Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Respon Sri Mulyani Soal Dana Pengurangan Risiko Bencana Alam

Respon Sri Mulyani Soal Dana Pengurangan Risiko Bencana Alam Sri Mulyani. ©Instagram Sri Mulyani

Merdeka.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengusulkan agar pemerintah merealisasikan rencana induk atau masterplan pengurangan risiko bencana tsunami. Diharapkan, dapat menguatkan sistem peringatan dini bencana alam sehingga dapat menekan jumlah korban ketika bencana terjadi.

Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rencana tersebut tentu akan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Sedangkan terkait alokasi anggaran untuk rencana induk tersebut, pihaknya akan mengikuti apa yang menjadi kesepakatan dalam hasil koordinasi tersebut.

"Kalau mengenai masalah penanganan bencana itu semua dikoordinasikan. Nanti kita akan ikuti apa yang menjadi koordinasi dari penanganan keseluruhan bencana," kata Sri Mulyani, di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (2/1).

Orang lain juga bertanya?

Diketahui, Kepala Pusat Data Indivasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, bahwa Indonesia harus memiliki rencana jangka panjang sekaligus program tentang deteksi dini bencana tsunami.

Sejatinya, kata Sutopo, program peringatan dini tsunami pernah dilakukan di tahun 2012. Sayangnya program tersebut terhenti karena kurang dana.

"Oleh karena itu untuk tsunami perlu melanjutkan program peringatan. Masterplan yang dulu pernah dilakukan tahun 2012 kemudian berhenti karena tidak ada dukungan dana. Demikian juga kita perlu masterplan penanganan banjir, erupsi, longsor," paparnya dalam konferensi pers, di Kantor BNPB, Selasa (25/12).

Berkaca pada kejadian tsunami terakhir, di Selat Sunda, Sutopo mengamini tidak ada peringatan dini akan datangnya tsunami. Hal itu dikarenakan Indonesia tidak memiliki alat deteksi tsunami yang diakibatkan dari longsor bawah laut dan erupsi gunung berapi.

"Tidak ada peringatan dini tsunami karena memang kita, Indonesia, tidak memiliki sistem peringatan dini tsunami yang dibangkitkan oleh longsoran bawah laut dan erupsi gunung api sehingga proses yang terjadi tiba-tiba. Tidak ada evakuasi, masyarakat tidak ada kesempatan untuk evakuasi. Yang terjadi di Selat Sunda tidak ada (peringatan dini) karena kita tidak memiliki sistem," ujar dia.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sri Mulyani Rombak Rencana Anggaran untuk Akomodasi Kementerian dan Lembaga Baru
Sri Mulyani Rombak Rencana Anggaran untuk Akomodasi Kementerian dan Lembaga Baru

Restrukturisasi anggaran itu menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini yang perlu diselesaikan dalam waktu singkat.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Diminta Prabowo Kembali Jadi Menteri Keuangan
Sri Mulyani Diminta Prabowo Kembali Jadi Menteri Keuangan

Sri Mulyani kembali akan menjadi Menteri Keuangan di kabinet Prabowo.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Heboh Dana Perlinsos Rp496,8 T saat Pilpres, Ini Kata Menkeu Sri Mulyani
VIDEO: Heboh Dana Perlinsos Rp496,8 T saat Pilpres, Ini Kata Menkeu Sri Mulyani

Sri Mulyani memastikan anggaran itu juga disalurkan melalui kementerian/lembaga maupun non kementerian/lembaga

Baca Selengkapnya
Restu Jokowi di Balik Pertemuan Sri Mulyani dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran
Restu Jokowi di Balik Pertemuan Sri Mulyani dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran

Sri Mulyani mengaku senang dan akan sangat terbuka untuk bersinergi dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Beri Sinyal Bakal Ada Perubahan APBN 2025
Sri Mulyani Beri Sinyal Bakal Ada Perubahan APBN 2025

Penyusunan APBN 2025 telah dilakukan melalui konsultasi langsung dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Arahan Presiden Jokowi ke Kemenkeu: Masukkan Semua Visi-Misi Prabowo-Gibran ke RAPBN 2025
Arahan Presiden Jokowi ke Kemenkeu: Masukkan Semua Visi-Misi Prabowo-Gibran ke RAPBN 2025

Dalam perumusan R-APBN 2025, saat ini tengah dibahas bersama dengan Badan Anggaran DPR RI. Topiknya adalah pembicataan pendahuluan penyusunan R-APBN 2025.

Baca Selengkapnya
Sinyal Kuat Kembali Jadi Menkeu, Sri Mulyani Sebut Tak Ada Kementerian Penerimaan Negara
Sinyal Kuat Kembali Jadi Menkeu, Sri Mulyani Sebut Tak Ada Kementerian Penerimaan Negara

Prabowo akan fokus pada pengelolaan penerimaan negara, termasuk pajak, bea cukai, serta optimalisasi belanja negara.

Baca Selengkapnya
KAI Dapat Suntikan Modal Rp2 Triliun tapi DPR Minta Ini
KAI Dapat Suntikan Modal Rp2 Triliun tapi DPR Minta Ini

Pemerintah perlu menyampaikan roadmap perkeretaapian Indonesia tentang kebutuhan transportasi penduduk.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Bela Bea Cukai di Kasus Tertahannya 26.000 Kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak
Sri Mulyani Bela Bea Cukai di Kasus Tertahannya 26.000 Kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak

Menurut Sri Mulyani, hal ini perlu diberitahukan agar masyarakat mengetahuinya.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Curhat, Sering Ditanya DPR Soal Data Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron
Sri Mulyani Curhat, Sering Ditanya DPR Soal Data Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Melalui BAS, Pemerintah pusat dan Daerah bisa mengkonsolidasikan program nasional seperti, program di sektor ketahanan pangan, hingga program ketahanan energi.

Baca Selengkapnya
Tak Terima Disebut Bendahara Negara yang Pelit, Sri Mulyani Beri Penjelasan Begini
Tak Terima Disebut Bendahara Negara yang Pelit, Sri Mulyani Beri Penjelasan Begini

Sri selalu menjadi pendengar yang baik jika kementerian dan lembaga (K/L) meminta anggaran.

Baca Selengkapnya