Rizal Ramli: Freeport rugikan kita karena pejabat mudah disogok
Merdeka.com - Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli mengakui masih banyak campur tangan elit pemerintahan dan politik terkait rencana perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Apalagi, kisruh baru yang terkuak melibatkan pimpinan DPR Setya Novanto.
Dibongkarnya kelakuan elit politik menurut Rizal perlu dilakukan untuk membuka mata seluruh masyarakat Indonesia dan mengoreksi kesalahan yang terjadi di masa lalu dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA).
"Supaya kebuka semua, agar kita belajar untuk mengoreksi kesalahan kita di masa lampau dalam mengelola SDA. Ini adalah momentum untuk menulis ulang sejarah pengelola sumber daya alam," ujarnya di Jakarta, Rabu (18/11).
-
Siapa yang disebut Jokowi sebagai sosok yang keliru? “Karena ia percaya sumber daya planet bumi terbatas. Akan tetapi, ternyata Thanos keliru.“
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Siapa yang dipanggil Jokowi? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Siapa yang bertemu dengan Presiden Jokowi? Dalam lawatannya ke Jakarta, Paus Fransiskus bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta.
Di sisi lain, Rizal menilai selama ini bangsa Indonesia banyak dirugikan dengan kehadiran perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut. Freeport yang telah mengeruk tambang selama hampir 40 tahun membayar royalti yang sangat kecil kecil, kerap membuang limbah sembarangan, dan tidak melakukan divestasi.
"Itu bisa terjadi karena pejabat-pejabat Indonesia elitnya itu gampang disogok, gampang dilobi, jadi jubir kepentingan asing. Ya menurut saya ini perlu supaya kita bisa memanfaatkan SDA ini buat anak cucu kita, sesuai dengan pasal 33," jelas dia.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Terdakwa tidak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP).
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, Indonesia kini memegang saham 51 persen dari PT Freeport dan ditargetkan akan menjadi 61 persen.
Baca SelengkapnyaAkibat konflik of interest yang kian marak, berimbas pada indeks persepsi korupsi di Indonesia yang terus memburuk.
Baca SelengkapnyaMantan Menko Polhukam Mahfud MD berbicara soal Indonesia emas.
Baca SelengkapnyaJaksa Agung ST Burhanuddin memecat Raimel Jesaja selaku Direktur Ekonomi dan Keuangan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel).
Baca SelengkapnyaAda tiga pegawai Bea dan Cukai yang turut andil dalam penyelundupan mobil mewah skala besar.
Baca SelengkapnyaSelain Helena, dua terdakwa lain bakal menjalani sidang perdana pada perkara yang sama, yakni Dirut PT Refined Bangka Tin (RBT) Suparta dan Reza Andriansyah.
Baca SelengkapnyaHarvey, saat bersaksi dalam kasus dugaan korupsi timah, mengungkapkan insentif diterima melalui transfer ke rekeningnya dengan nilai tidak pasti setiap bulan.
Baca SelengkapnyaAsal memberi izin kelola tambang ke Ormas yang tidak memiliki kompetensi bisa merugikan sumber daya alam.
Baca SelengkapnyaRaimel Jesaja diduga menerima suap dari pengusaha tambang.
Baca SelengkapnyaIkhsan pernah melakukan penelitian saat pemilihan Walikota Serang, Banten tahun 2013 dan mendapati salah satu calon membayar Rp5 miliar.
Baca SelengkapnyaMenurut Mahfud, Indonesia sudah terlalu banyak menteri di dalam suatu pemerintahan.
Baca Selengkapnya