Reformasi Pajak Jadi Kunci Optimalisasi Pendapatan Negara
Merdeka.com - Pemerintah tengah berusaha mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai komponen yang memberikan kontribusi paling besar dalam pendapatan negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun terus melakukan reformasi perpajakan untuk mencapai hal tersebut.
Anggota Pemeriksa Pajak Madya DJP, Harry Budi Artono, mengatakan untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak diperlukan institut perpajakan yang kuat, kredibel dan akuntabel.
"Jadi di tengah kondisi seperti ini apa yang akan dilakukan Ditjen Pajak yaitu dengan terus melakukan reformasi perpajakan," kata Harry dalam webinar Hukum Bisnis - Pajak dan Masyarakat pada Selasa (31/8).
-
Apa itu Pajak Progresif? Sementara itu, pajak progresif adalah biaya yang harus dibayarkan jika seseorang memiliki lebih dari satu kendaraan, dimana total pajak akan bertambah seiring dengan jumlah kendaraan yang semakin banyak.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Kenapa pajak penting? Karena peranannya, pajak banyak diberlakukan di berbagai negara, tak hanya di Indonesia.
-
Apa rencana Prabowo untuk meningkatkan pendapatan negara? Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berencana akan membuat lembaga khusus bernama Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk memaksimalkan pendapatan negara.
-
Bagaimana caranya mendapatkan potongan pajak? Kendaraan yang terdaftar di wilayah hukum Polda Jabar akan mendapatkan diskon 10 persen untuk pembayaran pajak tahunan mereka, dengan syarat-syarat tertentu yang berlaku, sepert e-KTP untuk nama pribadi, STNK dan SKKP asli (tidak digambar), dan pembayaran melalui Qris, virtual account, atau EDC Direct Debit (GPN).
-
Apa manfaat utama dari BRImo untuk pajak? BRImo menawarkan kemudahan pembayaran pajak dengan lebih instan.
Beberapa pilar reformasi untuk optimalisasi pajak mencakup dari sisi organisasi dengan membentuk struktur yang ideal atau best fit. Selain itu juga memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) profesional yang kompeten, kredibel dan berintegritas, serta menggunakan teknologi informasi berbasis data agar bisa memiliki sistem informasi yang reliabel dan andal.
"Selain itu juga proses bisnis yang sederhana tidak berbelit-belit dan tidak menyusahkan Wajib Pajak (WP) atau masyarakat umum lainnya. Kita juga mengeluarkan peraturan-peraturan yang berkepastian hukum, sehingga semakin baik ke depan karena hukum harus adil dan jelas," tuturnya.
DJP juga akan memperkuat sarana dan prasarana, serta sinergi dengan pihak lain untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.
DJP juga akan terus melakukan edukasi mulai dari level Sekolah Dasar hingga perguruan tinggi. Edukasi dilakukan secara langsung seperti melalui penyuluhan, sosialisasi, imbauan, dan konsultasi, serta secara tidak langsung melalui media cetak, media elektronik dan media sosial.
"Ditjen Pajak menginginkan WP masa depan yang punya visi, diharapkan masyarakat sadar pajak. Jadi inklusi kesadaran pajak dalam kurikulum pendidikan juga diperlukan," kata Harry.
Dia menekankan bahwa pentingnya penerimaan pajak bagi keuangan negara dengan kontribusi sebesar 82,84 persen dari total pendapatan negara dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.
Namun total pendapatan masih rendah daripada belanja negara. Sehingga dinilai sangat penting untuk bisa meningkatkan penerimaan pajak. "Ini menggambarkan betapa pentingnya pajak bagi negara kita. Karena hasil uang pajak akan dikembalikan ke masyarakat untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur," jelasnya.
Reporter: Andina Librianty
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pendapatan negara di 2024 ditargetkan capai Rp2.781,3 triliun, di mana penerimaan perpajakan ditargetkan capai Rp2.307,9 triliun.
Baca SelengkapnyaGanjar menjelaskan strateginya untuk meningkatkan rasio pendapatan pajak.
Baca SelengkapnyaLatar belakang pengembangan Core Tax Administration System adalah kebutuhan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.
Baca SelengkapnyaSaid menyampaikan, pemerintah dan DPR telah menyepakati target PNBP tahun depan sebesar Rp513,63 triliun.
Baca SelengkapnyaPemerintahan Jokowi menargetkan pendapatan negara di 2024 mencapai Rp2.781,3 triliun. Angka ini terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.307,9 triliun.
Baca SelengkapnyaPemerintah berencana menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen di tahun 2025.
Baca SelengkapnyaSelain meningkatkan pemungutan dan penerimaan pajak, penguatan penegakan hukum dengan lebih konkret juga dapat mengurangi potensi kebocoran.
Baca SelengkapnyaPLN meraih penghargaan kategori Grup Pembayar Pajak Terbesar dari Direktorat Jenderal Pajak.
Baca Selengkapnya"Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun," Kata Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaDasco juga mengonfirmasikan jika setoran pajak tahun 2025 telah menghitung kenaikan PPN sebesar 12 persen.
Baca SelengkapnyaTarget tersebut akan dicapai melalui optimalisasi investasi dan perpajakan.
Baca SelengkapnyaAngka ini sudah mencapai 60,42 persen dari target penerimaan Rp10,11 triliun.
Baca Selengkapnya