Rincian Anggaran yang Sudah Dikeluarkan Pemerintah Jokowi untuk Vaksin Covid-19

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-Ma'ruf memperkirakan anggaran pengadaan vaksin Covid-19 di Tanah Air mencapai Rp74 triliun. Prediksi itu berdasarkan rencana pembelian vaksin Covid-19 dari Sinovac, Novavax, AstraZeneca Pfizer dan sebagainya.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran tersebut nantinya bakal dipenuhi melalui alokasi APBN 2021 sebesar Rp18 triliun, realokasi anggaran PC PEN Tahun 2020 sebesar Rp36,4 triliun, serta refokus dan realokasi belanja K/L.

Selain melalui alokasi tersebut, masih terdapat tambahan pagu anggaran Kementerian Kesehatan untuk pengadaan vaksin Rp637 miliar pada tahun 2020. Sementara untuk 2021 ada sisa anggaran yang di passthrough di dalam rangka untuk vaksinasi.

"Estimasi saat ini mencapai Rp73-74 triliun, ini estimasi sangat awal dilakukan oleh PC PEN. Kami akan terus mengikuti tergantung dari bagaimana jenis vaksin yang akan diadakan dan mekanisme vaksinasi," kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (20/1).

Dari total kebutuhan anggaran tersebut, lantas berapa biaya yang sudah dikeluarkan pemerintah untuk melakukan vaksinasi? Berikut ini merdeka.com rangkum.

Bayar DP Vaksin dari Inggris Rp3,67 Triliun

Ketua Komite Penanganan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Airlangga Hartarto mengatakan, saat ini pemerintah sedang melakukan negosiasi dengan vaksin asal Inggris buatan AstraZeneca dan Oxford of University untuk pengadaan 100 juta dosis vaksin.

Namun, pihak AstraZeneca meminta down payment (DP) 50 persen sekitar USD 250 juta atau Rp3,67 triliun.

"Sekarang Menkes maupun Menteri BUMN sedang negosiasi final dengan AstraZeneca dan kita menyiapkan untuk pengadaan 100 juta dan untuk itu diperlukan down payment sebesar 50 persen atau USD 250 juta," kata Airlangga dalam konferensi pers Update Komite KPCPEN - Vaksin Covid-19, Protokol Kesehatan, Antisipasi Banjir, Senin (12/10).

Selanjutnya, pemerintah juga melakukan finalisasi dengan beberapa supplier atau beberapa provider vaksin seperti Sinovac, dan sudah ditentukan jadwal pengadaan untuk vaksin sebanyak 143 juta dosis.

"Ini seluruhnya nanti awalnya bekerja sama dengan Bio Farma, dan Sinofarm itu sekitar di tahun 2020 15 juta dosis. Kemudian terkait Cansino ini menjanjikan kita sekitar 100 ribu dosis di akhir Desember dan tahun depan sekitar 15 juta dosis," ujarnya.

Hal itu bertujuan untuk membantu produksi Biofarma, di mana pemerintah sudah menurunkan Perpres 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin, dan diperkirakan untuk 160 juta ini tahapannya mungkin bisa bertahap sampai dengan Tahun 2022.

"Dalam perencanaan untuk tahun 2021 itu sudah secure untuk kebutuhan 135 juta orang. Jumlah vaksin sekitar 270 juta untuk 2021. sisanya nanti terus didorong untuk 2022," pungkasnya.

Habiskan Rp633 Miliar untuk Beli Vaksin Covid-19 dari Sinovac

Kementerian Keuangan mencatat sudah menghabiskan anggaran sebesar Rp633,8 miliar untuk membeli vaksin Covid-19 dari Sinovac. Pembayaran telah dilakukan Desember lalu.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembayaran dilakukan pemerintah itu baru untuk 3 juta dosis vaksin yang telah masuk ke Indonesia pada akhir tahun lalu. Vaksin itu juga sudah digunakan untuk vaksinasi tahap satu pada 13 Januari 2021.

"Untuk vaksinasi, tahun 2020 kemarin kita sudah anggarkan untuk 3 juta vaksin Sinovac Rp 633 miliar dan sudah dibayarkan Desember lalu," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (27/1).

Masih Lakukan Negosiasi Harga Vaksin

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut, pemerintah masih terus melakukan negosiasi harga vaksin yang ditawarkan oleh perusahaan luar yang memproduksi vaksin Covid-19. Mengingat, harga jual vaksin ditawarkan perusahaan mengalami kenaikan signifikan seiring banyaknya permintaan dan kebutuhan vaksin dari negara-negara di dunia.

"Ini terus diikuti bagaimana para ahli dan Kemenkes melakukan perencanaan vaksinasi termasuk negosiasi harga mulai terjadi kenaikan harga vaksin. Sebab orang-orang negara kaya memborong semua dan orang-orang kaya di negara kaya mulai memborong sendiri," jelas dia dalam rapat kerja bersama dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (27/1).

Bendahara Negara itu mengaku tidak terkejut dengan dinamika yang terjadi. Karena memang sebelumnya WHO sendiri sudah menyampaikan dan memperingatkan bahwa vaksinasi ini bisa menjadi tragedi moral dunia.

"Ini sudah disampaikan oleh WHO dalam peringatan bahwa vaksinasi covid bisa jadi tragedi moral dunia," tutup Sri Mulyani.