Follow
Regulasi buat produk kayu RI kalah saing dari Malaysia dan Vietnam
Merdeka.com - Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (AMKRI) menilai masalah regulasi Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) menjadi salah satu faktor penyebab lemahnya daya saing Indonesia di bidang mebel dan kerajinan. Beberapa regulasi dinilai menghambat target ekspor yang diincar sebesar USD 5 miliar dari produk mebel dan kerajinan Indonesia.
"Kita seakan akan terbelenggu di dalam negeri sendiri, karena sebenarnya negara tujuan ekspor kita tidak ada persyaratan SVLK," ungkap Ketua AMKRI, Rudi Halim, di Jakarta, Senin (5/10).
Sekretaris Jenderal AMKRI, Abdul Sobur, mengungkapkan target ekspor Indonesia masih kalah dengan Vietnam yang sudah mencapai USD 7 miliar.
-
Bagaimana Kemendag mendorong ekspor produk Tanah Air? 'Pemerintah pusat akan terus mendorong ekspor produk Tanah Air ke luar negeri seperti ini. Inikan hasil komunikasi kerja antara produsen dalam hal ini WKI dengan Pak Susanto Lee (Direktur Distributor Kara Marketing Malaysia) dengan atase kami Pak Deden di Malaysia, yang terus bekerja untuk mencarikan pasar di Malaysia, dan kami akan berniat merambah ke pasar Brunei, Vietnam, dan beberapa negara ASEAN lainnya,' ucap Didi Sumedi.
-
Apa yang ditekankan Wapres Ma'ruf Amin di acara Merdeka Ekspor? Wapres Ma’aruf Amin menyebut kegiatan ekspor ini diharapkan dapat meningkatkan upaya hilirisasi di bidang pertanian.
-
Kenapa Kemenkumham mendukung penggunaan produk dalam negeri? Tujuannya adalah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung daya saing industri di tanah air.
-
Kenapa Presiden Jokowi mengutamakan produk dalam negeri? Menurut Hendi, Presiden Jokowi sudah memberikan arahan agar belanja Kementerian, Lembaga dan Pemda mengutamakan Produk Dalam Negeri yakni sebesar 95 persen. Selain itu belanja Kementerian, Lembaga dan Pemda sebanyak 40 persen wajib untuk mengutamakan UMKK.
-
Bagaimana Kemenkumham mendukung produk dalam negeri? “Dalam kegiatan ini kami menyediakan layanan host berupa Layanan Paspor Merdeka, Pameran “Kemudian coaching clinic bidang Kekayaan Intelektual (KI), Administrasi Hukum Umum (AHU), dan Hak Asasi Manusia (HAM),“ imbuhnya lagi.
-
Apa yang terjadi di Indonesia? Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan dalam sepekan ke depan hampir seluruh wilayah di Indonesia akan dilanda suhu panas.
"Dulu 10 tahun yang lalu kita bersaing dengan China sekarang jangan bicara China lagi karena kita sudah tertinggal sangat jauh. Kita bahkan berada di bawah Vietnam dan Malaysia" ujar Sobur.
Berdasarkan data dari AMKRI, target ekspor Vietnam mencapai USD 7 milliar dan Malaysia USD 2,4 milliar. Sedangkan, tahun lalu target Indonesia hanya mencapai USD 1,9 milliar.
"Mencapai target segitu saja kita sangat sulit sekali apalagi jika ditambah adanya peraturan SVLK bagi sektor hilir" jelas Abdul Sobur.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Tembakau sebagai ekosistem yang memiliki jutaan nasib.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi meminta pasar dalam negeri tidak di kuasai oleh produk mebel impor.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyebut, produk mebel RI ada di peringkat 17. Sementara Vietnam ada di posisi 2 dan Malaysia 12.
Baca SelengkapnyaAturan tersebut dinilai diskriminatif bagi para pelaku usaha dan pemangku kepentingan.
Baca Selengkapnya
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan UU tersebut sangatlah diskriminatif dan merugikan bagi perdagangan komoditas di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Dengan murahnya barang impor itu, banyak pelanggan beralih. Alhasil, semakin banyak produk impor yang masuk ke Indonesia berdasarkan pada permintaan tadi.
Baca Selengkapnya
Guna melihat peluang tersebut, Temmy mengatakan, jejaring UMKM Malaysia di sektor pendidikan sempat membuat pameran di Indonesia beberapa bulan yang lalu.
Baca Selengkapnya
Sejatinya Indonesia sendiri merupakan negara produsen tembakau, berbeda dengan negara lain sebagai konsumen tembakau yang memberlakukan kebijakan FCTC.
Baca Selengkapnya
Tutum menilai aturan ini akan menimbulkan kerancuan saat pembelian produk tembakau dan akan menimbulkan berbagai faktor lain.
Baca Selengkapnya
Draft aturan tersebut dinilai bertujuan menyeragamkan kemasan produk tembakau dan rokok elektronik, serta melarang pencantuman logo ataupun merek produk.
Baca Selengkapnya
Jokowi teringat masa lalu jika hadir di kegiatan permebelan.
Baca Selengkapnya
Penerapan aturan mengenai kemasan polos atau tanpa merek berpotensi untuk menurunkan industri rokok dalam negeri.
Baca Selengkapnya