Reshuffle kabinet, 5 menteri ekonomi ini diusulkan diganti

Merdeka.com - Lembaga survei Poltracking menyatakan sebanyak 48,5 persen masyarakat tak puas terhadap performa pemerintahan Jokowi-JK. Itu lebih tinggi ketimbang publik merasa tak puas dengan kinerja pemerintahan saat ini, sebesar 44 persen.

Tingkat kekecewaan publik tertinggi terletak di bidang ekonomi, yaitu mencapai 52,2 persen. Pemicunya, ketidakstabilan harga kebutuhan pokok dan minimnya lapangan kerja.

Perombakan kabinet diyakini menjadi cara praktis memperbaiki tingkat kepuasan publik tersebut. Benar saja, sebanyak 41,8 persen masyarakat setuju dengan wacana perombakan Kabinet Kerja.

Poltracking melakukan survei terhadap 1.200 responden memiliki hak pilih pada 23-31 Maret 2015. Margin error survei 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Terkait perombakan kabinet, kemarin, Labor Institute Indonesia (LBI) mengusulkan sejumlah nama menteri harus diganti Jokowi. Analis Ekonomi dan Politik LBI Andy William Sinaga mencatat banyak Menteri di kabinet Jokowi tidak profesional dan mutlak untuk segera diganti.

Berikut adalah sejumlah menteri dinilai LBI perlu diganti Jokowi:

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri

Dia dianggap tidak cakap dalam mengatur tata laksana dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Belum ada langkah untuk  mencegah hukuman mati bagi TKI di Arab Saudi.

Hanif Dhakiri juga dinilai belum menjalankan program 'Tri Layak', yang pernah diusung  Jokowi ketika kampanye presiden di depan para buruh. Yaitu hidup layah, upah layak, dan kerja layak.

"Selain itu konflik hubungan industrial di Indonesia ini grafiknya masih cukup tinggi, seperti anti serikat buruh, konflik pengupahan, dan sistem kerja alih daya/outsourcing," kata Andy,

Menteri ESDM Sudirman Said

Labor Institute Indonesia menyesalkan langkah Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, pernah mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Perpu Minerba) . Hal ini dinilai salah kaprah lantaran bertentangan dengan UU Minerba yang berpihak kepada rakyat.

Di mana perusahaan tambang diwajibkan membangun smelter yang diyakini bisa membantu penciptaan lapangan kerja di Indonesia.

Selain itu, Menteri ESDM juga tidak mampu menjelaskan kepada masyarakat tentang penaikan harga Bahan bakar Minyak (BBM) terjadi berulang kali.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan

Labor Institute Indonesia menilai Jonan tidak cakap dan tidak profesional ketika menangani kasus Lion Air. Jonan terkesan kurang tegas terhadap maskapai milik salah seorang anggota dewan pertimbangan presiden (Wantimpres) RI.

Menteri BUMN Rini Soemarno

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, terkesan melakukan politisasi di perusahaan pelat merah. Dia mengangkat politisi sebagai komisaris di BUMN Papan atas.

Selain itu tidak ada terobosan yang dilakukan oleh Menteri Rini terhadap pengembangan BUMN.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman

Dia dinilai telah melakukan kesalahan soal pembagian traktor di Ponorogo, Jawa Timur, bulan lalu. Para petani sempat menuding pemerintah menarik kembali traktor seharusnya dibagikan.

Belakangan, Amran menjelaskan bahwa sebanyak 3 ribu traktor terlihat saat penyerahan simbolis Jokowi untuk seluruh petani Jawa Timur. Sementara, petani Ponorogo kebagian 207 traktor.