Follow
Respons Susi Pudjiastuti Saat Pagu Anggaran KKP 2020 Rp6,4 T Dinilai Terlalu Mini
Merdeka.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajukan pagu indikatif untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp6,472 triliun. Namun, Komisi IV DPR RI menganggap usulan kementerian yang dipimpin Susi Pudjiastuti itu masih terlalu kecil lantaran KKP hanya mendapat jatah tak lebih dari 1 persen dari alokasi awal kepada 87 Kementerian/Lembaga di 2020 yang sebesar Rp853,983 triliun.
"Sementara, alokasi anggaran pagu indikatif KKP sebesar Rp6,472 triliun. Ini tidak lebih dari 1 persen alokasi RAPBN tahun 2020. Jadi ini harus diperjuangkan terus agar ditingkatkan," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi.
Saat dimintai tanggapan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjawab pihaknya masih akan berfokus pada pagu indikatif awal. "Kita kelola dulu yang ada dengan baik," ungkapnya seusai rapat dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (18/6).
-
Kenapa DPR menilai pengembalian kerugian negara dari kasus korupsi masih kecil? Selama ini, kata dia, penanganan kasus korupsi terlalu mengedepankan hukum pidana sebagai alat penyelesaiannya.
-
Mengapa realisasi perlinsos Kemensos tahun 2023 rendah? 'Ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan 2 bulan pada bansos Kemensos mencapai cukup tinggi adalah akibat baseline 2023 dari bansos Kemensos pada bulan Januari—Februari yang memang waktu itu rendah akibat masih adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dan perbankan,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Apa yang diusulkan KKP untuk anggaran 2024? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan tambahan anggaran pagu indikatif TA 2024 senilai Rp 714,44 miliar atau tepatnya Rp714.440.000.000.
-
Kenapa pembangunan IKN di era Prabowo-Gibran diprediksi kurang maksimal? Hal itu, dikarenakan Prabowo berencana akan menggelontorkan dana untuk pembangunan IKN sebanyak Rp16 triliun per tahun.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
Dia pun belum mau banyak berbicara bila seandainya anggaran tahun depan benar-benar akan naik saat diketok palu. "Kita lihat saja," sambung Menteri Susi.
Adapun pagu indikatif KKP sebesar Rp6,473 triliun itu akan dipakai demi menunjang target indikator kerja KKP pada 2020. Antara lain, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan sebesar 7,9 persen.
KKP juga menargetkan perikanan tangkap sebesar 7,99 juta ton, perikanan budidaya 7,45 juga ton, rumput laut 10,99 juta ton, garam nasional 3 juta ton, dan total produksi perikanan 26,43 juta ton.
Senada, Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan akhir terkait pagu anggaran final untuk 2020. Dia membuka dua kemungkinan bila hal tersebut benar terjadi.
"Kita ngikutin. Ada dua kemungkinan. Kalau kapasitas fiskal cukup, ada inisiatif di pemerintah. Sebaliknya, seperti lazimnya, setiap rapat kerja komisi bersama kementerian/lembaga, mitra, itu aspirasi mereka mengusulkan kenaikan ya biasanya pemerintah, kementerian akan menunggu," tuturnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dibagi dua dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
Baca Selengkapnya
Penyaluran KUR tersebut masih sangat rendah dan jauh dari target yang ditetapkan dalam APBN 2023 sebesar Rp297 triliun.
Baca Selengkapnya
Staf Khusus Menkeu menjelaskan, adanya pengurangan anggaran Kementerian dan Lembaga lantaran APBN diprioritaskan untuk pandemi covid-19.
Baca Selengkapnya
Bahkan, penambahan jumlah menteri juga belum dibahas oleh Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya
DPR menolak usulan untuk mengkaji ulang dana wajib atau anggaran wajib (mandatory spending) untuk pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.
Baca Selengkapnya
Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp6,22 triliun.
Baca Selengkapnya
Tidak logis lantaran PSI sudah berkampanye dimana-mana.
Baca Selengkapnya
Per hari ini, penyaluran KUR baru mencapai Rp233,5 triliun.
Baca Selengkapnya
Didapati dana Rp10 miliar hanya Rp2 miliar yang dibelanjakan untuk manfaat rakyat.
Baca Selengkapnya
Prediksi Indef terkait masa depan IKN di era kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
Dari pagu anggaran Rp6,55 triliun yang baru terealisasi baru Rp3,53 triliun.
Baca Selengkapnya
Pigai menjadi sorotan karena berharap anggaran Kementerian HAM ditambah dari Rp60 Miliar menjadi Rp20 Triliun.
Baca Selengkapnya