Regulasi perlindungan nelayan tinggal tunggu DPR ketuk palu

Merdeka.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Komisi IV DPR-RI telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Itu artinya draf itu tinggal menunggu sidang paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

Menteri KKP Susi Pudjiastuti mengatakan, tanpa regulasi tersebut pemerintah tak bisa maksimal memberikan berbagai perlindungan pada nelayan dan profesi sejenisnya.

Semisal, pembebasan pungutan untuk nelayan kecil.

"Seminggu menjadi menteri, saya langsung memberi surat edaran kepada pemerinrah daerah untuk melarang pungutan apapun," ujarnya, Jakarta, Kamis (3/3).

Selain itu, regulasi tersebut juga mewajikan pemerintah memberikan asuransi kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan petani garam.

Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja menambahkan pemerintah telah menganggarkan dana sebanyak Rp 250 miliar untuk premi asuransi nelayan. Rencananya, tahap pertama, pemerintah akan membayarkan premi kepada 1 juta nelayan kecil di seluruh Indonesia dengan kapasitas tangkapan di bawah 10 gross ton (GT).

"Kami persiapkan pilot project pertama untuk satu juta nelayan, anggarannya kami siapkan Rp 250 miliar, jadi jika ada nelayan meninggal karena kecelakaan di laut atau meninggal karena sakit maka ada suatu angka yang diberikan kepada ahliwarisnya," jelas dia.

Untuk penyalurannya, KKP bakal melibatkan perusahaan negara.

"Sedangkan nelayan-nelayan yang akan kami bayarkan mereka yang sudah teridentifikasi dengan kartu nelayan."