Follow
Revisi disepakati, karyawan kena PHK bisa cairkan JHT BPJS
Merdeka.com - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Elvyn G Masassya mengatakan revisi peraturan tentang pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) sudah disepakati. Kesepakatan ini nantinya akan diformalkan melalui Peraturan Pemerintah (PP).
Dalam aturan yang sudah direvisi, pekerja yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau berhenti kerja bisa mencairkan dana JHT.
"Sudah disepakati akan ada pengecualian bagi pekerja yang di PHK dan berhenti bekerja. Disamakan dengan pensiun," kata Elvyn G Masassya di Bali seperti dilansir Antara, Rabu (19/8).
-
Apa yang terjadi pada karyawan yang di PHK? Berdasarkan data dari pelacak independen Layoffs.fyi, hingga 30 Agustus 2024, sebanyak 422 perusahaan teknologi telah memberhentikan 136.782 karyawan.
-
Apa yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan? Adapun para pekerja rentan tersebut berasal dari 15 Kecamatan di wilayah Kota Makassar, yang berprofesi sebagai petani, nelayan, buruh harian lepas, pekerja lepas, sopir, hingga Pedagang. Selain itu, terdapat 472 pekerja disabilitas yang seluruhnya akan mendapatkan perlindungan 2 program dari BPJS Ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
-
Apa manfaat BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja? Sesuai visi BPJS Ketenagakerjaan, prestasi ini merupakan upaya mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan dan mensejahterakan pekerja Indonesia.
-
Apa saja yang dijamin BPJS Ketenagakerjaan? 'Negara hadir melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja dari risiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua dan juga kehilangan pekerjaan,'terang Zainudin.
-
Siapa yang dijamin BPJS Ketenagakerjaan? BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyedia jasa perlindungan terhadap pekerja, termasuk pekerja informal seperti atlet timnas, memastikan keduanya mendapatkan perawatan yang maksimal.
-
Siapa yang mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan? Pekerja rentan yang diberikan perlindungan oleh Pemerintah Kota Makassar melalui BPJS Ketenagakerjaan merupakan pekerja yang berada pada kategori masyarakat dengan Kemiskinan Ekstrem dan masuk dalam Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Elvyn menjelaskan, pekerja yang di-PHK dan berhenti bekerja akan mendapatkan JHT secara penuh, sama dengan pekerja yang pensiun, tanpa perlu menunggu selama lima tahun, melainkan hanya satu bulan.
"Sedangkan untuk pekerja yang masih aktif, setelah 10 tahun bisa menarik JHT-nya sebesar 10 persen dan 30 persen untuk pembiayaan perumahan," tuturnya.
Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri mengatakan peraturan pemerintah mengenai revisi peraturan JHT akan segera terbit.
"Seluruh pekerja yang berhenti bekerja dengan alasan apa pun, baik di-PHK maupun mengundurkan diri, dapat mencairkan dana JHT-nya tanpa kecuali," katanya.
Hanif mengharap masyarakat, khususnya para pekerja untuk bersabar karena penerbitan peraturan memerlukan proses dan waktu. (mdk/idr)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Fajar mendorong perusahaan untuk menghindari PHK serta mengedepankan hubungan yang sehat dan saling memahami.
Baca Selengkapnya
Lewat program ini diharapkan pekerja masih bisa memenuhi kebutuhan yang layak saat kehilangan pekerjaan selama 6 bulan.
Baca Selengkapnya
Akibat sepi order, PT Sepatu Bata melakukan PHK para karyawannya secara bertahap.
Baca Selengkapnya
Ida menegaskan dalam sebuah penyelesaian persoalan di sebuah perusahaan, perlu ada pemahaman yang sama antara manajemen dan pekerja.
Baca Selengkapnya
UU Kesehatan yang baru disahkan tidak lagi mewajibkan perusahaan mendaftarkan pegawainya menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Baca Selengkapnya
Aksi PHK bagian restrukturisasi yang dilakukan manajemen baru PT RITS untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan fase operasional proyek MLFF di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Pesangon 233 buruh Bata yang terkena PHK akan dibayarkan pada Senin.
Baca Selengkapnya
Komitmen luar biasa yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan tersebut telah mendapatkan pengakuan dari ISSA.
Baca Selengkapnya
Surat pemecatan keluar pada 11 Juli 2023 lalu, dan berlaku pada 31 Juli 2023. Namun, para pegawai yang terkena sudah dicabut sejumlah asetnya dari perusahaan.
Baca Selengkapnya
Pelatihan kerja dalam Program JKP diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja.
Baca Selengkapnya
Putusan ini tertuang dalam Putusan MK Nomor 168/PUU-XXII/2024, yang salah satu poin utamanya menyentuh mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Baca Selengkapnya