Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Regsosek Bisa Hemat Anggaran Pengumpulan Data Hingga 64 Persen

Regsosek Bisa Hemat Anggaran Pengumpulan Data Hingga 64 Persen Staf Ahli Bidang Pemerataan Kewilayahan Kementerian PPN Oktoriadi. ©2022 Merdeka.com

Merdeka.com - Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Oktoriadi mengatakan, pengumpulan data oleh berbagai kementerian dan lembaga bisa mencapai Rp12,1 triliun dalam setahun.

Namun, dengan Registrasi Sosial dan Ekonomi (Regsosek) maka pemerintah bisa menghemat anggaran negara untuk pengumpulan data hingga 64 persen, dengan hasil berupa data dengan tingkat kesamaan mulai dari 51-85 persen.

"Kalau kita hitung dan hilangkan keidentikan tadi, kita bisa mengefisienkan lebih dari 64 persen," katanya dalam Bincang-Bincang Regsosek yang dipantau di Jakarta, dikutip Antara, Senin (10/10).

Dengan Regsosek, setiap kementerian dan lembaga hanya perlu melakukan pengumpulan data yang spesifik dan berbeda dari data yang telah terkumpul dan dimutakhirkan dalam Regsosek sehingga hanya dibutuhkan anggaran sekitar Rp4,32 triliun per tahun.

"Jadi masing-masing kementerian dan lembaga hanya perlu mengumpulkan data yang menjadi tugas pokok dan fungsi dia. Kalau Regsosek sudah membuat data terkumpul, mereka tidak perlu mengumpulkan data yang sama, tapi data di luar itu saja," katanya.

Regsosek diharapkan bisa memenuhi data yang dibutuhkan oleh kementerian dan lembaga pemerintah pusat yang memiliki program yang sama, termasuk penanganan kemiskinan. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu lagi memberikan anggaran kepada kementerian atau lembaga yang hendak melakukan pengambilan data yang telah disediakan oleh Program Regsosek.

"Jadi pengumpulan data cukup diwakili oleh Regsosek. Semua data terkait program pengentasan kemiskinan, misalnya, diharapkan dapat dipenuhi oleh data Regsosek," ucapnya.

Adapun anggaran baru akan diberikan oleh kementerian atau lembaga di pusat dan daerah yang akan mengumpulkan data yang belum tersedia melalui Program Regsosek.

"Kalau kementerian dan lembaga hendak mengambil data di luar data Regsosek yang dikumpulkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik), baru kementerian dan lembaga diberi dana. Kalau sudah ada di Regsosek tidak boleh lagi diambil data yang sama," ucapnya.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sudah Bulan Agustus, Penyerapan Anggaran di KKP Baru Rp3,5 Triliun
Sudah Bulan Agustus, Penyerapan Anggaran di KKP Baru Rp3,5 Triliun

Dari pagu anggaran Rp6,55 triliun yang baru terealisasi baru Rp3,53 triliun.

Baca Selengkapnya
BPKP Lapor ke Jokowi Sudah Selamatkan Uang Negara Rp78,68 Triliun
BPKP Lapor ke Jokowi Sudah Selamatkan Uang Negara Rp78,68 Triliun

Sepanjang tahun 2020 hingga 2024 ada Rp78,68 triliun uang negara yang diselamatkan.

Baca Selengkapnya
Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp1.572,2 Triliun, Dipakai untuk Pemilu, Bangun IKN hingga Bansos
Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp1.572,2 Triliun, Dipakai untuk Pemilu, Bangun IKN hingga Bansos

Angka ini mencapai 70 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan di dalam APBN.

Baca Selengkapnya
Penyaluran Bansos Habiskan Anggaran Negara Rp70 Triliun Hingga 31 Mei 2024
Penyaluran Bansos Habiskan Anggaran Negara Rp70 Triliun Hingga 31 Mei 2024

Penyaluran bansos yang dilakukan oleh Kementerian Sosial mencapai Rp37,4 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta KPM.

Baca Selengkapnya
Dana APBN Terpakai untuk Pembangunan Ibu Kota Nusantara Baru Rp4,8 Triliun dari Target Rp39,8 Triliun
Dana APBN Terpakai untuk Pembangunan Ibu Kota Nusantara Baru Rp4,8 Triliun dari Target Rp39,8 Triliun

Anggaran sebesar Rp2 triliun digunakan realisasi klaster non infrastruktur yaitu untuk perencanaan, koordinasi, penyiapan pemindahan, promosi, publikasi dll.

Baca Selengkapnya
63 Kementerian Lembaga Masih Nunggak PNBP Hingga Rp27,64 Triliun
63 Kementerian Lembaga Masih Nunggak PNBP Hingga Rp27,64 Triliun

Angka tunggakan ini meningkat dibanding jumlah piutang di tahun sebelumnya sebsar Rp25,04 triliun yang tersebar di 62 kementerian lembaga.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Blak-Blakan Sri Mulyani Kominfo Pakai Rp700 Miliar buat PDN Sebelum Dibobol Hacker
VIDEO: Blak-Blakan Sri Mulyani Kominfo Pakai Rp700 Miliar buat PDN Sebelum Dibobol Hacker

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membelanjakan anggaran Rp700 miliar untuk Pusat Data Nasional (PDN) yang disalurkan melalui Kemenkominfo

Baca Selengkapnya
BPKP Selamatkan Uang Negara Rp67,09 Triliun dari Pemborosan di 2023, Ada dari Proyek PSN
BPKP Selamatkan Uang Negara Rp67,09 Triliun dari Pemborosan di 2023, Ada dari Proyek PSN

Kontribusi penyelematan uang negara tersebut berasal dari tiga kategori. Pertama, efisiensi belanja negara yang belum keluar/penghematan sebesar Rp15,56 T.

Baca Selengkapnya
Menkominfo Usulkan Optimalisasi PNBP
Menkominfo Usulkan Optimalisasi PNBP

Ada kecendurungan penurunan signifikan dalam izin penggunaan PNBP.

Baca Selengkapnya
Dana Bansos Habiskan Anggaran Negara Rp55,5 Triliun
Dana Bansos Habiskan Anggaran Negara Rp55,5 Triliun

Kementerian Sosial paling besar distribusi anggaran Bansos.

Baca Selengkapnya
Kementerian Investasi/BKPM Gelar Anugerah Layanan Investasi 2024, Ini Pesan Rosan Roeslani
Kementerian Investasi/BKPM Gelar Anugerah Layanan Investasi 2024, Ini Pesan Rosan Roeslani

Rosan menyebut, investasi hingga Juni 2024 mencapai Rp5.931 triliun dan di akhir 2024 berpotensi mencapai Rp6.360 triliun.

Baca Selengkapnya
Per Agustus, Pembangunan IKN Sudah Habiskan APBN Rp18,9 Triliun
Per Agustus, Pembangunan IKN Sudah Habiskan APBN Rp18,9 Triliun

Pemanfaatan APBN untuk IKN diperuntukan bangun Istana Presiden, hingga rumah susun ASN.

Baca Selengkapnya