Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Relaksasi ekspor konsentrat beri jalan kuras kekayaan alam Indonesia

Relaksasi ekspor konsentrat beri jalan kuras kekayaan alam Indonesia

Merdeka.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) meminta Presiden Joko Widodo untuk menghentikan rencana revisi peraturan pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang diusulkan oleh pelaksana tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Panjaitan. Melalui revisi beleid tersebut, Luhut berniat akan membuka kembali ekspor tambang mentah atau konsentrat, ore bauksit, nikel hingga tahun 2021 mendatang.

Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan WALHI, Khalisah Khalid mengatakan, rencana revisi tersebut bertentangan dengan komitmen Presiden Jokowi yang menginginkan hasil alam dioptimalkan dan diolah dalam negeri. Menurutnya, kebijakan ini hanya menguntungkan perusahaan tambang dan menunjukkan ketergantungan negara pada ekonomi semu.

"Organisasi masyarakat sipil menilai kebijakan ini hanya akan menguntungkan korporasi dan terus melayani industri pertambangan yang menguras kekayaan alam, penghancuran lingkungan hidup dan mengancam keselamatan warga. Kami melihat ada konflik kepentingan yang kuat di antara pejabat publik yang mengusulkan revisi PP No 1 tahun 2014," ujarnya di kantor WALHI, Jakarta, Selasa (11/10).

Di lain hal, penerbitan Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 11 tahun 2014 yang memberikan toleransi pelonggaran ekspor melalui presentase progres pembangunan smelter dinilai tidak adil. Ditambah lagi, pemerintah menerbitkan Permen ESDM No 5 tahun 2016 yang menghapus ketentuan syarat progres pembangunan smelter untuk mendapatkan perpanjangan ekspor mineral.

"Rangkaian kebijakan pelonggaran tersebut menjadikan PT Freeport Indonesia mendapatkan kuota ekspor 4,55 juta ton konsentrat. Freeport memproduksi 1.016 juta ton tembaga dan 1,663 ‎juta troys on emas dan dengan total uang mencapai USD 256 miliar atau Rp 3.328 triliun setara dua kali APBN Indonesia," tuturnya.

"Untuk itu kami meminta pemerintah secepatnya menghentikan rencana revisi tersebut agar tidak menguntungkan Freeport dan menimbulkan kecemburuan terhadap perusahaan tambang lain," pungkasnya.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Konglomerat Indonesia Ramai-Ramai Terjun ke Bisnis Smelter, Apa Untung dan Ruginya?
Konglomerat Indonesia Ramai-Ramai Terjun ke Bisnis Smelter, Apa Untung dan Ruginya?

Program hilirisasi ini merupakan kebijakan strategis jangka panjang yang pemerintah Indonesia telah lakukan.

Baca Selengkapnya
FOTO: Aksi Masyarakat Pesisir Geruduk Kantor KKP Tolak Ekspor Pasir Laut
FOTO: Aksi Masyarakat Pesisir Geruduk Kantor KKP Tolak Ekspor Pasir Laut

Mereka memprotes kebijakan Presiden Jokowi yang kembali membuka keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun dilarang.

Baca Selengkapnya
Dilema Industri Tambang: Beri Kontribusi ke Pertumbuhan Ekonomi, tapi Sebabkan Kerusakan Lingkungan
Dilema Industri Tambang: Beri Kontribusi ke Pertumbuhan Ekonomi, tapi Sebabkan Kerusakan Lingkungan

Leonard lantas meminta pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka peka terhadap situasi tersebut.

Baca Selengkapnya
Ekspor Pasir Laut Hanya Untungkan Pengusaha, Negara Cuma Dapat Rp74 Miliar
Ekspor Pasir Laut Hanya Untungkan Pengusaha, Negara Cuma Dapat Rp74 Miliar

Kebijakan ekspor pasir laut berdampak kecil terhadap penerimaan negara. Sebaliknya, kebijakan ini justru lebih banyak menguntungkan para pengusaha.

Baca Selengkapnya
Kejagung Kejar Tersangka Korporasi Kasus Korupsi Komoditas Timah
Kejagung Kejar Tersangka Korporasi Kasus Korupsi Komoditas Timah

ejauh ini sudah melakukan berbagai penyitaan terhadap aset perusahaan berupa 53 unit ekskavator, lima smelter, dan dua unit bulldozer.

Baca Selengkapnya
Jokowi Soal Hilirisasi Tambang: Pahit di Awal, Manis di Akhir
Jokowi Soal Hilirisasi Tambang: Pahit di Awal, Manis di Akhir

Pasalnya, dengan kebijakan ini otomatis kegiatan ekspor hasil tambang akan dihentikan.

Baca Selengkapnya
Indonesia Mampu Pimpin Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dunia, Ini Syaratnya
Indonesia Mampu Pimpin Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dunia, Ini Syaratnya

Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang positif dalam pembangunan dan pengoperasian fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral dalam beberapa tahun terakhir.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tegaskan Bukan Ekspor Pasir Laut yang Dibuka, Tapi Sedimen
Jokowi Tegaskan Bukan Ekspor Pasir Laut yang Dibuka, Tapi Sedimen

Jokowi menyebut pemerintah bukan membuka ekspor pasir laut, namun sedimen yang berwujud pasir.

Baca Selengkapnya
Kejagung Kejar Tersangka Korporasi Kasus Korupsi Komoditas Timah
Kejagung Kejar Tersangka Korporasi Kasus Korupsi Komoditas Timah

ejauh ini sudah melakukan berbagai penyitaan terhadap aset perusahaan berupa 53 unit ekskavator, lima smelter, dan dua unit bulldozer.

Baca Selengkapnya
Terbaru, Ini Daftar Ormas Agama Terima dan Tolak Izin Kelola Tambang dari Pemerintah
Terbaru, Ini Daftar Ormas Agama Terima dan Tolak Izin Kelola Tambang dari Pemerintah

Saat ini, tercatat ada sejumlah ormas agama yang sudah menyatakan bersedia menerima izin kelola tambang.

Baca Selengkapnya
10 Tahun Memimpin, Jokowi Klaim Sukses Bangun Banyak Smelter, Ambil Alih Freeport hingga Blok Rokan
10 Tahun Memimpin, Jokowi Klaim Sukses Bangun Banyak Smelter, Ambil Alih Freeport hingga Blok Rokan

Jokowi beberkan kesuksesan kebijakannya di bidang energi seperti ambil alih Freepot hingga bangun smelter di Tanah Air.

Baca Selengkapnya