Reaksi pemerintah soal utang Rp 3.706 T, tertawa hingga warisan 98

Merdeka.com - Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah pusat per Juni 2017 mencapai Rp 3.706,52 triliun. Angka ini lebih besar atau naik Rp 34,19 triliun dibanding bulan sebelumnya atau Mei 2017 sebesar Rp 3.672,33 triliun.

Berdasarkan laman resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, porsi utang tersebut terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Rp 2.979,5 triliun atau 80,4 persen dan pinjaman Rp 727,02 triliun atau 19,6 persen.

Secara keseluruhan, penambahan utang netto pada periode Januari-Juni 2017 adalah sebesar Rp 191,06 triliun, yang berasal dari penerbitan SBN Rp 198,89 triliun dan pelunasan pinjaman Rp 7,83 triliun.

"Tambahan pembiayaan utang ini dimanfaatkan untuk belanja produktif di bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, transfer ke daerah dan dana desa, serta belanja sosial," kata Sri Mulyani di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Kamis (27/7).

Sementara itu, pembayaran kewajiban utang pada Juni 2017 mencapai Rp 26,89 triliun, yang terdiri dari pembayaran pokok utang yang jatuh tempo Rp 18,91 triliun dan pembayaran bunga utang Rp 7,98 triliun.

Sedangkan, indikator risiko utang pada bulan Juni 2017 menunjukkan rasio utang dengan tingkat bunga mengambang (variable rate) mencapai 11,2 persen dari total utang.

Meski utang tumbuh Rp 34,19 triliun dalam sebulan menjadi mencapai Rp 3.706,52 triliun, pemerintah Jokowi memandang ini hal biasa. Bahkan, jumlah utang ribuan triliun ini merupakan warisan krisis 1998.

Berikut tanggapan pemerintah soal utang ribuan triliun:

Khawatir tapi tak boleh takut terhadap utang

Menteri Keuangan, Sri Mulyani tak masalah jika masyarakat khawatir dan peduli terhadap jumlah utang Indonesia. 

"Kamu harus khawatir terhadap utang," ungkapnya dalam Acara Supermentor ke-20 yang bertajuk 'Indonesia’s Great Prosperity Ahead: Will It Happen? Win It Be Yours?' di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Selasa (25/7) malam.

Namun, kekhawatiran tersebut bukan berarti Indonesia harus takut untuk berutang. Sebaliknya kekhawatiran tersebut mesti menjadi motivasi untuk mengelola keuangan dengan penuh tanggung jawab.

"Seperti saya cemas terhadap anak saya, tapi tidak membuat saya nggak bisa tidur nggak bisa makan, kemudian malah sakit. Kita peduli karena itu kita bertanggung jawab," kata dia.

"Risiko kita harus dapat kita kelola. Kita tidak bisa tidak melakukan apa-apa karena kita takut sama risiko. Itu bukan cara kita jalani hidup ini," tambahnya.

Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa kebijakan utang yang diambil indonesia dilakukan dengan penuh perhitungan dan untuk kepentingan bangsa. "Tugas saya adalah mengumpulkan uang, kalau kurang saya kumpulkan lagi. Kalau masih kurang, kita butuh harus pinjam, tapi bukan untuk partying, untuk investasi dan buat ekonomi jalan," katanya.

Meski utang numpuk, RI tetap sandang layak investasi

Media sosial akhir-akhir ini tengah ramai membicarakan tentang utang pemerintah yang hingga Juni 2017 mencapai Rp 3.706,52 triliun. Jumlah ini dinilai sangat tinggi dan menimbulkan anggapan negatif di masyarakat.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong hanya tertawa menanggapi masalah ini. Menurutnya, tuduhan tersebut tidak sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini.

"Kita diserang dituduh punya utang tinggi, saya justru senang. Terlihat betul konyolnya. Karena kita baru mendapat rating investment grade, tapi langsung dituduh punya utang besar. Jadi kelihatan sekali konyolnya," ujar Thomas di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Kamis (27/7).

Menurutnya, naiknya rating yang diberikan oleh Standard and Poor's menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Indonesia dalam keadaan yang baik, sehingga aman bagi pelaku usaha untuk berinvestasi di Indonesia.

"Di saat yang kejam mengkritik kita memuji, malah ada yang bilang utang kita tinggi. Ini seperti orang baru menang dapat piala marathon, kita malah dikritik," imbuhnya.

Dengan demikian, Thomas meminta masyarakat bisa lebih kritis menilai suatu isu, salah satunya dengan memahami kegunaan dari utang pemerintah tersebut. Dia menjelaskan, utang tersebut hanya digunakan untuk belanja produktif di bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, transfer ke daerah dan dana desa, serta belanja sosial.

Selain itu, dia menilai, pengelolaan utang yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, juga sudah baik. Sehingga masyarakat tidak perlu takut pemerintah tidak mampu membayar utang yang ada.

"Seluruh hidup saya di swasta di sektor keuangan, saya melihat fungsi pengelolaan utang pemerintah saat ini semakin bagus, canggih, dan modern," katanya.

Utang adalah pilihan dan strategi pemerintah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan utang merupakan hal yang sangat kompleks. Di mana, utang merupakan responsibility choice dan strategi agar keuangan negara tetap stabil namun seluruh kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi.

"Apakah pemerintah bisa tidak tanpa utang? yang harus diketahui, utang itu responsibility choice, ini soal strategi," kata Sri Mulyani di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Kamis (27/7).

Dia mencontohkan, jika pemerintah harus menentukan anggaran negara tanpa utang, maka harus ada anggaran yang dipotong. Namun, pemotongan tersebut tentunya juga harus memiliki strategi agar tidak mengganggu keseimbangan anggaran.

"Apakah gaji harus saya potong? Biaya pendidikan harus saya potong? Biaya kesehatan harus saya potong? Apakah biaya untuk rakyat miskin harus saya potong?" imbuhnya.

"Kami juga menyusun APBN lalu didiskusikan ke DPR, tinggal DPR menyuarakan hati rakyat. Tapi komisi ini minta tambahan dana untuk pertahanan, komisi ini minta tambahan untuk pendidikan, komisi ini minta tambaha untuk kesejahteraan petani. Kalau komisi 1-11 nambah trus siapa yang turun?"

Menurutnya, pemerintah bisa mengurangi jumlah utang negara dengan mengoptimalkan pendapatan, salah satunya pendapatan perpajakan. Namun, saat dirinya ingin menaikkan pajak, maka banyak pihak yang merasa keberatan jika pajak dinaikkan. "Itu lah masalahnya, tapi (utang) itu pilihan."

Utang RI warisan krisis 1998

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta agar masyarakat tidak terlalu membesar-besarkan masalah utang pemerintah. Sebab, utang pemerintah yang membengkak tidak hanya terjadi pada pemerintahan Jokowi-JK, melainkan sudah dari pemerintahan sebelumnya.

"Jangan karena naik utang kemudian dianggap sudah masalah-masalah besar," kata Darmin di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (1/8).

Dia menambahkan, utang pemerintah yang membengkak saat ini merupakan imbas dari krisis ekonomi tahun 1998. Di mana pada waktu pembalikan dana uang asing BI dan pemerintah tidak punya statistik yang lengkap dari utang luar negeri.

Sehingga, Bank Indonesia (BI) harus melakukan intervensi besar-besar. Sebab, nilai tukar Rupiah anjlok dari yang dipatok pemerintah di angka tertentu.

"Utang banyak loh bukan pemerintahan ini saja yang bikin utang, dari dulu sudah ada utang itu ya," imbuhnya.

Darmin menegaskan, utang pemerintah saat ini adalah untuk menggerakkan ekonomi, tak hanya untuk pembangunan infrastruktur namun juga untuk kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

"Kita pemerintah tidak hanya fokusnya infrastruktur walaupun pemerintah memang cukup mengutamakan infrastruktur. Kenapa? karena memang itu (infrastruktur) yang paling tertinggal di kita. Soal utang ya kita tidak bikin apa-apa juga kita harus bayar," pungkasnya. (mdk/idr)