Follow
Reformasi Struktural Lewat UU Cipta Kerja Dorong Investasi dan Ekspor Saat Pandemi
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah saat ini tengah melakukan reformasi struktural melalui Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Di mana aturan-aturan turunannya di dalam UU Cipta Kerja bertujuan untuk memperbaiki pondasi ekonomi Indonesia.
"Apabila kita mampu melakukan reformasi struktural maka pertumbuhan ekonomi akan lebih didorong oleh investasi dan ekspor," ujarnya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2021, Selasa (4/5).
Menurutnya, kedua sektor tersebut merupakan suatu pertumbuhan yang lebih sehat dibandingkan apabila hanya tergantung kepada konsumsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
-
Bagaimana proses revisi UU Kementerian Negara dilakukan? Ada sembilan fraksi partai politik DPR yang menyetujui Revisi UU Kementerian Negara diproses ke tahan selanjutnya.
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dilakukan? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Bagaimana Menko Perekonomian ingin memperkuat kerja sama ekonomi? "Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Apa saja isi poin penting dalam RUU Kementerian Negara? Salah satu poin penting dalam RUU itu adalah perubahan Pasal 15. Dengan perubahan pasal itu, presiden nantinya bisa menentukan jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara, tidak dibatasi hanya 34 kementerian seperti ketentuan dalam undang-undang yang belum diubah.
-
Bagaimana Kemenkeu RI dibentuk? Bermula dari Departement of Financien Departemen ini dibentuk di masa pemerintahan Hindia Belanda, dengan alasan keadaan ekonomi yang memprihatinkan kala itu.
"Oleh karena itu kalau reform berhasil di mana investasi meningkat ekspor meningkat daya saing meningkatkan produktivitas membaik maka kita akan melihat komposisi agregat demand akan diberikan lebih banyak berasal dari investasi dan ekspor," jelasnya.
Selanjutnya
Sebelumnya, Bendahara Negara itu menyampaikan tanpa reformasi struktural pertumbuhan investasi dan ekspor hanya sekitar 5,4 persen dan 5,2 persen saja. Padahal dengan dukungan reformasi struktural, pertumbuhan investasi bisa mencapai 7 persen sedangkan ekspor bisa di atas 6 persen.
"Tahun 2023-2024 dan seterusnya, dengan adanya reformasi maka akselerasi dari pertumbuhan investasi diharapkan akan mencapai titik atas 7 persen. Demikian juga ekspor dan ini akan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi kita di atas enam persen," ungkapnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pemerintah perlu menetapkan berbagai kebijakan guna memajukan perekonomian Indonesia.
Baca Selengkapnya
Salah satunya dengan keliling menyerap aspirasi dari berbagai pihak
Baca Selengkapnya
Partai Golkar menilai Airlangga Hartarto berhasil sebagai Menko Perekonomian.
Baca Selengkapnya
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan oleh suatu negara.
Baca Selengkapnya
Dimas Oky Nugroho, mengatakan, UU Cipta Kerja saat ini sedang dalam tahap perbaikan
Baca Selengkapnya
UU Cipta Kerja hadir untuk mempermudah peraturan aktifitas investasi
Baca Selengkapnya
Syarat ini harus berjalan optimal sehingga ekonomi Indonesia bisa meroket
Baca Selengkapnya
Restrukturisasi anggaran itu menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini yang perlu diselesaikan dalam waktu singkat.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani mengungkapkan keputusan tersebut didasarkan pada arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Baca Selengkapnya
Berdasarkan dinamika politik dunia, saat ini terdapat sejumlah persoalan yang bisa menyebabkan Indonesia mengalami disrupsi suplai.
Baca Selengkapnya
Kemudahan berusaha menjadi spirit dalam UU Cipta Kerja
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani mengakui, saat ini, masih terdapat kesenjangan infrastruktur di antara wilayah Indonesia.
Baca Selengkapnya