Rapor merah BUMN di bawah komando Rini Soemarno

Merdeka.com - Kinerja kabinet kerja Jokowi-JK terus mendapat sorotan setelah lebih kurang delapan bulan menjalankan roda pemerintahan. Desakan perombakan kabinet belum juga surut. Terutama menteri-menteri bidang ekonomi yang kinerjanya dipandang tak maksimal dan masih jauh dari harapan.

Salah satu yang mendapat sorotan adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Termasuk kinerja orang nomor satu di kementerian tersebut, Rini Soemarno. Sejak awal dipilih Jokowi menjadi Menteri BUMN, sosok Rini Soemarno sudah memicu kontroversi di tengah pengamat dan politisi. Kontroversi tersebut tak surut sepanjang delapan bulan menjadi komandan 141 perusahaan pelat merah.

Dengan total aset menembus Rp 4.500 triliun, BUMN diharapkan bisa berperan aktif mendorong pembangunan nasional. Presiden Jokowi sendiri meyakini, aset yang dimiliki BUMN sebagai kekuatan besar jika dimaksimalkan untuk pembangunan. Namun justru sebaliknya. Perusahaan-perusahaan BUMN terus dimanjakan dengan suntikan modal negara, namun tidak berkorelasi dengan setoran laba untuk negara.

Itu menjadi salah satu catatan rapor merah Kementerian BUMN. Merdeka.com mencatat beberapa rapor merah BUMN di bawah komando Rini Soemarno. Berikut paparannya.

Hamburkan uang negara

Di mata Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), kinerja Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno belum sesuai harapan. Terlalu banyak uang negara yang dihamburkan dan tidak berkorelasi dengan hasil maksimal untuk negara.

Sekjen FITRA Yenny Sucipto menuturkan, uang negara yang dimaksudkan adalah Penyertaan Modal Negara (PMN). Tahun ini, PMN sebesar Rp 70 triliun digelontorkan dengan tujuan meningkatkan kinerja perusahaan BUMN.

Namun besarnya suntikan modal negara ke perusahaan pelat merah tak berbanding dengan setoran laba perusahaan BUMN ke negara. "Sayangnya target dividen ke negara tahun 2015 hanya Rp 9 triliun," ujar Yenny melalui siaran pers yang diterima merdeka.com, Senin (8/6).

Menurutnya, turunnya pendapatan negara dari dividen BUMN tidak mendasar mengingat nilai aset BUMN telah mencapai Rp 4.216 triliun per 31 desember 2013. Dalam pandangannya, sesungguhnya BUMN menjadi salah satu potensi pendapatan terbesar negara selain pajak.

"Tidak bisa dipungkiri, dalam hal ini pengelolaan pemasukan dan pengeluaran BUMN menggunakan dana APBN tidak pernah dikelola dengan baik dan rawan korupsi," tegasnya.

Rini tak lapor harta kekayaan

FITRA juga mengkritik Rini Soemarno yang sudah delapan bulan jadi menteri namun belum melaporkan harta kekayaannya. Padahal itu merupakan kewajiban bagi seorang pejabat negara. Apalagi, kata dia, pejabat BUMN rata-rata kaya raya dan tidak teraudit.

"Hingga saat ini, dalam catatan FITRA. Menteri BUMN belum melaporkan LHKPN ke KPK. Pelaporan LHKPN BUMN mendapatkan catatan buruk," ucap Sekjen FITRA Yenny Sucipto.

FITRA mendesak Presiden Joko Widodo memperingatkan menteri yang membandel dan belum melaporkan LHKPN. Termasuk Menteri BUMN dan jajaran pejabat BUMN yang belum melaporkan harta kekayaan.

"Karena disinyalir, jajaran BUMN juga banyak yang berekening gendut."

Rini dinilai berkinerja rendah

Lembaga survei Poltracking menyatakan sebanyak 48,5 persen masyarakat tak puas terhadap performa pemerintahan Jokowi- JK. Itu lebih tinggi ketimbang publik merasa tak puas dengan kinerja pemerintahan saat ini, sebesar 44 persen.

Tingkat kekecewaan publik tertinggi terletak di bidang ekonomi, yaitu mencapai 52,2 persen. Pemicunya, ketidakstabilan harga kebutuhan pokok dan minimnya lapangan kerja.

Perombakan kabinet diyakini menjadi cara praktis memperbaiki tingkat kepuasan publik tersebut. Menteri Rini disebut-sebut masuk salah satu menteri yang diusulkan dicopot dengan alasan kinerja rendah. Rini Soemarno, terkesan melakukan politisasi di perusahaan pelat merah. Dia mengangkat politisi sebagai komisaris di BUMN Papan atas. Selain itu tidak ada terobosan yang dilakukan oleh Menteri Rini terhadap pengembangan BUMN.

Dia justru mempertanyakan penilaian tersebut. Sebab dia mengklaim kinerjanya saat ini sangat meyakinkan dan telah melakukan banyak perubahan di BUMN.

"Yang menilai saya tidak perform itu kan Presiden. Saya mau tanya, dilihat angle darimana saya rendah dalam bekerja, dari sisi apa. Ini perlu analisa mendalam. Makanya kalau ini saya bilang no comment," kata dia.

Sebagai pembantu presiden, para menteri bertanggung jawab langsung pada presiden.

"Menteri ataupun semuanya yang punya tanggung jawab langsung kepada Presiden, keputusannya ada di Presiden," ucap dia.

BUMN menunggak setoran ke negara

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengkritik besarnya tunggakan dividen perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke negara. Dari catatan FITRA, nilai dividen yang belum disetor ke negara setara dengan 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015. Ternyata ini sudah terjadi sejak 2010.

"Berdasarkan kompilasi hasil Audit BPK, jumlah dividen yang disetor BUMN ke negara besaran rata-rata hanya mencapai 21,3 persen tiap tahun selama 2010-2013," ujar Sekjen FITRA Yenny Sucipto melalui siaran pers yang diterima merdeka.com, Senin (8/6).

Dia menjelaskan, rendahnya setoran laba BUMN tidak lepas dari keputusan pemegang saham di mana sebagian besar laba yang diperoleh perusahaan BUMN cenderung masuk kategori laba ditahan. Per 31 Desember 2013, laba ditahan mencapai Rp 509,8 triliun. Angka yang sangat besar jika disetor ke negara.

"Sayangnya, uang sebesar ini disinyalir hanya sebagai bancakan," tegasnya.

Kinerja BUMN tak transparan

Dari 140 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), baru sekitar 20 perusahaan yang sudah melakukan Initial Public Offering (IPO) dan melantai di bursa saham. Pemerintah didorong melakukan pemetaan perusahaan BUMN yang potensial go publik. Tujuannya agar kinerja perusahaan bisa diawasi dan lebih transparan.

"Di sisi lain monopoli negara tidak boleh menghambat transparansi. Ini problem, ketika BUMN tidak melakukan atau belum terjun ke lantai Bursa, banyak yang mencurigai kinerjanya tidak transparan," ujar Direktur Institute for Development of Economics anda Finance (Indef) Eni Sri Hartati dalam Diskusi Direksi BUMN soal IPO dan Kontribusi Ekonomi BUMN di Sari Pan Pasific Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (23/4).

37 BUMN tidak sehat

Dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ada 37 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam kondisi tidak sehat. Penyebab utamanya, ketidakefisienan, ketidakpatuhan hingga mark up di lingkungan perusahaan pelat merah.

"Beberapa BUMN yang tidak sehat itu di antaranya PT Sang Hyang Sri dan PT Rajawali Nusantara," ujar Achsanul Qosasi di acara Sosialisasi Peran BPK dan DPRI dalam Pengelolaan Keuangan BUMN yang Akuntabel di Surabaya, Senin (30/3).

"Jadi dari 138 BUMN di Tanah Air, hanya ada sekitar 20 persen yang tidak sehat," pungkasnya.

Kondisi BUMN tersebut dalam perbaikan. Dari sisi profit mulai ada peningkatan. Namun, BPK masih mengendus ada pergerakan pelanggaran yang mengarah pada anak perusahaan. "Ini yang masih kita tindak lanjuti lagi dan terus akan kita periksa anak perusahaannya."

BUMN diisi orang partai

Di penghujung tahun lalu, penunjukan Diaz Hendropriyono sebagai komisaris PT Telkomsel membuat heboh. Jatah kursi komisaris bagi anak mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono dikait-kaitkan dengan politik balas budi. Sebab Diaz merupakan tim sukses Jokowi- JK di pemilihan presiden 2014.

Aroma politik balas budi dan ungkapan terima kasih berlanjut di tahun ini. Sejumlah politisi asal partai berlambang banteng moncong putih, mendapat jatah kursi empuk komisaris perbankan milik negara. Sebut saja fungsionaris PDIP yang juga mantan Menteri Lingkungan Hidup Sony Keraf yang didaulat menjadi komisaris BRI. Ada juga Dewi Rembulan di kursi komisaris Bank Mandiri. Nama Pataniari Siahaan di jajaran komisaris BNI.

Tidak hanya diwarnai politisi, beberapa kursi komisaris perusahaan BUMN juga diisi orang-orang yang bersinggungan dengan dunia hukum dan politik.

Ketua Serikat Pekerja BUMN Arif Puyono sadar betul aroma tidak sedap yang tengah merebak di perusahaan-perusahaan pelat merah. Dia menyebut aksi membuka pintu perusahaan BUMN bagi orang-orang Jokowi- JK sebagai bagian dari aksi pembegalan. Mereka yang sempat dinyatakan tak berkompeten, kini justru melenggang mulus masuk pintu perusahaan-perusahaan BUMN.

"Contoh yang fatal, ada tiga nama pejabat BTN yang tidak lolos fit and proper tes oleh O JK tahun lalu. Tahun ini dimasukan lagi dan malah sebagai komisaris BTN. Kalau sudah begini artinya sudah terjadi pembegalan di BUMN oleh politisi dan tim relawan Jokowi," ujar Arif.

Tidak hanya pembegalan, masuknya tim sukses dan politisi juga berpotensi menyuburkan aksi premanisme di tubuh BUMN. Aksi premanisme yang dimaksud adalah pemalakan atau 'jatah preman'.

"Mereka masuk ke BUMN hanya sebagai mencari uang bulanan saja, jatah preman saja. Karena semua politisi dari segi kompetensi tidak mumpuni, mereka hanya doyan mengkritik saja, kritikus kacangan artinya hanya ingin diperhatikan saja," jelas dia.  (mdk/noe)