Rapor merah tim ekonomi Jokowi, tak lebih baik dari SBY

Merdeka.com - Sudah lebih dari enam bulan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjalankan roda pemerintahan. Waktu yang dirasa cukup untuk mengevaluasi kinerja anak buahnya, jajaran para menteri di kabinet kerja.

Kegaduhan mewarnai jalannya pemerintahan Jokowi-JK selama satu semeter. Mulai dari persoalan politik hingga ekonomi. Tim ekonomi Jokowi-JK menyita perhatian karena dinilai tak mampu membawa angin perubahan. Sebaliknya, kondisi ekonomi nasional terus terpuruk, pertumbuhan ekonomi konsisten melambat, Rupiah tak berdaya terhadap dolar AS, dan kebijakan-kebijakan lain yang dipandang tak sejalan dengan misi Nawa Cita Jokowi-JK.

Belum lagi persoalan internal pemerintahan. "Lebih banyak persoalan di kementerian," ujar Sekretaris Jenderal Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yenny Sucipto kepada merdeka.com, Jakarta, Selasa (12/5).

Secara tegas dia melihat belum ada tanda-tanda perbaikan yang dilakukan pemerintahan yang baru seumur jagung ini. Dia lantas membandingkan dengan kinerja pemerintahan sebelumnya di bawah komando Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"SBY mencoba balance antara pertumbuhan di sektoral. Bagaimana mencoba membentengi korporasi dengan sektor masyarakat. Jokowi lebih banyak aksi ke korporasi," jelas dia.

Buruknya kondisi ekonomi yang akhirnya berimbas ke penilaian kinerja tim ekonomi kabinet kerja juga dilontarkan Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati. Dia menyebut kondisi ekonomi Indonesia berada dalam lampu kuning.

"Sayangnya dari beberapa capaian ekonomi selama ini menunjukkan perkembangan yang justru memburuk, bahkan semakin kontradiktif dari visi Nawacita yang diusung pemerintahan Jokowi - JK," ucap Enny dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (9/5).

Pertumbuhan sektor ekonomi di Indonesia masih sangat timpang. Saat ini yang terus tumbuh justru sektor jasa yang sangat minim penyerapan tenaga kerja. Misalnya, jasa informasi dan komunikasi yang tumbuh 10,53 persen, jasa lainnya 8 persen dan jasa keuangan dan asuransi 7,57 persen.

Hujan kritik terus mengarah pada kinerja para menteri Jokowi-JK. Sejumlah pihak membeberkan rapor merah kinerja tim ekonomi Jokowi. Merdeka.com mencatatnya. Berikut paparannya.

Tidak ada greget

Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yenny Sucipto melihat, pemerintahan Jokowi-JK belum mampu menjawab persoalan negeri baik dari sisi ekonomi maupun politik.

"Memang ada perbedaan pemerintah SBY ke Jokowi. Kalau pemerintah Jokowi lebih banyak terfokus teknis di tubuh kementerian tapi upaya di lini sektor tidak ada. Dalam 6 bulan tidak ada gregetnya di setiap sektor, lebih banyak persoalan di kementerian," ujarnya kepada merdeka.com, Jakarta, Selasa (12/5).

Koordinasi lemah dan tak kompak

Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yenny Sucipto melihat, Sejauh ini belum ada tanda-tanda perbaikan yang dilakukan pemerintahan yang baru seumur jagung ini. Dia pun membandingkan dengan kinerja pemerintahan sebelumnya di bawah komando Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"SBY mencoba balance antara pertumbuhan di sektoral. Bagaimana mencoba membentengi korporasi dengan sektor masyarakat. Jokowi lebih banyak aksi ke korporasi," jelas dia.

Yenny mengakui masa transisi pemerintahan dan orang-orang baru yang duduk di kabinet ikut menentukan baik buruknya kinerja pemerintah. "Memang ada transisi pemerintah berimplikasi pada perubahan kabinet tapi ini menunjukkan koordinasi lemah dan tidak kompak," ungkapnya.

Tak bisa terjemahkan visi presiden

Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yenny Sucipto ikut komentar mengenai hangatnya isu reshuffle atau perombakan kabinet pimpinan Jokowi-JK.

"Menteri tersebut tidak ada koordinasi sama sekali, seperti jalan sendiri, seakan mereka tidak bisa menerjemahkan Nawa Cita. Dalam hal ini yang harus disalahkan Jokowi memang karena tantangan ini lebih banyak," ujarnya kepada merdeka.com di Kantor Seknas Fitra, Jakarta, Selasa (12/5).

Dia menambahkan perombakan kabinet juga harus menjadi dasar evaluasi untuk menjadi dasar menggenjot triwulan berikutnya.

"Tiga hal yang menjadi titik Nawa Cita terutama bidang ekonomi yaitu perekonomian mandiri, struktur kabinet yang tidak punya pemikiran neolib, desain program harus memunculkan keadilan sehingga tidak ada kesenjangan," tutupnya.

Penyerapan anggaran rendah

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai rendahnya penyerapan anggaran masih menjadi penyakit kambuhan diderita pemerintah setiap tahun. Padahal, berbagai sistem telah didesain guna mendorong percepatan penyerapan anggaran Kementerian dan Lembaga.

Sekedar informasi, penyerapan anggaran pemerintah sepanjang Januari - Maret 2015 baru mencapai 18,5 persen.

Sekretaris Jenderal Fitra Yenni Sucipto mengatakan,  kegagalan menggenjot penyerapan anggaran bakal berakibat pada hilangnya manfaat belanja untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebab, anggaran sudah teralokasikan menjadi tak termanfaatkan.

"Padahal apabila pengalokasian anggaran efisien, maka keterbatasan sumber dana yang dimiliki negara dapat dioptimalkan untuk mendanai kegiatan stategis," ungkapnya. "Ketika penyerapan anggaran gagal memenuhi target, berarti telah terjadi infesiensi dan inefektivitas pengalokasian anggaran."

Sengsarakan rakyat

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai kinerja menteri-menteri ekonomi pemerintahan Jokowi selama enam bulan ini belum memuaskan. Tim ekonomi Jokowi dinilai tidak mempunyai kalkulasi kebijakan ekonomi tepat sehingga malah berdampak negatif pada masyarakat.

"Kecakapan tim ekonomi ini menjadi persoalan," ujar Direktur Indef Enny Sri Hartati dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Jumat (8/5).

Enny menilai Presiden Jokowi laik untuk merombak total menteri-menteri ekonomi pemerintah. "Ketidakadaan kalkulasi kebijakan ekonomi, ini malah memukul daya beli masyarakat. Kemudian memasang target yang ambisius," kata dia.