Ribuan personel Lion Air dilatih polisi awasi ancaman bom & delay

Merdeka.com - Perusahaan maskapai penerbangan nasional swasta Lion Air Grup menjalin kerja sama dengan Kepolisian Resor Bandara Soekarno-Hatta. Langkah ini untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan sekaligus meningkatkan keamanan dan kenyamanan di bandara.

Presiden Direktur Lion Air Grup, Edward Sirait mengatakan melalui kerja sama ini pihaknya akan melatih personel Lion Air dengan pihak kepolisian. Bahkan, dalam rencananya akan melatih ribuan personel.

"Personel Lion Air yang kami trainingkan sekitar 4.000-5.000 orang lalu diberikan pelatihan dalam hal pengamanan, lalu training kepada teknis kemudahan, jika terjadi sesuatu tidak harus ke pihak kepolisian tetapi pihak kami juga bisa komunikasi dengan anak buah polisi dalam bentuk pelaporan supaya penangan cepat," ujarnya di Hotel Seraton, Tangerang, Jumat (19/2).

Menurutnya, melalui pelatihan ini personel juga diberikan paduan bagaimana mengatasi apabila terjadi ancaman bom dan anarki keterlambatan (delay) penerbangan.

"Harapannya ini persoalan masyarakat mudah-mudahan oknum semakin tidak berani melakukan pasti akan ketemu, caranya jelas mengetahui melaksanakan ini dengan baik dan benar," jelas dia.

Seperti diketahui, sepanjang 2015, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerima 15 laporan ancaman bom dari sejumlah maskapai.

Dari laporan tersebut, Lion Air menjadi maskapai yang sering mendapatkan ancaman bom. Meski begitu, setelah dilakukan pemeriksaan, ancaman tersebut ternyata hanya candaan calon penumpang saja.

Berdasarkan data Kemenhub, 11 dari 15 laporan candaan ancaman bom tersebut menyasar Lion Air. Selain Lion Air, maskapai yang mendapat ancaman lainnya yakni Batik Air dan Citilink.

Menurut Kemenhub, candaan ancaman membawa bom bisa masuk ke dalam kategori menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan.

Hal itu dilarang keras dan aturannya sudah ada di Pasal 344 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Sanksinya, bagi siapapun yang menyampaikan informasi palsu yang membahayakan penerbangan.

Pada Pasal 437 ayat 1, 2, 3 disebutkan pelakunya bisa dijerat pidana 1 tahun, 8 tahun bila mengakibatkan kecelakaan atau kerugian harta benda, dan 15 tahun mengakibatkan matinya orang. (mdk/idr)