Rizal Ramli: Program PEN Pemerintah Hasilnya Memble
Merdeka.com - Ekonom Senior, Rizal Ramli mengkritik kebijakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang tengah digencarkan oleh Pemerintah Jokowi. Dia menilai anggaran yang menghabiskan ratusan triliun itu tidak memperlihatkan hasil secara signifikan.
"Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan dana dan kewenangan super besar hasilnya memble karena tidak fokus," tulisnya dikutip dari akun Twitternya @RamliRizal, Kamis (4/1).
Dia menambahkan, dalam pelaksanaannya realisasi program PEN juga banyak ditemukan hal yang kontradiktif. "Banyak kontradiksi: beri stimulus, tapi kredit negatif & daya beli diplojotin: BPJS naik, pajakin token & pulsa. Tidak ada Dirigen ekonomi," tulisnya.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Kenapa Rizal Ramli suka mengkritik pemerintah? Masyarakat Indonesia pasti mengenal Rizal Ramli sebagai Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya. Namun, banyak juga yang mengenal Rizal Ramli sebagai sosok yang kritis terhadap sesuatu yang dianggapnya tidak berpihak pada kepentingan bangsa dan negara, sehingga dia mendapat julukan baru 'Rajawali Ngepret'.
-
Siapa yang memprediksi pembangunan IKN di era Prabowo-Gibran kurang maksimal? Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memprediksi upaya proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan dilanjutkan presiden terpilih Prabowo Subianto tidak akan maksimal.
-
Kenapa pembangunan IKN di era Prabowo-Gibran diprediksi kurang maksimal? Hal itu, dikarenakan Prabowo berencana akan menggelontorkan dana untuk pembangunan IKN sebanyak Rp16 triliun per tahun.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Apa kerugian negara akibat korupsi Bansos Jokowi? 'Kerugian sementara Rp125 milyar,' pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mencatat, realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah mencapai Rp579,78 triliun hingga posisi per 31 Desember 2020. Angka itu setara dengan 83,4 persen dari total pagu sebesar Rp695,2 triliun.
"Di dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi pemerintah membagi menjadi 6 bagian kebijakan," kata Sri Mulyani dalam acara Refleksi Awal Tahun 2021, Senin (4/1).
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Didapati dana Rp10 miliar hanya Rp2 miliar yang dibelanjakan untuk manfaat rakyat.
Baca SelengkapnyaTarget tingkat kemiskinan diiturunkan pada periode kedua Jokowi dalam RPJMN 2020-2024.
Baca SelengkapnyaAnggaran belanja pemerintah dinilai belum berkualitas.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca SelengkapnyaBangsa yang merdeka ialah bangsa yang mampu mengentaskan masyarakatnya dari jurang kemiskinan.
Baca SelengkapnyaPenanganan angka kemiskian di era Jokowi diklaim lebih baik dibandingkan negara lain.
Baca SelengkapnyaPer Agustus 2024, posisi utang Indonesia berada di angka Rp8.461,93 triliun, setara dengan 38,49 persen dari PDB.
Baca SelengkapnyaWapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaMinimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menghadiri peringatan hari konstitusi dan HUT ke-78 MPR.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyebut ERP bisa menutup kerugian pembangunan dan operasional MRT
Baca Selengkapnya