Rizal Ramli: Mungkin ada reshuffle jilid II, kita akan lebih hebat

Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Rizal Ramli tidak membantah akan dilakukannya perombakan atau reshuffle kabinet Jokowi-JK jilid II. Perombakan kabinet menurut Rizal bisa saja dilakukan karena ada beberapa menteri yang kinerjanya tidak sesuai prosedur.

Rizal menyebut, jika reshuffle kabinet jilid II dilakukan, maka kinerja pemerintah akan lebih baik dibandingkan dengan susunan menteri saat ini.

"Kami hasil reshuffle jilid I mungkin akan ada yang kedua, mungkin kita akan lebih hebat lagi dari ini," ucapnya di Jakarta, Rabu (21/10).

Reshuffle kabinet diperlukan untuk memperbaiki kinerja menteri yang membangkang. Salah satunya adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said yang tidak pernah hadir dalam rapat koordinasi bersama Rizal Ramli.

Dalam pandangan Rizal, menteri-menteri dalam Kabinet Kerja ini sudah cukup baik. Terbukti hanya Sudirman Said saja yang membangkang dan tidak koperatif di bawah koordinasi Kemenko Kemaritiman.

"Saya bersyukur menteri di bawah koordinasi saya bagus-bagus. Ada Jonan yang badung tapi ngerti masalah. Ada menteri Basuki, ada Ibu Susi yang juga orangnya berani. Saya bersyukur rata-rata menteri di bawah saya itu bagus-bagus," katanya.

Namun, Rizal Ramli menegaskan, dirinya tidak memiliki wewenang dalam melakukan bongkar pasang menteri. Sebab kewenangan ini sepenuhnya berada di Presiden Joko Widodo."Reshuffle itu haknya presiden," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengaku sudah mendengar rencana perombakan atau reshuffle kabinet yang akan dilakukan pemerintahan Jokowi-JK. Namun, Sofyan mengaku tidak mengetahui secara rinci perihal rencana rombak kabinet ini.

"Belum tahu, saya dengar memang, tapi saya belum tahu sama sekali," tutur Sofyan di rumah dinas wapres, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (19/10).

Sofyan menegaskan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Oleh sebab itu, dia menegaskan bahwa reshuffle kabinet di luar wewenangnya. "Itu hak prerogatif presiden. Enggak tahu, tanya sama presiden. Itu hak prerogatif presiden," ucap Sofyan.

Dalam pertemuan dengan Wapres JK dan Menteri Keuangan di rumah dinas Wapres, Sofyan mengatakan tidak ada pembicaraan apapun mengenai rencana reshuffle kabinet, termasuk apakan menteri-menteri ekonomi termasuk dalam jajaran yang akan dirombak atau tidak.

"Enggak, sama sekali. Kita bicara bagaimana memperkuat Bappenas. (Menteri ekonomi direshuffle?) Belum tahu. Tanya presiden. Kan hak prerogatif presiden. Masa sih saya berikan komentar yang bukan wewenang saya," tutup Sofyan. (mdk/idr)