Renegosiasi Freeport harus libatkan masyarakat adat Papua

Merdeka.com - Peraih Yap Thiam Hien Award 2009, Pastor Jhon Jongga meminta pemerintah dan PT Freeport Indonesia harus melibatkan masyarakat adat pemilik hak ulayat dalam renegosiasi kontrak karya.

"Freeport harus memikirkan bagaimana memberdayakan, mempercepat pembangunan dan ketertinggalan SDM masyarakat adat dengan melibatkan mereka dalam renegosiasi kontrak karya," kata Pastor Jhon seperti dilansir Antara, Kamis (31/7).

Dia mengatakan perusahaan yang beroperasi di Papua, harus bisa memberikan keuntungan bagi masyarakat adat, karena lewat pengerukan SDA, telah menghasilkan keuntungan berlipat pada perusahaan.

"Freeport di Timika atau BP di Bintuni, atau perusahaan lain di Papua. Bukan saja dikontrol, tapi memberi hak kepada para pemilik ulayat karena selama ini tidak diberi tempat dalam perundingan, MoU, atau kontrak," katanya.

Ketua Yayasan Teratai Hati Papua menegaskan, perusahaan tambang tersebut, bekerja dalam wilayah adat atau tanah di pemilik hak ulayat. Tetapi, kontrak dilakukan di luar wilayah papua.

"Kontrak Freeport harus dipikirkan ulang, harus melibatkan masyarakat adat, masyarakat pemilik hak ulayat menjadi pemilik modal bersama," katanya.

Dia mendesak Freeport, membangun smelter di Papua karena dengan begitu bisa menyerap ribuan tenaga kerja dan memberikan PAD bagi Provinsi Papua.

"Termasuk membuka kantor cabang utama disini. Freeport harus mendidik anak-anak pemilik ulayat menjadi orang pintar, tujuh suku di Mimikan seperti Amugme dan Kamoro menjadi mitra kerja Freeport," katanya. (mdk/arr)