelengkapnyaAgus membacakan usulan kebutuhan anggaran Polri tahun anggaran 2025 sebesar Rp162,15 triliun.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi I DPR Fraksi PDIP TB Hasanuddin meminta Sesjen Wantannas mendekati Presiden Terpilih Prabowo Subianto di pemerintahan ke depan
Baca SelengkapnyaDalam perumusan R-APBN 2025, saat ini tengah dibahas bersama dengan Badan Anggaran DPR RI. Topiknya adalah pembicataan pendahuluan penyusunan R-APBN 2025.
Baca SelengkapnyaErick menyampaikan target tersebut dinilai cukup besar dengan pagu anggaran 2025 yang didapat sebesar Rp277 miliar.
Baca SelengkapnyaDia menjelaskan, tambahan anggaran itu untuk rencana program dukungan manajemen.
Baca SelengkapnyaSebab, ia belum melihat adanya celah APBN 2025 untuk dilakukan penambahan.
Baca Selengkapnya