Respons Menko Airlangga Soal Usul Anggaran Stimulus Corona Rp1.600 T

Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah tidak bisa tergesa-gesa menggelontorkan dana untuk penanganan wabah virus corona. Sebab, ada banyak mekanisme yang perlu ditempuh sebelum akhirnya mencairkan dana yang bakal digunakan dalam penanganan dampak pandemi Covid-19.

"Pemerintah menyelesaikan persoalan tidak dengan terburu-buru tetapi dengan mekanisme yang ada," kata Menko Airlangga di Jakarta, Sabtu (11/4).

Hal ini diungkapkan Menko Airlangga lantaran adanya usulan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Perkasa Roeslani. Dia mengusulkan pemerintah memberikan stimulus dalam mengatasi pandemi Covid-19 ini senilai Rp1.600 triliun.

Sebab, jumlah stimulus yang akan diberikan pemerintah saat ini belum efektif untuk membantu masyarakat. Terlebih saat ini ada sekitar 93 juta orang tergolong masyarakat miskin dan rentan miskin. Belum lagi jumlah pekerja di sektor informal yang mendominasi.

Menko Airlangga menegaskan, dari usulan stimulus Rp 450 triliun sejauh ini, sudah membuat defisit anggaran hingga 5,7 persen. Jika jumlah stimulus ditambah, akan memperlebar persentase defisit anggaran.

Dalam Perppu 1/2020 telah ditetapkan pada 3 tahun pertama pandemi defisit anggaran dibuka hingga 5 persen. Hanya, pada tahun keempat dan kelima defisit anggaran harus kembali di angka 3 persen. "Jadi tentu kebutuhannya sesuai dengan yang diminta situasi," kata Menko Airlangga mengakhiri.

Kadin Minta Stimulus Corona Rp 1.600 Triliun

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menyarankan agar pemerintah untuk menambah jumlah stimulus dari saat ini totalnya sebesar Rp405 triliun menjadi Rp1.600 triliun untuk memitigasi dan menangani dampak Virus Corona baru atau COVID-19.

Rosan menilai bahwa stimulus yang telah dikeluarkan pemerintah masih belum ideal, terutama jika melihat masih ada 93 juta masyarakat miskin dan rentan miskin, serta pengusaha kecil dan pekerja informal lainnya yang belum mencakup bantuan.

"Kami melihat bahwa kebutuhannya sebesar Rp1.500 triliun sampai Rp1.600 triliun. Untuk social safety net saja Rp600 triliun karena pekerja kita lebih banyak sektor informalnya, daripada sektor formalnya, termasuk masyarakat miskin dan rentan miskin ada 93 juta orang," kata Rosan seperti dikutip dari Antara, Jumat (10/4).

Ada pun rincian dari total stimulus sebesar Rp1.600 triliun yang disarankan Kadin yakni untuk program jaring pengaman sosial sebesar Rp600 triliun, dana kesehatan Rp400 triliun, dana finansial perbankan sebesar Rp500 triliun sampai Rp600 triliun.

Saat ini pemerintah melalui Kementerian Sosial baru mengalokasikan dana untuk program jaring pengaman sosial sebesar Rp110 triliun dari total anggaran yang dikeluarkan Rp405 triliun untuk penanganan dampak COVID-19.

Dari stimulus sebesar Rp1.600 triliun tersebut, Kadin menyarankan porsi sebesar Rp500 triliun sampai Rp600 triliun diberikan sebagai relaksasi terhadap perbankan agar bisa memberikan keringanan kepada pelaku usaha kecil dan menengah.

"Ini bisa memberi nafas kepada perusahaan dan mencegah PHK yang lebih besar. Walaupun ada perusahaan yang sudah dibantu, tetapi karena berhenti total, seperti perhotelan, tidak mengakibatkan mereka menjadi kredit macet," kata dia.

Menurut Rosan, idealnya negara memberikan stimulus sebesar 10 persen dari total PDB. Contohnya saja, Amerika Serikat mengalokasikan stimulus sebesar 10,5 persen dari total PDB untuk meredam dampak COVID-19; Australia lebih tinggi yaitu 10,9 persen dari total PDB, dan Singapura juga mengalokasikan anggaran penanganan COVID-19 sebesar 10,9 persen dari total PDB.

Bahkan negara tetangga Malaysia mengeluarkan stimulus hingga Rp938 triliun, meskipun PDB mereka tidak lebih dari Indonesia.

"Kalau kita lihat negara-negara lain rata-ratanya memang 10 persen dari PDB, sedangkan kita baru sekitar 5 persen," kata Rosan.