Realisasi proyek e-KTP terganggu hambat upaya inklusi keuangan RI

Merdeka.com - Pemerintah optimis dapat meningkatkan indeks inklusi keuangan masyarakat mencapai 75 persen di tahun 2019. Hal tersebut sesuai dengan target yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan salah satu penghambat Indonesia sulit mewujudkan inklusi keuangan adalah ketersediaan data. Darmin mengatakan data tersebut sebenarnya sangat mudah diakses melalui e-KTP.

"Saya ingin mengingatkan data biometrik. Tentu (pembicara) yang lain silakan kaitkan dengan yang lain. Biometrik adanya di mana? di e-KTP," ujar Darmin di Kantornya, Jakarta, Rabu (14/2).

Darmin juga menyinggung mengenai permasalahan kasus e-KTP yang ramai dibicarakan beberapa waktu belakangan. Menurutnya, hal tersebut tidak boleh menjadi alasan ketidakterhimpunan data masyarakat.

"Walaupun sudah heboh urusan e-KTP, e-KTP mengcover 97 persen penduduk. Kalau itu tidak digunakan, tidak ada mengupdate itu akan benar-benar menjadi percuma," jelasnya.

Mantan Gubernur Bank Indonesia tersebut menambahkan, selain ketersediaan data melalui e-KTP, pembuatan platform sederhana juga diperlukan. Di mana, nantinya platform tersebut dapat diakses ketika membutuhkan informasi layanan keuangan.

"Jangan-jangan kita butuh pengumpul, jangan-jangan kita butuh platform sederhana yang bisa di akses Masyarakat. Seperti kalau dia panen cabai, panen beras kalau dia butuh data bisa cari," tandasnya.