Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Respons Menteri Susi Terkait Tudingan Memiskinkan Maluku

Respons Menteri Susi Terkait Tudingan Memiskinkan Maluku Konpers KKP dan Pertamina. ©2019 Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti, angkat suara soal 'tantangan' perang dari Gubernur Maluku, Murad Ismail yang berkata kebijakannya memiskinkan wilayahnya. Menteri Susi terdengar heran menanggapi isu tersebut.

"Masa gubernur mau perang sama menteri? Kan sama-sama pemerintah," kata Menteri Susi dalam jumpa pers di Kementerian KKP, Jakarta, Senin (9/9).

Menteri Susi yakin Gubernur Murad mendapat informasi yang tak tepat terkait kebijakan KKP. Menteri Susi pun membahas soal moratorium kapal eks-asing, tambahan anggaran, dan kapal asal Jawa yang mengambil ikan di Maluku.

Orang lain juga bertanya?

Menurut Menteri Susi, istilah moratorium sudah tidak ada lagi, yang ada hanya negative list investor asing bagi perusahaan perikanan tangkap. Jika ada pihak pengusaha yang tak terima masuk di daftar itu juga bisa langsung protes ke Kementerian KKP agar datanya diperbaiki.

"Kalau mereka tak terima, pengusahanya kan dulu dipanggil satu-satu, kalau benar mereka legal, tidak ilegal, surat-surat, dokumennya semua benar, ya tinggal dibetulin KKP," kata Menteri Susi.

Terkait tudingan bahwa Menteri Susi menjegal anggaran untuk Maluku, dia justru berkata mendukung agar ada tambahan anggaran bagi daerah seperti Maluku yang memberi sumbangsih besar di sektor perikanan. Namun, Menteri Susi tak setuju bila tambahannya harus lewat perpres, melainkan langsung saja ke Kementerian Keuangan.

"Saya tidak tahu Pak Gubernur butuh berapa, tapi saya akan mengendorse kepada Bu Menkeu (Sri Mulyani) untuk diberikan tambahan anggaran," ujar Menteri Susi.

Terakhir, Gubernur Murad sempat mengeluh ikan-ikan dari Maluku yang malah dibawa ke Jawa. Menteri Susi berkata itu adalah tanggung jawab pemerintah daerah agar mengoptimalkan fasilitas daerah supaya pembongkaran dan lelang ikan bisa dilakukan di pelabuhan daerah masing-masing.

Menteri Susi mengingatkan agar pemda Maluku menggunakan 13 pelabuhan yang bisa dipakai docking dan landing kapal-kapal asal Jawa untuk melakukan pembongkaran. Itu supaya pemerintah Maluku bisa memungut retribusi hasil tangkapan di perairan Maluku dan perikanan tak perlu diangkut ke daerah lain.

Lewat optimalisasi itu, Menteri Susi yakin pelaporan perikanan daerah bisa lebih akurat, perekonomian daerah meningkat, serta memperbaiki bagi hasil antara ABK dan Nahkoda dengan pembangunan tempat-tempat pelelangan ikan.

Reporter: Tommy Kurnia

Sumber: Liputan6

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Fokus ke Hal Ini Demi Putus Rantai Perbudakan Nelayan
Pemerintah Fokus ke Hal Ini Demi Putus Rantai Perbudakan Nelayan

Para nelayan diiming-iming gaji besar dibandingkan fokus terhadap keterampilan melaut.

Baca Selengkapnya
TOP NEWS: Doyan Sewa Wanita, Eks Gubernur Malut Habiskan Rp3 M | Luhut Sebut Lagi OTT KPK Kampungan
TOP NEWS: Doyan Sewa Wanita, Eks Gubernur Malut Habiskan Rp3 M | Luhut Sebut Lagi OTT KPK Kampungan

Menko Marver Luhut Binsar Panjaitan kembali koar-koar terkait operasi tangkap tangan KPK.

Baca Selengkapnya
KPK Cecer Ketua DPP Gerindra Maluku Utara Muhaimin soal Perizinan Tambang
KPK Cecer Ketua DPP Gerindra Maluku Utara Muhaimin soal Perizinan Tambang

Ketua Dpd Gerindra menjadi saksi soal dugaan penerimaan uang Gubernur nonaktif Maluku Utara Abdul Gani Kasuba

Baca Selengkapnya
Ini Hasil Penggeledahan KPK di Kantor Kementerian ESDM Kasus Suap Eks Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba
Ini Hasil Penggeledahan KPK di Kantor Kementerian ESDM Kasus Suap Eks Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba

Temuan tersebut setelah penyidik selesai menggeledah kantor Direktorat Jendral Minerba pada Kementerian ESDM, Rabu (24/7) kemarin

Baca Selengkapnya
Ironisnya Gubernur Maluku Utara, Dulu Dipuji Jokowi Kini Jadi Tersangka Suap
Ironisnya Gubernur Maluku Utara, Dulu Dipuji Jokowi Kini Jadi Tersangka Suap

Abdul Gani Kasuba pernah mendapat pujian dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir November tahun lalu.

Baca Selengkapnya
Ternyata, Ini Alasan Kementerian Kelautan Tak Lagi Tenggelamkan Kapal Asing Ilegal
Ternyata, Ini Alasan Kementerian Kelautan Tak Lagi Tenggelamkan Kapal Asing Ilegal

Penenggelaman melalui teknik pengeboman ini dipopulerkan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Baca Selengkapnya
Menperin Pertanyakan Isi 26.000 Kontainer yang Sempat Tertahan di Pelabuhan
Menperin Pertanyakan Isi 26.000 Kontainer yang Sempat Tertahan di Pelabuhan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat ada 17.304 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Prabowo Kesal Menteri Kelautan Diberi Syarat Negara Asing Batasi Nelayan Ambil Tuna
VIDEO: Prabowo Kesal Menteri Kelautan Diberi Syarat Negara Asing Batasi Nelayan Ambil Tuna

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku mendapat cerita dari Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Trenggono.

Baca Selengkapnya
Menko Luhut Bicara Penyelundupan di Jalur Tikus: Saya Juga Pusing Lihat Itu
Menko Luhut Bicara Penyelundupan di Jalur Tikus: Saya Juga Pusing Lihat Itu

Sebelumnya, KPK berencana melakukan penyelidikan dugaan korupsi dalam penyelundupan 5 ton ore nikel dari Indonesia ke Tiongkok.

Baca Selengkapnya
Geledah Lima Lokasi Terkait Korupsi Eks Gubernur Malut, KPK Sita Dokumen Izin Tambang
Geledah Lima Lokasi Terkait Korupsi Eks Gubernur Malut, KPK Sita Dokumen Izin Tambang

Tessa melanjutkan barang bukti tersebut akan ditelaah oleh tim penyidik sekaligus akan memanggil saksi-saksi

Baca Selengkapnya
Kasus Suap Abdul Gani, KPK Usut Pengurusan Izin Blok Kaf
Kasus Suap Abdul Gani, KPK Usut Pengurusan Izin Blok Kaf

KPK telah mengumumkan bahwa Abdul Gani Kasuba dan Muhaimin Syarif, yang dikenal sebagai Ucu, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya