Ridwan Kamil sebut banyak Pemda kelola uang dengan cara kuno

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Walikota Bandung, Ridwan Kamil menilai tidak banyak Pemerintah Daerah (Pemda) yang sanggup membangun infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Keterbatasan dana daerah menjadi alasan ketidakmampuan tersebut.

Menurut sosok yang akrab disapa Kang Emil ini, banyak pemerintah daerah yang mengelola keuangannya dengan cara-cara kuno, seperti mengelola anggaran rumah tangga.

"Mereka melakukan belanja hanya sebatas alokasi yang mereka dapat dari Pemerintah Pusat. Sehingga pembangunan juga hanya bisa sebatas yang mereka dapat saja," ujar Emil dalam Indonesia Summit 2016, di Hotel Shangrila, Jakarta, Kamis (25/2).

Orang lain juga bertanya?

Emil berpendapat, pembangunan kota tidak selalu harus menunggu dan mengandalkan dana dari pemerintah pusat. Pendanaan pembangunan kota, lanjut Emil, bisa dilakukan dengan melibatkan pihak swasta. Ide tersebut diakui Emil didapat saat dia melakukan berbagai kunjungan ke kota-kota di luar negeri.

"Ketika saya ke London, saya melihat bagaimana semua dibangun dengan melibatkan pihak swasta. Sekolah, rumah sakit dan infrastruktur lainnya," papar Emil.

Berkaca dari sistem yang diterapkan di kota-kota di luar negeri, Emil pun berencana menerapkan sistem yang sama di Kota Bandung. Emil pun memaparkan beberapa strategi yang dia miliki untuk melibatkan pihak swasta membangun Kota Bandung.

"Cara pertama untuk menarik minat swasta ikut PPP (Public Private Partnership) di Bandung adalah dengan secure (mengamankan) investasi yang masuk," kata Emil.

Mengamankan investasi adalah dengan memberi kepastian bahwa investor yang sudah siap berinvestasi untuk Kota Bandung tidak dirugikan. Hal ini sangat diperlukan karena investasi infrastruktur adalah investasi jangka panjang. Pemerintah daerah harus bisa menjamin investor memperoleh haknya hingga tuntas meski dalam hitungan puluhan tahun.

"Kita buat kesepakatan, kalau kamu bangun infrastruktur untuk saya, saya akan bayar kamu 25 tahun. Dan Walikota setelah saya harus menghormati kebijakan ini," tegas Emil.

Menurut Emil, kebijakan itu juga harus dinaungi oleh payung hukum yang jelas dan kuat sebagai pegangan semua pihak. Ide tersebut, lanjut Emil, sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

"Maka saya menyampaikan ke Pak Presiden dan beliau setuju. Tentu dengan persetujuan Menteri Keuangan juga. Maka Bandung adalah kota pertama yang punya undang-undang PPP (public private partnership/kerjasama pemerintah swasta) untuk multi years contract (kontrak jangka panjang)," papar Emil.

Dengan cara ini, Bandung bisa banyak melakukan pembangunan tanpa harus mengandalkan pendanaan dari Pemerintah pusat.

"Sekarang saya sedang menyiapkan paket pembangunan senilai USD 6 miliar untuk melakukan pembangunan dengan skema PPP. Kita akan melihat wajah kota Bandung yang berbeda dalam beberapa tahun ke depan," tutup Emil. (mdk/idr)