Respon Sri Mulyani Soal Dana Pengurangan Risiko Bencana Alam
Merdeka.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengusulkan agar pemerintah merealisasikan rencana induk atau masterplan pengurangan risiko bencana tsunami. Diharapkan, dapat menguatkan sistem peringatan dini bencana alam sehingga dapat menekan jumlah korban ketika bencana terjadi.
Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rencana tersebut tentu akan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Sedangkan terkait alokasi anggaran untuk rencana induk tersebut, pihaknya akan mengikuti apa yang menjadi kesepakatan dalam hasil koordinasi tersebut.
"Kalau mengenai masalah penanganan bencana itu semua dikoordinasikan. Nanti kita akan ikuti apa yang menjadi koordinasi dari penanganan keseluruhan bencana," kata Sri Mulyani, di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (2/1).
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Apa yang dilakukan Sri Mulyani dan Retno setelah rapat internal? “Saya dan @retno_marsudi seperti dua anak sekolah bandel ya…“ Sri Mulyani
-
Kenapa Kapolri meminta ASDP untuk berkoordinasi dengan BMKG? Selain itu, pihaknya mengimbau kepada ASDP dan lintas sektoral terkait lainnya untuk aktif berkoordinasi dengan pihak BMKG agar mengantisipasi fenomena cuaca yang sewaktu-waktu bisa berubah.'Sehingga terhadap kontijensi plan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan semua harus siap. Termasuk kesiapan dari peralatan untuk keselamatan penumpang selama di kapal,' ujar Sigit.
-
Apa yang diungkapkan Sri Mulyani tentang bukber Kabinet Jokowi? Sangat terbatas, tidak semua menteri hadir termasuk dari PDIP, PKB dan NasDem.
-
Apa yang dibahas dalam rapat koordinasi? Selain melakukan peninjauan langsung, rangkaian kunjungan di Kalimantan Timur juga melibatkan rapat koordinasi yang membahas rencana Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) agar tepat sasaran.
-
Apa rencana Prabowo terkait kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
Diketahui, Kepala Pusat Data Indivasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, bahwa Indonesia harus memiliki rencana jangka panjang sekaligus program tentang deteksi dini bencana tsunami.
Sejatinya, kata Sutopo, program peringatan dini tsunami pernah dilakukan di tahun 2012. Sayangnya program tersebut terhenti karena kurang dana.
"Oleh karena itu untuk tsunami perlu melanjutkan program peringatan. Masterplan yang dulu pernah dilakukan tahun 2012 kemudian berhenti karena tidak ada dukungan dana. Demikian juga kita perlu masterplan penanganan banjir, erupsi, longsor," paparnya dalam konferensi pers, di Kantor BNPB, Selasa (25/12).
Berkaca pada kejadian tsunami terakhir, di Selat Sunda, Sutopo mengamini tidak ada peringatan dini akan datangnya tsunami. Hal itu dikarenakan Indonesia tidak memiliki alat deteksi tsunami yang diakibatkan dari longsor bawah laut dan erupsi gunung berapi.
"Tidak ada peringatan dini tsunami karena memang kita, Indonesia, tidak memiliki sistem peringatan dini tsunami yang dibangkitkan oleh longsoran bawah laut dan erupsi gunung api sehingga proses yang terjadi tiba-tiba. Tidak ada evakuasi, masyarakat tidak ada kesempatan untuk evakuasi. Yang terjadi di Selat Sunda tidak ada (peringatan dini) karena kita tidak memiliki sistem," ujar dia.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Restrukturisasi anggaran itu menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini yang perlu diselesaikan dalam waktu singkat.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani kembali akan menjadi Menteri Keuangan di kabinet Prabowo.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani memastikan anggaran itu juga disalurkan melalui kementerian/lembaga maupun non kementerian/lembaga
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengaku senang dan akan sangat terbuka untuk bersinergi dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaPenyusunan APBN 2025 telah dilakukan melalui konsultasi langsung dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaDalam perumusan R-APBN 2025, saat ini tengah dibahas bersama dengan Badan Anggaran DPR RI. Topiknya adalah pembicataan pendahuluan penyusunan R-APBN 2025.
Baca SelengkapnyaPrabowo akan fokus pada pengelolaan penerimaan negara, termasuk pajak, bea cukai, serta optimalisasi belanja negara.
Baca SelengkapnyaPemerintah perlu menyampaikan roadmap perkeretaapian Indonesia tentang kebutuhan transportasi penduduk.
Baca SelengkapnyaMenurut Sri Mulyani, hal ini perlu diberitahukan agar masyarakat mengetahuinya.
Baca SelengkapnyaMelalui BAS, Pemerintah pusat dan Daerah bisa mengkonsolidasikan program nasional seperti, program di sektor ketahanan pangan, hingga program ketahanan energi.
Baca SelengkapnyaSri selalu menjadi pendengar yang baik jika kementerian dan lembaga (K/L) meminta anggaran.
Baca Selengkapnya