Resmi kerja sama, Kejaksaan akan kawal proyek pembangunan infrastruktur

Merdeka.com - Kejaksaan Agung RI menandatangani nota kesepakatan kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, serta Kementerian BUMN. Kerja sama ini untuk mewujudkan sinergitas di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terutama terkait pembangunan infrastruktur.

Salah satu poin dari kesepakatan ini adalah TP4 (Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan) Kejagung akan turut mendampingi pengerjaan proyek infrastruktur yang ada dalam tanggung jawab ketiga Kementerian ini.

Nota kesepakatan ini juga diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi pelaksanaan kerja sama antara satuan kerja ketiga kementerian tersebut yang ada di seluruh Indonesia dengan TP4D setempat.

"Dengan nota kesepahaman ini, ada sebuah payung hukum kerja sama kami akan segera, kebanjiran pendamping dan kami punya 10.000 jaksa," ungkap Jaksa Agung HM Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (1/3).

"Khusus untuk proyek strategis akan dihandle oleh Kejaksaan Agung. Di semua tahapan, sesuai dengan permintaan pendampingan. Diharapkan penyimpanan yang bisa terjadi bisa kita eliminir," sambungnya.

TP4 merupakan paradigma baru pemberantasan korupsi yang menekankan pada pendekatan pencegahan. "Tenang, tidak ada kegaduhan. Kalau sudah ada (pendampingan), tapi tetap ada tindakan merugikan negara kita akan tindak, itu pilihan terakhir," tegasnya.

Kesepakatan ini akan berlaku selama 3 tahun sejak ditandatangani. "3 tahun, akan diperpanjang sesuai dengan kebutuhan," ujarnya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimulyono menegaskan bahwa kehadiran TP4 ini akan sangat membantu pengawasan dan pendampingan proyek infrastruktur. Sebelumnya, kata Basuki, pihaknya sudah bekerja sama dengan TP4 ini.

"Ini sangat kami butuhkan. Selama ini kami sudah sangat dibantu. Misalnya pembangunan GBK itu dengan TP4D DKI, ada juga proyek bendungan (TP4) terlibat. Ini kebijakan dari Presiden, dari penegak hukum untuk membantu," kata dia.

Sementara itu Menteri BUMN Rini Soemarno juga mengakui bahwa kehadiran tim dari pendamping dari Kejaksaan akan sangat membantu pengerjaan proyek. "Kami di BUMN sangat mendukung. Kami sebetulnya banyak sudah kerja bersama seperti pembebasan lahan, di runway 3, bandara, port. Bagaimana selesai secara finansial dan aturan hukum. Dengan preventif, kami harap dapat sesuai dengan nilai proyek yang sudah ditentukan," tandasnya.

Untuk diketahui, sejak tahun 2016 hingga tahun 2017, nilai kegiatan yang didampingi TP4 meningkat hingga delapan kali lipat dari Rp 109,64 triliun menjadi Rp 977,08 triliun.

Selain pendampingan di dalam negeri, pada akhir tahun 2017 TP4 juga memperoleh kepercayaan melakukan pendampingan terhadap Pembangunan Gedung Pelayanan Satu Atap (One Stop Service) sebesar 6 Juta Real Arab Saudi atau senilai Rp 37.000.000.000, (tiga puluh tujuh milyar rupiah) pada KJRI Jeddah di ‎Arab Saudi.