RI Terancam Resesi, Bahlil: Pertumbuhan Kuartal II Tertinggi di Antara Negara G20

Merdeka.com - Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi menegaskan, postur ekonomi makro Indonesia masih kokoh. Ini sekaligus menepis isu bahwa Indonesia terancam resesi.

"Postur makro ekonomi kita kokoh. Hal ini terbukti dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal kedua tahun 2022 yang mencapai 5,4 persen. Tertinggi di antara negara-negara anggota G20. Inflasi kita juga terjaga di bawah 5 persen. Tidak benar jika ada yang mengatakan negara kita di ujung resesi," ujarnya seperti dikutip dari Antara di Jakarta, Rabu (24/8).

Pernyataan Menteri Bahlil itu disampaikan saat memimpin Rapat Kerja Satgas Percepatan Investasi yang dilaksanakan secara hybrid di Yogyakarta, Selasa (23/8). Menteri Bahlil menekankan perlunya koordinasi dalam rangka mencari solusi bersama dalam mencapai target realisasi investasi yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, kondisi ekonomi global belum pulih akibat pandemi Covid-19, serta adanya perang antara Rusia dengan Ukraina, kondisi geopolitik antara Tiongkok dan Taiwan, dan persoalan krisis pangan dan energi yang mengancam dunia.

Menteri Bahlil juga menekankan bahwa Satgas Percepatan Investasi ini berperan penting dalam mendukung pencapaian target realisasi investasi tahun 2022 sebesar Rp1.200 triliun.

Data investasi realisasi di semester pertama 2022 yang dirilis oleh Kementerian Investasi/BKPM menunjukkan pencapaian realisasi investasi telah mencapai 48,7 persen dari target.

"Sekarang kita sudah mengubah pola birokrasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) dan pembentukan Satgas-Satgas. Salah satunya Satgas Percepatan Investasi yang memastikan pemerataan pertumbuhan kawasan di seluruh Indonesia melalui instrumen investasi. Tim Satgas harus mampu eksekusi potensi yang telah masuk untuk mencapai target investasi tahun 2022 dan 2023," ungkapnya.

Polri Jamin Keamanan Investasi

Direktur Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Polri Brigadir Jendral Polisi, Pipit Rismanto menyampaikan, pentingnya peran Polri dalam memberikan jaminan keamanan investasi di Indonesia. Segenap jajaran Polri dari pusat hingga daerah diamanahkan oleh Presiden Joko Widodo untuk mengawal investasi karena investasi merupakan kunci pertumbuhan ekonomi.

Selain hal tersebut, Pipit juga menegaskan perlunya kolaborasi dengan instansi terkait, keterlibatan langsung Polri dan juga melaksanakan penegakan hukum yang mengedepankan prinsip perbaikan (restorative justice).

"Polri harus berperan membantu dan memastikan keamanan pada tiga fase investasi, yaitu sejak pra-investasi atau masa promosi, kemudian masa konstruksi, hingga realisasi di tahap produksi. Kami juga siap membantu pemantauan, pengawasan dan pendampingan dalam mengawal iklim investasi," ujar Pipit.

Sementara itu, Kepala Sub Direktorat Keuangan dan Kerugian Negara Kejaksaan Agung Imanuel Rudy Pailang yang mewakili Wakil Jaksa Agung memaparkan, bahwa Kejaksaan Agung melaksanakan program pengawasan terhadap peraturan daerah yang menghambat perizinan investasi dan menyulitkan birokrasi sehingga berpotensi menghalangi investor.

Imanuel juga menyampaikan pentingnya koordinasi antara pusat dan daerah, terutama dalam bekerja di dalam Satgas Percepatan Investasi ini.

"Kami memahami pentingnya investasi bagi kemajuan ekonomi bangsa. Realisasi investasi ini jika sudah terasa manfaatnya, akan membantu kita melalui resesi global. Kami harapkan investasi akan maju dengan adanya kepastian hukum yang humanis menuju pemulihan ekonomi," kata Imanuel.

Sampai dengan bulan Agustus 2022, Satgas Percepatan Investasi telah menindaklanjuti lima kasus dengan total nilai potensi investasi sebesar Rp32,5 triliun dan sedang dalam proses penyelesaian kasus-kasus lainnya.

Beberapa diantaranya adalah masalah perjanjian kontrak produksi, sengketa batas lahan perusahaan, dan tumpang tindih lahan pada beberapa perusahaan di Indonesia.

Ada pun nilai potensi investasi perusahaan yang sedang dalam proses penyelesaian mencapai Rp94,85 triliun dengan lokasi proyek di Pulau Jawa sebanyak empat perusahaan serta satu perusahaan masing-masing di Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan.