Follow
Rawan diselewengkan, Fitra tolak dana aspirasi di RAPBN 2017
Merdeka.com - Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menolak adanya usulan dana aspirasi yang diajukan dalam RAPBN 2017. Sebab, dana ini diberikan kepada DPR sendiri untuk menyelenggarakan suatu program tertentu, sehingga rawan untuk diselewengkan.
"Sebelumnya Presiden Joko Widodo pernah menolak adanya dana aspirasi, namun DPR sekarang kembali perjuangkan adanya dana aspirasi, kita akan lakukan gugatan untuk menolak dana aspirasi ini," kata Manajer Advokasi Apung Widadi di Jakarta, Jumat (2/9).
Menurut Apung, DPR tidak memiliki pemikiran lebih lanjut karena mengusulkan adanya dana aspirasi di tengah kondisi keuangan negara yang mengalami defisit. Padahal, transfer ke daerah dan dana desa dalam RAPBN 2017 lebih besar dari anggaran kementerian, yakni sebesar Rp 760 triliun.
-
Siapa yang mempertanyakan Tapera di DPR? Video tersebut saat anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Irine Yusiana Roba Putri mempertanyakan terkait Tapera, berikut transkrip pertanyaannya:
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Siapa yang pernah jadi anggota DPR RI? Sosok Romo Wisnoe yang begitu berpengaruh di tengah kelompok penghayat, menjadi magnet bagi partai politik saat itu. Sejumlah partai berebut menariknya menjadi anggota partai. Dan di era 1980-an, dia lolos menjadi legisltatif sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Golkar.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa yang diadukan ke DKPP? Dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 19-PKE-DKPP/I/2024, Nus Wakerkwa mengadukan Ketua KPU Hasyim Asy’ari berserta anggota KPU Mochammad Afifuddin dan Parsadaan Harahap.
-
Mengapa DPR RI minta pelaku dihukum berat? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4).
Peneliti Indonesia Budget Center Roy Salam mencurigai adanya kerja sama antara DPR dengan kementerian tertentu di balik usulan ini. Dia khawatir, kasus suap Anggota DPR dari fraksi PDI-P, Damayanti terkait dana aspirasi akan terulang lagi.
Dengan demikian, dia berharap agar dana aspirasi ini bisa dibatalkan. "Di RAPBN 2017 ada anggaran untuk dana aspirasi, apakah ini kerja sama antara DPR dengan kementerian-kementerian terkait," imbuhnya. (mdk/bim)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Komisi X DPR RI menggelar rapat kerja dengan Mendikbudristek RI pada Rabu (6/5).
Baca Selengkapnya
Rieke Diah Pitaloka alias Oneng tajam menyoroti adanya dugaan investasi fiktif pada PT Taspen sebesar Rp1 Triliun
Baca Selengkapnya
Irwan mengatakan uang untuk Komisi I DPR itu diserahkan melalui seorang yang bernama Nistra.
Baca Selengkapnya
"Mba Puan sebagai Ketua DPR tidak pernah menutup mata dengan apapun enggak pernah," Adian Napitupulu
Baca Selengkapnya
Menurutnya, ancaman tersebut semakin serius dan berpotensi mengganggu integritas dan keadilan dalam proses pemilu, terutama menjelang Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Dia menolak keras adanya rencana penambahan program pensiun
Baca Selengkapnya
Ketua DPR RI sekaligus DPP PDIP Puan Maharani memberikan perkembangan soal hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 di DPR RI.
Baca Selengkapnya
MKD akan menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap anggota DPR yang melakukan pelanggaran hukum.
Baca Selengkapnya
omarudin menjelaskan, kasus pemecatan terjadi tak hanya kepada mereka berdua. Akan tetapi, terjadi pula di berbagai wilayah kabupaten/kota.
Baca Selengkapnya
Ledia meminta klarifikasi kepada pejabat anak buah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Baca Selengkapnya
Rieke Diah Pitaloka, menyoroti soal kasus dugaan korupsi pengelolaan dana sawit oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)
Baca Selengkapnya
Rieke 'Oneng' emosi saat pertanyakan modal awal Tapera senilai Rp2,5 triliun di rapat paripurna.
Baca Selengkapnya