Rizal Ramli sebut pernyataan Emil Salim agak ngawur

Merdeka.com - Ekonom yang juga mantan menteri era Presiden Soeharto Emil Salim pernah menyindir proyek kereta super cepat atau High Speed Train (HST) berbau politis lantaran tidak tercantum dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 ataupun di nota keuangan.

Kritik tersebut dibalas Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli. Menurutnya, saat ini sudah saatnya mendistribusi anggaran negara dengan baik. Anggaran negara dimaksimalkan untuk wilayah yang selama ini jauh tertinggal. Untuk pembangunan di Jawa masih mengandalkan bisa investor. Termasuk untuk proyek kereta super cepat atau kereta kecepatan menengah.

"Contoh paling menarik adalah kereta api medium speed ini, itu kami selalu tegaskan kriterianya tidak boleh ada anggaran pemerintah, APBN dalam proyek ini. Jadi Pak Emil Salim agak ngawur dia katakan harus pakai APBN," ungkap Rizal di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (10/9).

Dia kembali menceritakan, dalam proyek kereta cepat, pemerintah mempersilakan Jepang dan China menyodorkan proposal yang terbaik bagi Indonesia. Dia mengklaim, sistem yang diterapkan pemerintah untuk proyek kereta cepat ini sama dengan seperti saat Malaysia membangun menara kembar yang kini menjadi ikon Malaysia.

"Sama dulu waktu Mahatir (Mohammad) bangun Twin Tower, dia adu Jepang dengan Korea, siapa lebih murah siapa lebih cepat akhirnya yang menang Korea. (Twin Tower) kebanggaan bangsa dan Korea banyak terima pekerjaan kontraktor di seluruh Timur Tengah," tutur Rizal.

Dalam pandangannya, saat ini kondisi Indonesia sangat menarik di mata Jepang maupun China. Wajar jika keduanya sangat berambisi merebut proyek kereta cepat di Pulau Jawa.

"Saya katakan kepada presiden ini kondisi yang bagus. Indonesia gadis cantik ada dua pemuda, China dan Jepang yang menawarkan kehebatannya, kita tinggal memilih, kita tinggal adu. Semakin kompetitif, semakin bagus. Untuk luar Jawa kita masih tetap harus gunakan budget dari APBN," ucapnya.

Sebelumnya, Ekonom yang juga mantan menteri era Presiden Soeharto Emil Salim menyindir proyek kereta super cepat atau High Speed Train (HST) rute Jakarta-Bandung. Emil Salim menuding proyek yang diperebutkan Jepang dan China ini berbau politis.

Alasannya, proyek ini tidak ada dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

"Bangun kereta cepat tidak ada di Nota Keuangan. Di Bappenas juga tidak. Dari mana? Dari politik," ungkapnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (31/8).

Emil melihat, kecenderungan pemerintah saat ini menginginkan kecepatan dan efektivitas sehingga birokrasi cenderung dikesampingkan. Ini sekadar memuluskan kepentingan politik.

"Penyakit sekarang, pencipta proyek tidak lagi andalkan birokrasi, tapi politik. Semakin banyak demand uang, semakin banyak keganjilan," tutup Emil.