Regsosek Bisa Hemat Anggaran Pengumpulan Data Hingga 64 Persen
Merdeka.com - Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Oktoriadi mengatakan, pengumpulan data oleh berbagai kementerian dan lembaga bisa mencapai Rp12,1 triliun dalam setahun.
Namun, dengan Registrasi Sosial dan Ekonomi (Regsosek) maka pemerintah bisa menghemat anggaran negara untuk pengumpulan data hingga 64 persen, dengan hasil berupa data dengan tingkat kesamaan mulai dari 51-85 persen.
"Kalau kita hitung dan hilangkan keidentikan tadi, kita bisa mengefisienkan lebih dari 64 persen," katanya dalam Bincang-Bincang Regsosek yang dipantau di Jakarta, dikutip Antara, Senin (10/10).
-
Apa yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset dengan estimasi nilai yang terselamatkan mencapai ± Rp643,9 triliun.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Apa yang dibiayai oleh APBN untuk Kalimantan Timur? Subsidi Angkutan Udara Penumpang untuk penerbangan perintis ke wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) selama ini dibiayai oleh APBN melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
-
Apa target Kementerian ATR/BPN di tahun 2024? 'Saya minta kepada seluruh jajaran untuk lebih spartan lagi dalam mencapai target Kementerian di antaranya saya harap di tahun 2024 ini kita harus mewujudkan 100 Kota/Kabupaten Lengkap di seluruh Indonesia. Realisasi penyelesaian program PTSL harus benar-benar dijaga kualitas dan kuantitas supaya tidak ada yang namanya residu,' ucapnya.
-
Dimana sumber APBN berasal? Pemasukan dalam APBN berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, penerimaan negara bukan pajak, pendapatan dari perusahaan negara, hibah dan bantuan luar negeri, serta sumber pendapatan lainnya.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
Dengan Regsosek, setiap kementerian dan lembaga hanya perlu melakukan pengumpulan data yang spesifik dan berbeda dari data yang telah terkumpul dan dimutakhirkan dalam Regsosek sehingga hanya dibutuhkan anggaran sekitar Rp4,32 triliun per tahun.
"Jadi masing-masing kementerian dan lembaga hanya perlu mengumpulkan data yang menjadi tugas pokok dan fungsi dia. Kalau Regsosek sudah membuat data terkumpul, mereka tidak perlu mengumpulkan data yang sama, tapi data di luar itu saja," katanya.
Regsosek diharapkan bisa memenuhi data yang dibutuhkan oleh kementerian dan lembaga pemerintah pusat yang memiliki program yang sama, termasuk penanganan kemiskinan. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu lagi memberikan anggaran kepada kementerian atau lembaga yang hendak melakukan pengambilan data yang telah disediakan oleh Program Regsosek.
"Jadi pengumpulan data cukup diwakili oleh Regsosek. Semua data terkait program pengentasan kemiskinan, misalnya, diharapkan dapat dipenuhi oleh data Regsosek," ucapnya.
Adapun anggaran baru akan diberikan oleh kementerian atau lembaga di pusat dan daerah yang akan mengumpulkan data yang belum tersedia melalui Program Regsosek.
"Kalau kementerian dan lembaga hendak mengambil data di luar data Regsosek yang dikumpulkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik), baru kementerian dan lembaga diberi dana. Kalau sudah ada di Regsosek tidak boleh lagi diambil data yang sama," ucapnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dari pagu anggaran Rp6,55 triliun yang baru terealisasi baru Rp3,53 triliun.
Baca SelengkapnyaSepanjang tahun 2020 hingga 2024 ada Rp78,68 triliun uang negara yang diselamatkan.
Baca SelengkapnyaAngka ini mencapai 70 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan di dalam APBN.
Baca SelengkapnyaPenyaluran bansos yang dilakukan oleh Kementerian Sosial mencapai Rp37,4 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta KPM.
Baca SelengkapnyaAnggaran sebesar Rp2 triliun digunakan realisasi klaster non infrastruktur yaitu untuk perencanaan, koordinasi, penyiapan pemindahan, promosi, publikasi dll.
Baca SelengkapnyaAngka tunggakan ini meningkat dibanding jumlah piutang di tahun sebelumnya sebsar Rp25,04 triliun yang tersebar di 62 kementerian lembaga.
Baca SelengkapnyaKementerian Keuangan (Kemenkeu) membelanjakan anggaran Rp700 miliar untuk Pusat Data Nasional (PDN) yang disalurkan melalui Kemenkominfo
Baca SelengkapnyaKontribusi penyelematan uang negara tersebut berasal dari tiga kategori. Pertama, efisiensi belanja negara yang belum keluar/penghematan sebesar Rp15,56 T.
Baca SelengkapnyaAda kecendurungan penurunan signifikan dalam izin penggunaan PNBP.
Baca SelengkapnyaKementerian Sosial paling besar distribusi anggaran Bansos.
Baca SelengkapnyaRosan menyebut, investasi hingga Juni 2024 mencapai Rp5.931 triliun dan di akhir 2024 berpotensi mencapai Rp6.360 triliun.
Baca SelengkapnyaPemanfaatan APBN untuk IKN diperuntukan bangun Istana Presiden, hingga rumah susun ASN.
Baca Selengkapnya