Revisi UU KPK Dinilai Bakal Perlemah Penegakan Hukum Sektor Migas, ini Sebabnya

Merdeka.com - Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menyatakan bahwa disahkannya revisi Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan membuat penegakan hukum di sektor minyak dan gas (migas) semakin lama. Sebab, tanpa adanya revisi UU KPK saja pemberantasan korupsi di sektor tersebut butuh waktu empat tahun.

"Pada sektor migas itu butuh waktu 4 tahun. Apalagi kalau harus izin dewan pengawas perlu waktu 10 tahun mengungkap korupsi di sektor migas," kata dia dalam acara diskusi yang digelar di Cikini, Jakarta, Rabu (18/9).

Fahmy pun menyebut adanya butir poin yang mengharuskan penyelidikan harus izin ke dewan pengawas terlebih dahulu sangat tidak tepat. Menurutnya, itu sama saja akan memperlambat dan menyulitkan kinerja KPK dalam menjaring mafia migas.

"Kalau penyidik mau menyelidiki aliran dana, kemudian tidak mendapat izin atau izinnya lama itu akan memperlambat KPK mengusut penyimpangan atau potensi korupsi yang ada di migas, baik di hulu, mid term, maupun di hilir," kata dia.

Di samping itu, adanya kebijakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam jangka waktu dua tahun di dalam revisi UU KPK, dikhawatirkan akan banyak membebaskan tersangka mafia migas yang masih dalam penyelidikan.

"Ini saya khawatirkan adanya moral hazard dengan penggunaan SP3. Misalnya lagi diusut KPK butuh waktu lama, kemudian sudah melewati dua tahun kemudian dibebaskan. Ini akan semakin banyak orang yang dibebaskan dengan menggunakan SP3 tadi," pungkasnya.