Resmikan Proyek Hilirisasi Batubara, Jokowi Singgung Subsidi LPG Capai Rp 70 T

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menghadiri groundbreaking proyek Hilirisasi Batubara menjadi Dimetil Eter (DME) di Kawasan Industri Tanjung Enim, Muara Enim, Sumatera Selatan, Senin (24/1). Proyek tersebut sebagai salah satu upaya Indonesia dalam menekan ketergantungan LPG impor.

"Saya sudah berkali-kali menyampaikan mengenai hilirisasi, industrialisasi, pentingnya mengurangi impor, ini sudah 6 tahun yang lalu saya perintah. Tetapi Alhamdulillah hari ini meskipun dalam jangka yang panjang belum bisa dimulai, Alhamdulillah hari ini bisa kita mulai groundbreaking proyek hilirisasi batubara menjadi DME," ujarnya.

Presiden Jokowi mengatakan, impor LPG Indonesia sangat besar yaitu sekitar Rp80 triliun dari total kebutuhan Rp100 triliun. Angka ini pun mendapat subsidi dari pemerintah agar terjangkau bagi masyarakat.

"Itu pun juga harus disubsidi untuk sampai ke masyarakat karena harganya juga sudah sangat tinggi sekali. Subsidinya antara Rp60 hingga Rp70 triliun," katanya.

Presiden Jokowi menjelaskan, kondisi tersebut harus diubah. Sebab, Indonesia memiliki bahan baku yang cukup besar. Apabila Indonesia mampu mengolah batu bara tersebut, maka lapangan kerja akan terbuka luas.

"Pertanyaan saya apakah ini mau kita teruskan? Impor terus yang untung negara lain, yang terbuka lapangan pekerjaan juga di negara lain. Padahal kita memiliki bahan bakunya kita memiliki raw materialnya yaitu batubara yang dirubah menjadi DME hampir mirip dengan LPG tadi," paparnya.

Dia pun menambahkan, hampir tidak ada perbedaan signifikan antara penggunaan DME dan LPG. Harapannya dengan subsitusi ini maka subsidi dari APBN untuk LPG bisa berkurang Rp7 triliun.

"Saya sudah melihat bagaimana api kalau yang dari DME untuk memasak dan api yang dari LPG kalau untuk memasak. Sama saja. kalau ini dilakukan yang ini saja, di Bukit Asam ini yang bekerjasama dengan Pertamina dan air produk ini nanti bisa sudah berproduksi, bisa mengurangi subsidi dari APBN itu Rp 7 triliun kurang lebih," tandasnya.

Menteri Erick: Batubara pada 2060 Sudah Tidak Terpakai Lagi

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mendorong, batubara dapat diolah menjadi gas. Ini untuk membantu memenuhi kebutuhan energi gas saat ini.

"Indonesia kaya akan batubara. Ini harus diolah atau digasifikasi sehingga batubara ini kalau bisa menjadi Dimethyl Ether (DME) pengganti LPG. Di mana saat ini harga LPG mengalami kenaikan," ujar Menteri Erick seperti dikutip dari Antara saat menyampaikan pidato kunci di Universitas Muhammadiyah Malang, seperti dipantau secara daring dari Jakarta, Sabtu (15/1).

Kendati demikian, menurut Menteri BUMN, hal tersebut tidak bisa langsung diubah. Indonesia membutuhkan waktu, investasi serta teknologi. Namun hal itu harus dimulai dari sekarang.

"Karena kenapa? Batubara pada tahun 2060 sudah tidak terpakai lagi untuk listrik. Karena kita akan memproduksi listrik dari energi baru terbarukan seperti matahari, tenaga panas bumi, air, angin. Mumpung batubaranya masih bisa dipakai maka kita lakukan gasifikasi untuk gas," kata Menteri Erick.

Sebelumnya, Menteri Erick mengungkapkan proyek gasifikasi batubara dapat memangkas impor LPG sekaligus meningkatkan perekonomian nasional. Gasifikasi batubara memiliki nilai tambah langsung pada perekonomian nasional secara makro. Akan menghemat neraca perdagangan, mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG, dan menghemat cadangan devisa.

Pertamina sendiri telah melakukan penandatanganan amandemen kerja sama dalam proyek gasifikasi batubara (DME Coal), Selasa (11/5).

Perjanjian ini sekaligus menjadi kesepakatan Processing Service Agreement (PSA) atas proses gasifikasi batu bara yang menjadi salah satu program pemerintah untuk meningkatkan ketahanan energi nasional.

Menteri BUMN Erick Thohir menyambut baik kerja sama ini. Dia menilai gasifikasi batu bara merupakan salah satu wujud meningkatkan perekonomian nasional secara umum. Selain memaksimalkan potensi yang dimiliki, proyek ini juga akan menghilangkan ketergantungan terhadap proyek impor.