Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Teluk Jakarta, Rizal Ramli bolehkan reklamasi pulau C, D, dan N

Teluk Jakarta, Rizal Ramli bolehkan reklamasi pulau C, D, dan N Ilustrasi reklamasi. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal membolehkan reklamasi pulau C, D, dan N berlanjut. Sebab, para pengembangnya setuju untuk memenuhi syarat diberikan pemerintah.

"Setelah kami enforce bareng Bu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan), mereka akhirnya setuju membongkar lagi untuk memenuhi syarat dari pemerintah," ujar Rizal dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (30/6).

"Pembongkaran Itu memang mahal biayanya, harus bongkar-bongkar sekitar 300 ribu kubik diangkut lagi. Itu ya risiko mereka. Tapi mereka untungnya mau dan kami persilahkan untuk dilanjutkan pembangunannya."

Orang lain juga bertanya?

Pengembang pulau C, D, dan N dinilai melakukan pelanggaran sedang. Khusus pulau C dan D, pelanggaran yang dimaksud adalah menyatukan kedua pulau.

"Karena kerakusan yang berlebihan, mau untung makanya digabungkan. Total mereka 21 hektar dapet kalau itu digabung, harga per meter Rp 15 juta," katanya.

"Untuk dapet keuntungan besar mereka korbankan lalu lintas kapal, meningkatkan resiko banjir, dan lingkungan lautnya."

Atas dasar itu, pemerintah meminta pengembang membangun kanal selebar 100 meter dan sedalam 8 meter untuk memisahkan pulau C dan D. Itu guna mencegah banjir dan kelancaran lalu lintas kapal.

(mdk/yud)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Empat Pulau Reklamasi Diusulkan Masuk Wilayah Kepulauan Seribu
Empat Pulau Reklamasi Diusulkan Masuk Wilayah Kepulauan Seribu

Usulan tersebut diajukan oleh Bupati Kepulauan Seribu Junaedi kepada Heru Budi Hartono.

Baca Selengkapnya
Ridwan Kamil: Reklamasi di Utara Jadi Masa Depan Jakarta
Ridwan Kamil: Reklamasi di Utara Jadi Masa Depan Jakarta

RK percaya, selama reklamai tidak merusak lingkungan, maka hal itu menjadi sesuatu yang baik seperti dicontohkan negara maju lainnya.

Baca Selengkapnya
Soal Nasib Pembangunan Giant Sea Wall, Pramono dan Ridwan Kamil Setuju Dilanjut, Pongrekun Beri Catatan
Soal Nasib Pembangunan Giant Sea Wall, Pramono dan Ridwan Kamil Setuju Dilanjut, Pongrekun Beri Catatan

Debat ketiga Pilkada Jakarta mengambil tema tentang tata ruang.

Baca Selengkapnya
DPRD Jakarta Tolak Anggaran untuk Kaji Reklamasi Pulau Sampah, Ini Alasannya
DPRD Jakarta Tolak Anggaran untuk Kaji Reklamasi Pulau Sampah, Ini Alasannya

Reklamasi pulau sampah di pesisir Jakarta Utara saat ini belum menjadi hal keharusan

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Terbitkan Aturan Khusus Reklamasi Tambang di Kawasan IKN
Pemerintah Bakal Terbitkan Aturan Khusus Reklamasi Tambang di Kawasan IKN

Horas menambahkan aturan tersebut dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP.

Baca Selengkapnya
Pembebasan Lahan Untuk Normalisasi Ciliwung Fokus di Tiga Titik dan Ditargetkan Rampung 2024, Ini Lokasinya
Pembebasan Lahan Untuk Normalisasi Ciliwung Fokus di Tiga Titik dan Ditargetkan Rampung 2024, Ini Lokasinya

Pembebasan lahan ini dilakukan untuk membangun turap atau beton pembatas di sepanjang sisi sungai untuk menahan debit air.

Baca Selengkapnya
Menteri Basuki Pastikan Proyek Tol Gilimanuk-Mengwi Kembali Berjalan September 2024
Menteri Basuki Pastikan Proyek Tol Gilimanuk-Mengwi Kembali Berjalan September 2024

Basuki menyebutkan bahwa untuk lahan tanah Tol Gilimanuk-Mengwi saat itu dibebaskan pemrakarsa dan sekarang dibebaskan oleh negara.

Baca Selengkapnya
Bahlil Klaim Warga Rempang Tak Tolak Investasi, Tapi Tuntut 6 Kesepakatan Ini
Bahlil Klaim Warga Rempang Tak Tolak Investasi, Tapi Tuntut 6 Kesepakatan Ini

Dalam diskusi tersebut menghasilkan 6 kesepakatan dari warga Rempang.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jokowi Ungkap Penyebab Konflik Polisi Vs Warga Pulau Rempang Meletus, Beri Perintah Tegas!
VIDEO: Jokowi Ungkap Penyebab Konflik Polisi Vs Warga Pulau Rempang Meletus, Beri Perintah Tegas!

Presiden Jokowi ungkap penyebab konflik di Pulau Rempang

Baca Selengkapnya
Revisi UU Kementerian Negara, Keimigrasian, TNI dan Polri Jadi Inisiatif DPR
Revisi UU Kementerian Negara, Keimigrasian, TNI dan Polri Jadi Inisiatif DPR

Sembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperti Ini
Pemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperti Ini

Pemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperit Ini

Baca Selengkapnya
Pulihkan Lingkungan Terdampak Tambang, Otorita IKN Bikin Pedoman Rehabilitasi Lahan
Pulihkan Lingkungan Terdampak Tambang, Otorita IKN Bikin Pedoman Rehabilitasi Lahan

Terdapat sekitar 17.500 hektare lahan bekas tambang di IKN.

Baca Selengkapnya