Follow
Respons Sri Mulyani soal 39 Temuan BPK dalam Laporan Keuangan Kemenkeu
Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapatkan 39 temuan dan memberikan 130 rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Bagian Anggaran 015 (LK BA 015) milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati langsung mengambil tindakan atas temuan tersebut.
Total 39 temuan tersebut terdiri dari 22 temuan dan 65 rekomendasi terkait pendapatan, sert 4 temuan dan 13 rekomendasi terkait belanja negara. Selain itu juga 10 temuan dan 44 rekomendasi terkait aset, dan 3 temuan dan 8 rekomendasi terkait kewajiban.
"Seluruh rekomendasi dari BPK telah kami tindaklanjuti dengan action plan, dan dalam proses penyelesaiannya terus kami update kepada BPK," ungkap Sri Mulyani dalam Raker dengan Komisi XI pada Kamis (2/9).
-
Bagaimana proses penanganan laporan IPW oleh KPK? 'Setelah kami cek, betul ada laporan masyarakat dimaksud. Kami segera tindaklanjuti dengan verifikasi lebih dahulu oleh bagian pengaduan masyarakat KPK,' singkat Ali.
-
Bagaimana PPK menjalankan tugasnya? Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PPK meliputi persiapan logistik, rekrutmen saksi, pengadaan tempat pemungutan suara, penyusunan DPT, pelaksanaan kampanye, penyaluran logistik pemilu, pelaksanaan pemungutan suara, perhitungan suara, hingga pelaporan hasil pemilu ke KPU/KIP setempat.
-
Apa saja yang dilakukan PPK selama masa kerjanya? Masa kerja PPK mencakup berbagai tahapan penting. Mulai dari persiapan sebelum pemilihan, pelaksanaan hari pemilihan pada 27 November 2024 hingga perhitungan dan rekapitulasi suara yang berakhir pada 16 Desember 2024.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Apa yang dilakukan LKPP untuk pelaku UMKK? Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus mengupayakan kesejahteraan untuk para pelaku Usaha Kecil Mikro dan Koperasi (UMKK). Kali ini, LKPP mendorong pelaku UMKK untuk masuk dalam Katalog Elektronik agar produk mereka bisa dibeli oleh pemerintah melalui Kementerian, Lembaga, hingga Pemda.
-
Apa yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset dengan estimasi nilai yang terselamatkan mencapai ± Rp643,9 triliun.
Kemudian juga ada temuan outstanding dari Tahun Anggaran (TA) 2014 hingga 2019 sebanyak 432 temuan, dan 898 rekomendasi. Telah diselesaikan 348 temuan dan 806 rekomendasi atau 89,76 persen rekomendasi.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa temuan LHP BPK ini secara keseluruhan tidak memengaruhi kewajaran laporan keuangan Kemenkeu BA 015 TA 2020. Sehingga BPK tetap memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Kemenkeu BA 015 TA 2020. Opini WTP TA 2020 merupakan yang kesepuluh kalinya secara berturut-turut.
"Terhadap rekomendasi BPK, Kemenkeu berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK dimaksud dengan menyusun rencana aksi dan laporan monitoring tindak lanjut secara berkala atau triwulan," ungkapnya.
Reporter: Andina Librianty
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Restrukturisasi anggaran itu menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini yang perlu diselesaikan dalam waktu singkat.
Baca Selengkapnya
Momen Menkeu Sri Mulyani temui Prabowo Subianto sampaikan laporan penting.
Baca Selengkapnya
Kepala LKPP Hendrar Prihadi, mewakili BPKP, BPK dan BPS, menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya rapat kerja kali ini.
Baca Selengkapnya
Ada 4 perusahaan yang diduga melakukan fraud berpotensi merugikan negara hingga Rp2,5 triliun.
Baca Selengkapnya
Ketua Banggar DPR Said Abdullah mendoakan agar Menteri Keuangan Sri Mulyani tetap menjabat di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
Yasonna tidak ingin ada temuan berulang pada pemeriksaan laporan keuangan tahun-tahun berikutnya.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani kembali akan menjadi Menteri Keuangan di kabinet Prabowo.
Baca Selengkapnya
Menurut Sri Mulyani, hal ini perlu diberitahukan agar masyarakat mengetahuinya.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata mengusut kasus dugaan korupsi penggunaan dana penyaluran kredit di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
Baca Selengkapnya
Kejagung memastikan tidak memiliki hubungan buruk dengan BPK RI.
Baca Selengkapnya
Laporan dilakukan usai BPK menemukan adanya dugaan penyimpangan senilai Rp371,83 miliar dalam pengelolaan keuangan PT Indofarma Tbk periode 2020-2023.
Baca Selengkapnya