Revisi Permendag, Pemerintah Perketat Praktik Impor Sampah

Merdeka.com - Pemerintah sepakat untuk merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2016. Di mana aturan tersebut secara keseluruhan mengatur tentang Tata Cara Importasi Limbah Non B3. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terkait pengendalian impor sampah plastik yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Jumat (26/7).

"Revisi Permendag 31, sudah difinalisasi. Soal impor recyceable material. Revisinya di mendag sudah difinalisasi," kata Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto usai melangsungkan rapat di Kemenko Kemaritiman.

Menteri Airlangga mengatakan dengan adanya revisi Permendag ini, para eksportir diwajibkan untuk memenuhi beberapa poin yang nantinya akan diubah. "Dengan revisi permendag itu kita lihat 6 bulan, kalau tidak comply ya ditindak," imbuhnya.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Oke Nurwan mengatakan pemerintah nantinya bakal mengatur masalah izin pendaftaran untuk para eksportir. Sehingga bagi eksportir yang tidak terdaftar tidak bisa melakukan impor.

"Nanti itu kita list kita daftar inilah eksportir yang terdaftar dari negaranya. Mungkin mereka sudah tersertifikasi dan sebagianya," katanya.

"Intinya bahasanya bahwa kita memperbaiki implementasi yang selama ini kurang diperketat. Tapi industri kita tetap perhatikan kebutuhan barang bakunya," lanjutnya.

Di sisi lain, pemerintah juga sepakat untuk melakukan pengawasan ekstra ketat. Sebab, berkaca pada tahun-tahun lalu, meski perusahaan sudah diberikan izin namun menyalahi aturan yang ditetapkan pemerintah.

"Kita sepakat akan kita lakukan pengawasan (impor sampah) kalau memang mereka melanggar ketentuan kita akan penindakan," pungkasnya.