Reformasi struktural APBN perlu dilakukan agar RI keluar dari jeratan utang

Merdeka.com - Belakangan ini, isu soal utang pemerintah yang terus meningkat mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Menjelang tahun politik ini, utang menjadi komoditas yang ramai diperbincangkan.

Utang pemerintah memang meningkat signifikan dalam tiga tahun terakhir, sayangnya pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan di kisaran 5 persen-6 persen. Utang pemerintah melonjak dari Rp 3.165,13 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp 3.466,96 triliun hingga akhir 2017. Per akhir Februari 2018, utang pemerintah sudah mencapai Rp 4.034,8 triliun.

Chairman, Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED), Farouk Abdullah Alwyni mengingatkan pemerintah untuk berani melakukan reformasi struktural postur APBN. Ini perlu dilakukan agar belanja rutin pemerintah tidak mengandalkan utang luar negeri yang bungannya sangat besar.

Farouk mengatakan, dalam jangka panjang utang yang terus membengkak akan menggerogoti keuangan negara. "Memang, utang luar negeri Indonesia dalam waktu yang lama telah menjadi bagian dari APBN kita, karena pendapatan utama negara selain pajak adalah dari utang ini. Utang bisa dikatakan sebagai penolong untuk menutupi kebutuhan belanja pengeluaran pemerintah," katanya di Jakarta, Minggu (15/4).

Farouk menjelaskan, utang pemerintah meningkat seiring kebutuhan belanja rutin. Sayangnya utang tidak begitu berdampak terhadap belanja modal, yang notabennya penting untuk pembangunan infrastruktur. Pengeluaran yang terus meningkat ini (belanja rutin) terutama pada belanja pegawai, belanja barang, dan pembayaran kewajiban utang, plus dana transfer daerah. "Esensinya, untuk membayar gaji pegawai pun sekarang ini juga dari utang," ungkapnya.

Jumah belanja pegawai diperkirakan sebesar Rp 366 triliun pada tahun ini atau naik 28 persen sejak 2014. Sementara di posisi kedua adalah belanja barang sebesar Rp 340 triliun atau naik 58 persen sejak 2014. Pada 2014, alokasi biaya pegawai mencapai 20,25 persen dari total APBN. Angka ini meningkat pada 2015 menjadi 23,76 persen, dan 2016 sebesar 26,44 persen dari tota APBN. Masuk 2017, alokasi belanja pegawai turun tipis ke angka 26,25 persen.

Sedangkan pos anggaran infrastruktur yang masuk dalam kategori modal, berada di urutan ketiga, yakni sebesar Rp 204 triliun atau naik 36 persen sejak 2014. Ini-pun dengan dana transfer ke daerah yang meningkat sangat besar, dari Rp 573,7 triliun tahun 2015 meningkat menjadi Rp 766,2 triliun pada tahun 2018. Celakanya, dana transfer ke daerah ini esensinya juga habis untuk membiayai belaja rutin ketimbang belanja modal atau infrastruktur. Di samping itu alokasi untuk belanja sosial juga tidak signifikan kenaikannya dan dana subsidi di luar subsidi energi malah menciut.

Menurut Farouk, reformasi APBN bisa ditempuh dengan beberapa pendekatan. Pertama, tentunya utang harus dikurangi secara bertahap. Alternatif untuk menambal utang tersebut bisa dengan mengoptimalkan setoran pendapatan dari BUMN.

Dalam RAPBN 2018, pemerintah menetapkan target penerimaan negara atas laba BUMN atau dividen Rp 43,7 triliun. Angka tersebut meningkat 11 persen target 2017 sebesar Rp 41 triliun. Target itu berasal dari 26 BUMN yang sudah go public (Tbk) sebesar Rp 23,14 triliun, lalu dari 81 BUMN non Tbk sebesar Rp 19,5 triliun, lalu 18 BUMN di mana pemerintah menjadi pemegang saham minoritas Rp 112 miliar, dan 5 BUMN yang berada di bawah Kementerian Keuangan Rp 906 miliar.

Kedua, mengurangi pengeluaran belanja pegawai dan barang. Meski sulit, Farouk mengatakan, belanja pegawai bisa efisien kalau jumlah aparatur sipil negara (ASN) dipangkas, yang tentunya akan berdampak juga terhadap penurunan belanja barang. Pemerintah sempat mengeluarkan kebijakan moratorium penerimaan ASN, namun langkah ini pun tidak efektif. Selain mengurangi jumlah secara bertahap, kualitas ASN jangan diabaikan. Mindset ASN sebagai pelayan publik harus tertanam agar produktivitas kinerja terhadap pelayanan publik membaik.

"Hanya pemborosan anggaran saja kalau mental ASN (dan juga level Pemda) masih malas dan korup, sedangkan kesejahteraan terus diperhatikan lewat kenaikan gaji dan tunjangan setiap tahun," kritik Farouk.

Dia mengingatkan, kondisi ini akan berbahaya dan memantik kesenjangan sosial. Sebab yang menangguk kemakmuran cuma segelintir elite-elite pemerintahan dari pusat hingga daerah, sedangkan rakyat kebanyakan serba susah dan kelaparan.

Ketiga, mengefektifkan pemungutan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Bagaimanapun, pemungutan pajak juga tetap perlu memperhatikan dampaknya terhadap daya beli masyarakat biasa dan investasi bisnis. Di sini prioritisasi pengejaran pajak harus efektif. Pengejaran pajak yang agresif terhadap masyarakat umum hanya buang-buang energi tapi hasilnya tak signifikan.

Untuk itu, Ditjen Pajak dengan kapasitas SDM yang terbatas itu harus mengefektifkan sumberdaya yang ada dengan mengejar wajib pajak kakap bukannya kelas UKM dan masyarakat biasa dengan penghasilan yang minim.

"Orang-orang sangat kaya dan kaya di Indonesia (top 1 persen yg menguasai 50 persen kekayaan negara) dari mulai konglomerat, para pejabat kaya, para artis kaya, pejabat BUMN, dan yang semacamnya itu yang harus dikejar, hal ini juga terkait dengan upaya untuk mengurangi ketimpangan ekonomi," tutup Farouk.